Dimutasi ke Disdukcapil, Hudaya Dinilai Macan Opong Disaat Kasat Pol PP

Iklan Semua Halaman

.

Dimutasi ke Disdukcapil, Hudaya Dinilai Macan Opong Disaat Kasat Pol PP

Sku Metropolitan
Minggu, 23 Juni 2019
dokumentasi
BEKASI, METRO -  Implementasi eksekusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor. 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, diterbitkan. Padahal, pasal 47 regulasi itu dengan tegas menyebutkan bahwa diskotek, bar, kelab malam, pub, karaoke, panti pijat, live musik dan jenis usaha lainnya yang tidak sesuai dengan norma agama dilarang di Kabupaten Bekasi dan hingga kini tidak ada titik terangnya.

Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Umum Lembaga Sosial Masyarakat Benteng Bekasi, Turangga Cakraudaksana kepada Metropolitan, Sabtu ( 22/6). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi  sebagai penegak peraturan daerah  saat ini tak jelas dan tak berkutik . Bahkan, korps berbaju cokelat ini seperti “Macan Ompong” karena kehilangan fungsinya dalam melakukan penindakan,” kata Turangga.

Turangga menyayangkan sikap Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja semenjak dilantik menjadi pejabat defenitif  akan keseriusannya untuk menertipkan THM dengan mengosongkan jabatan di Satpol PP.
“Seharusnya Bupati Bekasi harus mengisi pejabat Satpol dengan orang yang berkompoten dan mampu, sebab jabatan terisi aja tidak optimal mengimplementasikan Perda, apalagi saat ini kosong,“ ujar Turangga.

Kata Turangga, bahkan Kasatpol PP sebelumnya diduga tidak mampu melaksakan penegakan Perda Parawisata tersebut dan kini menduduki jabatan empuk menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi.

Turangga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melangkan surat kepada Bupati Bekasi, sejauhmana keseriusan pemerintah daerah dalam melaksanakan penertiban dengan menjalankan Perda Nomor. 3 Tahun 2016, dan  menentukan arah kebijakan  yakni menertibkan tempat-tempat maksiat.

Turangga juga mempertanyakan pertanggungjawaban Kasatpol PP yang lama yang sebelumnya telah gencar melakukan penyegelan THM di beberapan wilayah Kabupaten Bekasi namun hingga kini tidak ada kejelasan  penyegelan tersebut. “Kami akan melaporkan Kasatpol PP kepada pihak terkait tentang penyegelan tersebut,” ujarnya.

Selain penertiban THM, satu hal menjadi perhatian masyarakat bekasi yakni penertiban para pedagang dan usaha lainnya di sepanjang jalan kali malang di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, yang terkesan menjadi proyek abadi, sebab diperkirakan ada sekitar tiga kali penertiban kurung waktu satu tahun.( Martinus)