Firman :Menentukan Usulan Dua Nama Cawabup Bekasi Tidak Hanya Partai Golkar

Iklan Semua Halaman

.

Home

Firman :Menentukan Usulan Dua Nama Cawabup Bekasi Tidak Hanya Partai Golkar

Sku Metropolitan
Jumat, 05 Juli 2019
4:11:00 PM
komentarKomentar
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Bekasi, Firman Andriyana Sujud



BEKASI, METRO -  Pro ses pendaftaran penjaringan bakal calon Wakil Bupati, terhitung mulai  tanggal 17 Juni resmi ditutup pada tanggal 2 juli dimana tercatat 18 orang nama yang mendaftarkan diri. Namun Partai Golongan Karya (Golkar) tidak melibatkan dari partai Partai pengusung lainnya seperti, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partal Hatl Nurani Rakyat (Hanura).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura Kabupaten Bekasi, Firman Andriyana Sujud, saat dikomfirmasi Metropolitan mengatakan, bahwa penjaringan bakal calon Wakil Bupati ( Cawabub)  Bekasi oleh panitia partai Golkar hanya disampaikan  kepada  partai koalisi melalui surat pemberitahuan.

"Kita menghargainya karena hak internal dan kewenangan partai Golkar, Kalau itu dalam internal partai sah sah saja, pada akhirnya empat partailah yang mengusulkan 2 (dua) nama," kata Firman

Kalau  bicara koalisi menurut Firman, berdasarkan Surat Keputusan (SK) KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupten Bekasi, bahwa Partai A, Partai B, Partai C dan D tidak ada yang tertinggi artinya, posisinya empat partai adalah sejajar yang membedakannya adalah hanya jumlah kursi dalam DPRD.

"Panitia Pejaringan Bakal Calon Wakil Bupati seyogianya  melibatkan partai politik (parpol) pengusung lainnya, tapi yang disampaikan Partai Golkar kepada kita surat Pemberitahuan, bahwa partai Golkar akan membuka penjaringan, pendaftaran , seleksi bakal calon Wakil Bupati Bekasi terhitung dari tanggal 17 Juni 2019 sampai tanggal 2 juli 2019 selajutnya akan berkordinasi,"ungkap Firman Kamis (4/7).

Firman juga menyebutkan, bahwa kordinasi dengan partai politik (parpol) pengusung untuk menentukan 2 nama tersebut juga tertuang dalam surat yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Seketaris (Sekda) provinsi Jawa Barat ditujukan kepada Bupati Bekasi dan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi .

“Bupatikan sudah dapat surat dari Gubernur untuk berkodinasi dengan Empat partai pegusung. Tapi Sejak terbitnya surat Gubernur Jawa Barat Kita tidak pernah ada kordinasi dari Bupati atau ketua DPRD,”kata Firman.

Firman menyampaikan, hingga hari ini masih menunggu kordinasi dari Bupati, yang ada sekarang diterima partai hanura adalah surat pemberitahuan penjaringan bakal calon wakil bupati oleh partai Golkar.persoalan nanti menerima usulan dari parti Golkar atau tidak " Ya urusan kita, hak Kita.

“Jadi yang mendaftar sampai hari ini jagan Cuma kordinasi dengan partai golkar sebab penentu dua nama tersebut bukan hanya partai golkar , karena bilamana salah satu partai tidak tanda tangan, maka tidak terjadi itu Wakil Bupati,” tutur Firman.

Sebab partai Hanura berpikir bagaimana menyembuhkan luka Kabupaten Bekasi, artinya kedepanya jangan jadi sorotan dari KPK, “Sehingga mencari wakil Bupati  Bekasi, tentu tidak lupa terhadap masyarakat, tidak lupa terhadap pembagunan, tidak lupa juklak juklis apa mestinya tugas Pokok sebagai wakil Bupati,” tutup Firman.

Diberitakan sebelumnya, Proses pencalonan Wakil Bupati memasuki babak yang kedua, Setelah menutup pendaftaran calon Wakil Bupati yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dan memasuki masa Seleksi  calon. Namun proses pencalonan ini dinilai mal administrasi oleh Komite Masyarakat Peduli Indonesia  (KOMPI).

KOMPI menilai, dalam proses penjaringan pendaftaran calon Wakil Bupati dimaksud karena dinilai hanya dilakukan oleh satu Partai dan tidak melibatkan Partai Pengusung atau partai koalisi dalam proses penjaringan ini.

“Didalam Pasal 78 ayat 1 dan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017.Seharusnya Partai Golkar melibatkan Partai pengusung lainnya seperti NASDEM, PAN dan HANURA," kata Ketua KOMPI Ergat Bustomy melalui reles Pers, Rabu, (3/7/19)

Tambahnya, didalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota dilakukan melalui  mekanisme Pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai  Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung  mengusulkan dua orang calon wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Daerah melalui Gubernur, Bupati, dan Wali kota dilakukan jika masa jabatanya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

“Sepanjang massa jabatannya belum terhitung 18 bulan. Setelah partai Koalisi melakukan penjaringan dan seleksi sampai kepada rekomendasi dari Partai Pendukung. Baru kemudian Partai Koalisi mengusulkan 2 orang calon Wakil Bupati,” tambahnya.
Selain itu, KOMPI menduga proses penjaringan pendaftaran Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan tahun 2017-2022 berjalan mal ladministrasi karena dalam prosesnya diduga tidak melibatkan unsur pengurus dari Partai Pengusung dan tidak menyiapkan secara detail Tata Tertib (tatib) terkait persyaratan dan kriteria calon yang akan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dirinya , khawatir dugaaan maladministrasi yang dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dapat menimbulkan kegaduhan ketika pengumuman hasil penjaringan para kandidat calon Wakil Bupati. 

Untuk itu, KOMPI berharap kepada DPD Partai golkar Kabupaten Bekasi dapat transparan dalam  melakukan seleksi terhadap bakal kandidat yang akan direkomendasikan , agar dalam keputusan yang diambil tidak ada pihak yang dirugikan.

“DPD Partai Golkar seyogyanya transparan atas proses seleksi dan penetapan Wakil Bupati Bekasi ini. Publik ingin tahu, Metode apa yang digunakan dalam menseleksi calon Wabup. Saya khawatir kedepannya ada gugatan dan kegaduhan atas hasil pengumuman calon Bupati” tutupnya.

Sementara Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji saat di komfimasi Metropolitan melalui WahtsApp  mengakui tidak melibatkan partai pengusung yakni yakni parpol PAN, Nasdem dan Hanura saat pembentukan panitia penjaringan calon Wakil Bupati Bekasi.

"Ini penjaringan Internal Partai," kata Son Haji.
Perlu diketahui bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi telah menutup pendaftran calon Wakil Bupati Bekasi pada tanggal 2 Juli 2019 kemarin, adapun calon yang sudah mendaftar sebaganyak 18 orang dari berbagai profesi, mulai dari Kepala Desa, Wiraswasta, Birokrat, Politisi hingga Praktisi Hukum.(Martinus).