Komisi I Minta Pelaksanaan Perda TJSLP Tepat Sasaran

Iklan Semua Halaman

.

Komisi I Minta Pelaksanaan Perda TJSLP Tepat Sasaran

Sku Metropolitan
Minggu, 23 Juni 2019
Muhtadi

BEKASI, METRO - Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahan  (TJSLP)  merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Sekretaris Komisi I Dewan Pewakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Kabupaten Bekasi, Muhtadi Muntaha mempertanyakan pelaksanaan Perda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Karena pelaksanaan perda tersebut dianggap jalan di tempat. Pasalnya Dari sekitar 4.000 perusahaan di Kabupaten Bekasi, hanya segelintir perusahaan yang menjalankan perda tersebut dengan benar, tepat dan akurat.

Padahal Program Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi: a) Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL); b) kemitraan usaha mikro, kecil , dan koperasi; dan c) program langsung pada masyarakat. “ Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi,” ungkap Muhtadi.

Muhtadi mengatakan, saat menjalankan fungsi kontrol, DPRD Kabupaten Bekasi sering mendapati ‘keliru tafsir’ tentang Perda TJSLP oleh OPD terkait. Pelaksanaan perda tersebut cenderung hanya dimaknai dengan kegiatan santunan yatim dan fakir miskin pada bulan puasa dan pemberian hewan kurban di hari raya Idul Adha.

“Bappeda sebagai ‘manajer’ pelaksanaan Perda selama ini gak kentara perannya. Perusahaan yang kita sidak rata-rata ngeluh minimnya sosialiasi oleh pihak Bappeda,” kata Muhtadi.

Muhtadi berpikir bahwa mindset-nya OPD Kabupaten Bekasi tentang TJSLP harus diperbaiki, sebab jika itu benar benar dikelola dengan baik tentu pembagunan di bidang nan Fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya usia kerja yang masih menganggur akan teratasi dengan dana CSR dari ribuan perusahaan.

“Pasti gak ada lagi warga yang nanem pohon pisang di jalan raya sebagai bentuk protes buruknya kualitas aspal. Bahkan akan mampu menekan angka pengangguran karena anak muda usia kerja bisa dilatih cara berwirausaha melalui dana CSR tadi. Sekali lagi saya katakan, orang Bappeda-nya kudu ‘ngaji’ lagi tentang Perda TJSLP,” ungkapnya.

Muhtadi  juga menyampaikan bahwa Bupati harus mengotimalkan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebab tujuan dibuatnya Perda  TJSLP untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, masyarakat sekitar, maupun masyarakat pada umumnya.( Advetorial /Ely )