Jaksa Menyapa : Apakah Dibenarkan Pidana Bagi Orang Tua Anak Penyalahguna Narkoba?

Iklan Semua Halaman

.

Jaksa Menyapa : Apakah Dibenarkan Pidana Bagi Orang Tua Anak Penyalahguna Narkoba?

Sku Metropolitan
Rabu, 10 Juli 2019

Kepala Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran/Fhoto Istimewa


BEKASI,METRO – Dalam Hukum pidana dikenal Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau dalam istilah yuridis disebut geen straf zonder schuld principat. Pertanggungjawaban pidana itu sifatnya pribadi, siapa yang berbuat, maka dia yang hams dimintai pertanggungjawaban pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana itu adalah kesalahan.

Apabila ada pertanyaan, mungkinkah orang yang tidak melakukan secara materiil/ fisik dimintai pertanggungjawaban pidana? Hukum Pidana menjawab mungkin dalam hal penyertaan (deelneming).
Konsep deelneming menyebutkan ada orang yang tidak melakukan secara materiil/ fisik tetapi bisa dimintai pertanggungjawaban pidana yakni seorang intellectual dader (pelaku intelektual) misalnya dalam hal doen plegen (menyuruh melakukan) atau uitlokken (pembujukan/ pemancingan/ menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana).

Selain dari itu dalam hal pembantuan (medeplichtzgheid), yakni orang yang memberikan bantuan sebelum kejahatan dilakukan (tidak melakukan secara matelgiil/ fisik) juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Kalau tidak dalam konteks deelneming dan medeplichtighez’d tersebut, maka orang yang tidak melakukan tindak pidana secara materill/ Hsik sehjngga tidak boleh dimintai pertanggungjawaban pidana. Barangkali perlu adanya aturan yang mengatur tentang bahwa orang tua ”yang mengetahui" anaknya menyalathmakan narkoba, wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang, dan bila tidak dilakukan dapat dijatuhi pidana. Iadi, kewajiban melapor orang tua, bukan hanya karena anaknya yang masih di bawah umur menjadi pecandu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-l, Ke-2 KUH.Pidana jo. Pasal 128 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tetapi termasuk jika anaknya bukan pecandu menyalahgunakan atau mengedarkan narkoba.

Jadi, terjeratnya orang tua disini bukan karena anaknya yang melakukan penyalahgunaan narkotika, tetapi karena dia mengetahui dan tidak melaporkan bahwa anaknya menyalahgunakan narkoba sebagai delik pasif. Yang ada sekarang dalam Pasal 107 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa masyarakat ”dapat” melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal ini menggunakan kata "dapat” bukan ‘wajib” dan pasal ini bersifat umum. Memang diakui bahwa terdapat pengecualian asas tiada pidana tanpa kesalahan seperti model pertanggungjawaban pidana yang dikenal den an istilah strict liabilty atau absolute liability (pertangungjawaban mutlak)
Menanggapi hal tersebut Kepala Kantor Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi, Risman Tarihoran mengatakan bahwa setiap pidana harus diproses, tetapi dalam proses tersebut ada pertanggungjwaban perbuatan.

“Namun perlu dipertimbangkan, menyebabnya dan akibatnya suatu masa depan sipelaku sesuai nilai keadalian itu sendiri,” tutur Kajari. ( Ely)