Pemkab Bekasi Sambut Positif Perpres No 16 Tahun 2018, E-Tender Cepat sebagai Inovasi Pengadaan

Iklan Semua Halaman

.

Pemkab Bekasi Sambut Positif Perpres No 16 Tahun 2018, E-Tender Cepat sebagai Inovasi Pengadaan

Jumat, 10 Mei 2019

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia / fhoto Ely

METRO, BEKASI - Pesatnya Pembangunan yang dilaksanakan di Era Reformasi ini membutuhkan banyaknya pengadaan-pengadaan diberbagai bidang baik Barang maupun Jasa. Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah dapat dilaksanakan dengan berbagai metode yaitu a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung;  c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender. 

Peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintahan terus mengalami penyempurnaan siiring dengan kompleksnya pengadaan barang dan jasa. Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam percepatan proses pemilihan penyedia yang dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2015 adalah mekanisme percepatan E-Tendering melalui E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat. Perubahan ini yang tetap dipertahankan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan nama tender cepat. Demikian hal tersebut dijelaskan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia pada Metropolitan diruang kerjanya.

“Terbaru, diterbitkan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lahirnya Perpres baru ini diharapkan pengadaan barang/jasa dapat memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan,” kata Yan Yan.

Yan Yan menyampaikan, bahwa semangat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah penyederhanan regulasi serta hanya memuat norma saja. “Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 berkurang jauh dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan perubahannya,” ungkapnya.

Kemudian Yan Yan menyebutkan, bahwa hal ini juga yang menyebabkan aturan turunan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan perubahannya. 

“Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui BLPB Setda Kabupaten Bekasi menyambut positif lahirnya Perpres baru ini. Salah satu metode pemilihan penyedia barang/lasa yang dalam Perpres ini disebut 3 kali yaitu pasal 19, pasal 38 dan pasal 50 adalah metode pemilihan melalui e-Tender Cepat,” lanjut Yan Yan.

Jelas Yan Yan menyampaikan,pengertian dari Tender cepat adalah metode yang digunakan untuk penyedia barang/jasa menggunakan aplikasi SPSE 4.3 dengan memanfaatkan informasi kinerja penyedia barang/jasa yang ada dalam aplikasi SiKaP (Sistem lnformasi Kinerja Penyedia) atau Vendor Management System dan tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, clan teknis, sanggah, dan sanggah banding. 

Sedangkan, SiKaP adalah aplikasi yang memuat data atau informasi kinerja penyedia barang/jasa. lnformasi kinerja penyedia barang jasa meliputi data atau informasi mengenai identitas, kualifikasi, serta riwayat kinerja penyedia. lnformasi ini antara lain mencakup identitas pokok, ijin usaha, pajak, akta pendirian, pemilik, tenaga ahli, dan pengalaman perusahaan

“E-Tender Cepat digunakan untuk proses pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi dan jasa dengan tahapan prosesnya sesuai aturan turunan Perpres ini, yaitu Peraturan Lembaga LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia,” ujarnya.

Sementara, Kabupaten pelaksanaan e-Tender Cepat untuk saat ini berlaku untuk pengadaan barang dan jasa lainnya, sedangkan untuk jasa konstruksi masih dalam kajian untuk dikembangkan. 

Lanjutnya, Peserta tender cepat adalah peserta yang telah terkualifikasi dalam SlKaP, e-Tender Cepat mempunyai kriteria yaitu spesifikasi teknis dan volume pekerjaan telah ditentukan secara rinci sehingga persyaratan teknis tidak dikompetisikan dan dimungkinkan penyebutan merek dalam spesifikasi teknis sebagaimana dalam ketentuan pasal 19 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dalam hal penyampaian penawaran dalam e-Tender Cepat menggunakan penyampaian penawaran harga berulang (E-reverse auction). 

“Dengan e-Tender cepat ini maka setiap tender barang/ jasa yang dilakukan pemerintah akan dapat memangkas prosedur yang sudah ada. Penyedia barang/jasa hanya tinggal memasukan angka penawaran," imbuhnya.

Tahapan e-Tender Cepat dimulai dengan penyusunan jadwal oleh pokja pemilihan berdasarkan hari kerja, dengan waktu proses pemilihan paling cepat 3 (tiga) hari dengan batas akhir penyampaian penawaran pada hari dan jam kerja. 

“Tahapan Tender Cepat meliputi: undangan, pemberian penjelasan, upload penawaran harga, evaluasi harga oleh sistem, verifikasi SlKaP oleh pokja pemilihan, pengumuman pemenang oleh sistem, SPPBJ dan penandatanganan kontrak,” tutupnya. ( Ely/Martinus)