Berkas Perkara Kepala Desa Nagasari Dilimpahkan ke Kejaksaan Kabupaten Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Berkas Perkara Kepala Desa Nagasari Dilimpahkan ke Kejaksaan Kabupaten Bekasi

Sku Metropolitan
Rabu, 10 Juli 2019




Kepala Desa Naga Sari, Kecamatan Serang Baru, saat di serahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Rabu (10/7)/Fhoto Ely



BEKASI, METRO -
Kasus penyalahgunaan wewenang Kepala Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi setelah ditangani Polrestro Bekasi sejak November tahun lalu.
"Ya berkas perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi, sudah tahap 1," kata Kasat Reskrim Polrestro Bekasi AKBP Rizal Marito, Rabu (10/7).

Kata Rizal, kasus tersebut terjadi sejak November 2018 lalu. Kepala desa yang baru tersebut menyalahgunakan wewenangnya dengan meminta uang sewa atas TKD (Tanah Kas Desa) 2 kali lipat dari tiap tahunnya. Setiap tahun di sewa Rp.15 juta. Namun kepala desa baru tersebut meminta Rp.30 juta dengan memberi tenggak waktu dan akan menutup pasar  pasir Kupang apa bila pengolalaan pasar tidak mengikuti kemauan pelaku.

Atas kejadian tersebut pengelola pasar memberikannya dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi. Kasus tersebut ditangani Unit Kriminal Khusus Polrestro Bekasi.

Kepala Desa bernama Martam Bin H. B. Wijaya, (42), tersebut menjabat sejak September 2018 sampai dengan tahun 2024.

“Ya, hari ini penyidik Polres Metro Bekasi melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kami hanya melaksanakan secara prosedur menerima berkas perkara penyidik sudah dinyatakan lengkap, dan nanti kita tindak lanjut dengan penyerahan berkas ke pengadilan,” kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bekasi, Angga Dhielayaksya.

Kata dia, kasus yang menimpa oknum Kepala Desa Nagasari tidak ada kaitan dengan  kerugian negara. "Tidak ada, tersangka memanfaatkan kewenangannya sebagai kepala desa," kata dia.

Dasar pelaporan dari penyidikan pihak kepolisian untuk proses selanjutnya Kejari Kabupaten Bekasi akan menyiapkan administrasi untuk nanti dilimpahkan.

“Selama 20 hari kedepan, kami akan membuat administrasinya untuk kita limpahan ke pengadilan,” kata Angga.

Lanjut dia, untuk sementara tersangka akan dititipkan sampai administrasi lengkap. “Sementara kita titipkan disini sampai administrasi lengkap, nanti kita bawa ke Pengadilan Tipikor Bandung,” kata dia.

Pelaku yang berprofesi sebagai Kepala Desa Nagasari, Kec. Serangbaru, Kab. Bekasi, priode tanggal 28 September 2018 sampai dengan tahun 2024 meminta uang sewa Tanah Kas Desa (TKD) secara paksa sebesar Rp.15.000.000 setiap tahunnya.

Sedangkan pihak pengelolah pasar pasir kupang sebelumnya telah melakukan pembayaran atas sewa Tanah Kas Desa (TKD) kepada Pemerintahan Desa Nagasari yang lama (manta Kades), akan tetapi pelaku yang merupakan kepala desa yang baru tetap meminta uang sewa tanah kas desa (TKD) pada masa jabatannya dan mengancam memberikan jangka waktu dan akan menutup pasar pasir kupang apabilah pengelolah pasar tidak mengikuti kemauan pelaku.

Karena pihak pengelolah pasar merasa ketakutan atas ancaman pelaku (kepala desa) bahwa akan menutup pasar, maka pengelola pasar pasir kupang memberikan uang sebesar Rp.30.000.000  sesuai dengan permintaan pelaku agar supaya pasar pasir kupang tetap beroperasi dan tidak ditutup oleh pelaku.

Pelaku dikenakan pasal 12 huruf (e) Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi.

Sedangkan ancamannya, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Kepala Desa Naga Sari, Kecamatan Serang Baru, saat di serahkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. (Ely)