SMPN 2 Cikut Diduga Lakukan Pungli

Iklan Semua Halaman

.

SMPN 2 Cikut Diduga Lakukan Pungli

Sku Metropolitan
Rabu, 22 Mei 2019
Dokumentasi


BEKASI, METRO- Maraknya pungutan liar (pungli) dibeberapa sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Bekasi, Provinsi  Jawa Barat, diduga ada unsur pembiaran oleh Dinas Pendidikan mengakibatkan orang tua menjerit.
Hal pembiara pungli tersebut terbukti dengan maraknya SMPN malakukan pungutan dengan dalih UNBK, Simulasi, Bimbel, tour dan perpisahan diluar daerah.
Plt Bupati Bekasi sudah saatnya melakukan evaluasi atas kinerja kepala sekolah yang melakukan Pungli di SPM N. Hal itu dikatakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs Holder S, kepada wartawan baru- baru ini.
Drs Holder S menuturkan, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan, baik dari APBN maupun APBD, sehingga selaras dengan tiga pilar tujuan pendidikan nasional yakni meningkat akses pendidikan, meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, dan meningkatkan daya saing serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
Pemerintah mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan guna meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas sehingga akan berimplikasi terhadap meningkatnya angka partisipasi murni (APM) untuk SD, dan angka partisipasi kasar (APK) untuk SMP/SMA sebagai tolak ukur  pembangkit rata-rata lama sekolah (RLS) dan angka melek huruf (AMH) yang merupakan indikator pembangun indeks pendidikan (IP) yang pada akhirnya akan berpengaruh pada peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang diukur berdasarkan meningkatnya pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat, tuturnya.
Menurutnya, dari kejadian beberapa sekolah yang diduga melakukan pungutan liar, tak menutup kemungkinan semua SMP di Kabupaten Bekasi, yang melaksanakan UNBK juga melakukan pungutan tanpa dasar tersebut.  Hal itu bisa terjadi karena kegiatan UNBK tidak dilengkai saran dan prasaran, seperti, Komputer dan Laktop.

Larangan pungutan tersebut, tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah, mengatur bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik, karena biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Satuan Pendidikan, imbuhnya.

SMP Negeri 2 Cikarang Utara melaukan pungutan dari kelas IX untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) sebesar Rp 150.000/siswa bagi siswa yang tidak memiliki Laktop. Biaya perpisahan ke Yogyakarta sebesar Rp 1.050.000.

Kepala sekolah SMPN negeri 2 Cikarang utara ketika disambangi ke kantornya tidak ada di tempat, menurut Satpam, Kepala sekolah sedang keluar kantor. Konfirmasi tertulis, 022/Red/MP/KIP/IV/2019, tanggal 26 April 2019, juga tidak ada jawaban.

Sementara itu Humas SMPN 2 Cikaranh Utara, Jabarangin N, ketika dikonfirmasi tentang pungutan Tour dan biaya UNBK, juga tidak bersedia memberikan penjelasan.

Selain SMP Negeri 2 Cikarang Utara, beberapa SMP Negeri di Kabupaten Bekasi diduga melakukan pungutan yang sama. Sekolah mana saja yang malukukan pungutan tersebut? Masih dalam investigasi dan nantikan beritanya pada edisi berikutnya. (dpt/arnol).