Diduga Tilap Dana Sekolah, Kepsek SMAN 7 Tamsel Dipolisikan

Iklan Semua Halaman

.

Diduga Tilap Dana Sekolah, Kepsek SMAN 7 Tamsel Dipolisikan

Sku Metropolitan
Kamis, 25 Juli 2019


BEKASI, METRO- Sejak tahun 2017, pengelolaan SMA/SMK dialihkan dari Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, dan pengelola sekolah di ijinkan memungut Iuran Pendanaan Pendidikan (IPP) dari siswa.

Besarnya IPP tersebut ditentukan melalui rapat antara orang tua siswa, komite sekolah dan pengelola sekolah, setelah komite dan pihak sekolah menyusun program yang dituangkan dalam RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah). Namun yang terjadi, sejumlah sekolah melakukan penyimpangan diluar APBS yang dibalut dalam RKAS.

Atas dugaan penyimpangan keungan di SMA Negeri 7 Tambun Selatan yang di koreksi dan di kritisi komite sekolah, akhirnya kepala sekolah SMA N 7 Tambun Selatan, Dedy Soreyadi, dengan sepihak mengganti komite sekolah tanpa pemberitahuan.

Menanggapi pergantian komite sekolah, Ketua LSM Peduli Anak Bangsa (PAB), Drs.Halder S mengatakan, pergantian komite sekolah tanpa pemberitahuan kepada komite sebelumnya menabrak peraturan. Sebab, pergantian komite sekolah harus dilakukan melalui musyawarah dengan seluruh wali murid. Sebab, komite sekolah merupakan representasi wali murid sebagai kontrol terhadap penyelenggara seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Setelah wali murid menentukan siapa yang menjadi ketua, baru dilaporkan ke sekolah. “Artinya, sekolah dan komite posisinya sejajar. Hubungan keduanya merupakan mitra, bukan atasan atau bawahan, ujar Halder.

Sehingga, kata Halder, jika ada kepala sekolah yang secara sepihak menunjuk langsung ketua komite sekolah, artinya, dia tidak paham aturan.  Baca lagi aturannya, sekolah tidak boleh semena mena, komite merupakan perwakilan wali murid, bukan guru atau staf sekolah,” pungkasnya.

Dia menambahkan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo.75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Dalam pasal 3 ayat 1disebutkan, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, komite sekolah bertugas untuk: a,- memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yakni; 1- Kebijakan dan program sekolah, 2- Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RAPBS/RKAS), 3- Kriteria kinerja sekolah, 4- Kriteria fasilitas pendidikan di sekolah, dan 5- Kriteria kerjasama sekolah dengan pihak lain. b,- menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif, c,- mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan d,- menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah.

Dalam pasal 8 ayat 1 disebutkan, masa jabatan keanggotaan komite sekolah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, 2.- keanggotaan komite sekolah berakhir apabila: a- mengundurkan diri, b- meninggal dunia, c- tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap; atau d- dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kalau komite mengkritisi atau mempertanyakan penggunaan dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) yang dibayarkan oleh siswa setiap bulan, kepala sekolah tidak seenaknya menggati komite sekolah. Karena hasil penggalangan dan sudah diatur dalam pasal 10, ayat 6,- penggunaan hasil penggalangan dana oleh Sekolah harus: a. mendapat persetujuan dari Komite sekolah; b. dipertanggungjawabkan secara transparan; dan c. dilaporkan kepada komite sekolah, terang Halder.
Sumber yang layak dipercaya Metropolitan mengatakan, pergantian komite sekolah tanpa pemberitahuan kepala sekolah kepada komite yang lama disebabkan komite sebelumnya selalu mengkritik kebijakan kepala sekolah dalam pengelolaan pendidikan, atau diluar regulasi yang ditetapkan pemerintah.

Dikatakan sumber, kebijakan kepala sekolah selalu mengabaikan musawarah/ mupakat bersama komite sekolah dan orang tua siswa sehingga komite sekolah yang lama jadi bulan bulanan atas sejumlah pertanyaan orang tua murid.

