DPRD Kabupaten Bekasi Cabut Raperda LP2B dan Kerjasama Daerah

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Kabupaten Bekasi Cabut Raperda LP2B dan Kerjasama Daerah

Sku Metropolitan
Jumat, 19 Juli 2019



BEKASI,METRO- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menggelar rapat paripurna untuk mencabut dua rancangan peraturan daerah (Raperda) yang telah dibahas, Jumat (19/7) .

Dua Raperda yang dicabut yakni hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus) 28 DPRD Kabupaten Bekasi, tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan Panitia Khusus (Pansus) 37 DPRD Kabupaten Bekasi tentang penyelenggaraan kerjasama daerah.

Berita : 
Penegak Hukum Didesak Turun, Ada dugaan Suap
Tata cara Pemilihan Wabup Bekasi
Siapa Calon Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Gerindra
Tim Verifikasi PSU di Ragukan Kinerjanya.

Ketua Pansus 37 DPRD Kabupaten Bekasi, Jalika mengatakan berdasarkan ekspos pansus 37 terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kerjasama daerah dari Kementerian Hukum dan HAM wilayah Provinsi Jawa Barat pada tanggal 3 juli 2019  dan dilanjutkan pada 12 juli 2019.

“Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018 yang mencabut PP nomor 50 Tahun 2007 tidak memerintahkan atau tidak mendelegasikan untuk membuat peraturan daerah tentang kerjasama daerah,"jelasnya.

Bahwa secara keseluruhan isi rancangan peraturan daerah ini dapat dikatakan mengkompilasikan per undang-undangan dibidang kerjasama daerah baik yang masih berlaku tentuan undang undang yang sudah di cabut sehingga dapat dikatakan bahwa rancangan daerah ini belum mengakomodir permasalahan yang terjadi dalam hal kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Lanjutnya, setelah dilakukan hal konstasi pasal per pasal belum terlihat urgensi dari rancangan peraturan daerah ini dalam penyusunan naska akademik untuk menyesuaikan peraturan per Undang-undangan yang baru terutama Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018.

“Peraturan pemerintah no 28 tahun 2018 memerintahkan untuk ditetapkanya berapa peraturan menteri sebagai peraturan pelaksanaan  yang mengatur lebih lanjut peraturan pemerintah nanum sampai saat ini peraturan pemerintah tersebut belum di tetapkan,” Jelasnya

Kata Jalika, berdasarkan pertimbangan rancangan peraturan daerah sebaiknya dilakukan perbaikan dan menunggu peraturan pelaksaan dari PP No 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah.

“Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi tentang kerjasama daerah Pansus mengusulkan agar Pemerintah daerah  mengakaji kembali materi-materi serta data agar sesui dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,”urainya.

Ketua Pansus 28 DPRD Kabupaten Bekasi, Sarim menurutkan pencabutan Raperda tentang Perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dikarenakan tidak akuratnya data luas perlindungan lahan pertanian dimasing masing Kecamatan  diwilayah Kabupaten Bekasi dan tidak adanya data akurat.

Lanjutnya, berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat kerja pansus 28 bersama dengan Dinas pertanian dan Bagian hukum Pmerintah Kabupaten Bekasi menyatakan sepakat untuk ditunda sementara samapai mendapat data yang akurat, baik luasan tanah pertanian by name by address

Sementara itu Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja menuturkan pencabutan Raperda tersebut bukan tanpa alasan, hal ini dilatarbelakangi hasil pembahasan dari instansi terkait.

"Kalau persoalan lahan pertanian berkelanjutan, karena adanya singkronisasi antar lahan yang ada. kita tetap berkomitmen untuk penyelamatan lahan yang ada di kabupaten Bekasi ini hanya masalahnya belom singkron peruntukan lahan antar instansi yang satu dengan yang lainnya," tambahnya.

"Sementara terkait dengan Perda kerjasama antar daerah kita menyesuaikan dengan peraturan pemerintah ternyata untuk sekarang belum terlalu penting, kemudian juga peraturan pemerintahnya juga tidak ada," tandasnya. ( Ely)