Merasa, komite yang lama tidak pernah dilibatkan kepala sekolah dalam mengambil kebijakan, dan menjadi bahan pembicaraan di orang tua murid, akhirnya semua anggota komite yang lama sepakat melaporkan kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan, Dedy Soeryadi, SPd, MM, dan A. Mursyidi Firdaus selaku bendahara sekolah/komite di Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Adapun pokok materi laporan komite sekolah yang lama di Krimsus Polda Metro Jaya  sesuai laporan Nomor: 001/LAP/KOMITE-SMAN 7/II/2019, tanggal 11 Pebruari 2019 yakni: penyelewengan, penggelapan, pungli, pencucian uang dan KKN sekitar Rp.6.235.500.000, mencakup: 1. Dugaan penggelapan dana seragam peserta didik dari tahun 2016 s/d 2018 sekitar Rp.1.224.450.000,- 2. Penyalahgunaan dana pungutan pembuatan kartu pelajar peserta didik dari tahun 2016 s/d 2018 sekitar Rp.59.250.000,- 3. Penggelapan dana pungutan sumbangan pembuatan pagar/tembok dari tahun 2016 s/d 2018 sekitar Rp.355.500.000, untuk biaya pemagaran  yang sudah selesai  dibuatkan tanggungan biayanya dari dana IPP,-  4. Penyalahgunaan dana bantuan khusus keuangan (BKK) dalam rangka Bekasi bersinar dari Pemkab Bekasi tahun 2017 sebesar Rp.2.014.500.000,- 5. Penyalahgunaan dana pungutan dalam penerimaan peserta didik baru tahun 2018/2019 sebesar Rp.348.750.000,- 6. Penyalahgunaan dana Bos dan IPP serta rekayasa pembuatan /penyusunan SPJ/LPJ sebesar Rp.1.244.250.000,- 7. Penyalahgunaan dana untuk pengadaan buku teks sebesar Rp.331.800.000,- 8. Pungutan  ke peserta didik untuk pendidikan karakter, kunjungan ke kedutaan asing,- 9. Pungutan sumbangan pengembangan sekolah  dari tahun 2016 s/d 2017 sebesar Rp.657.000.000,- 11. Penyalahgunaan  dana pungutan PPDB dari tahun 2016 s/d 2018,- 12. Penyalahgunaan dana bantuan pembangunan perpustakaan dari Kemendikbud sebesar Rp.281.000.000,- 13. Penyalahgunaan dana kegiatan sekolah yang di pungut dari siswa sementara dibiayai dari dana Bos tanpa SPJ/LPJ,- 14. Penyalahgunaan pembayaran/potongan  atas hak honorer dengan dalih untuk dana sosial,- 15. Pembangunan gedung tahap 1 sebesar Rp.6 miliar, dan tahap II sebesar Rp.8 miliar.

Terkait informasi yang dihimpun Metropolitan, salah satu anggota komite sekolah yang disambangi di kediamannya membenarkan laporan komite sekolah di Dirkrimsus PMJ. Ia katakan, kami komite sekolah sudah diminta keterangan atau di BAP di PMJ, dan kami berharap kepada Dirkrimsus PMJ agar status laporan ditingkatkan, hingga kemeja hijau atau pengadilan.  

Terkait laporan komite sekolah di Dirkrimsus PMJ, sejumlah orang tua murid berharap kepada Dirkrims PMJ agar ditindaklanjuti sesuai aturan, jangan sampai “bak ditelan bumi,” ungkap orang tua mengeluh dan berharap sampai ke meja hijau agar menjadi pembelajaran di Kabupaten Bekasi.

“Jika komite sekolah benar melaporkan Kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan, berarti kami orang tua murid salah persepsi selama ini. Selama ini, kami menduga ada keterlibatan komite dalam mengeluarkan kebijakan kepala sekolah. Karena itu, kami mendukung langkah komite sebab sampai sekarang seragam sekolah tak kunjung diberikan pihak sekolah kepada anak didik,” ujar sejumlah orang tua murid mengeluh.

Terkait laporan komite sekolah di Polda Metro Jaya, serta keluhan sejumlah orang tua murid khususnya seragam sekolah yang tak kunjung diberikan pihak sekolah kepada siswa, Kepala SMA Negeri 7 Tambun Selatan yang disambangi di sekolah, tidak berada di ruang kerjanya. (marihot tampubolon)

Berita :
Igor :Biasanya Raperda Dicabut Karena Dua Hal.
Tata cara Pemilihan Wabup Bekasi.
Siapa Calon Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Gerindra.
Tim Verifikasi PSU di Ragukan Kinerjanya.