LSM GMBI Desak Tingkatkan Status Saksi Kasus Proyek Meikarta

Iklan Semua Halaman

.

LSM GMBI Desak Tingkatkan Status Saksi Kasus Proyek Meikarta

Sku Metropolitan
Rabu, 10 Juli 2019


Caption :  LSM GMBI saat di Terima Perwakilan KPK, Rabu (09/07)/Fhoto Istimewa

BEKASI, METROLembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI)  akan melakukan aksi unjuk rasa ke  kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) yang berada di komplek Pemda Bekasi. Setelah sebelumnya ratusan  LSM GMBI menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2019).

Tujuan mendatangi gedung merah putih untuk meminta pimpinan KPK meningkatkan status hukum sejumlah para saksi kasus suap perijinan mega proyek Meikarta di Kabupen Bekasi.

Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Bekasi H. R. Gunasin mengatakan, kedatangan massa LSM GMBI ke Gedung KPK untuk menagih janji penyelesaian kasus suap perizinan mega proyek Meikarta milik Lippo Group yang berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Ketika proses kasusnya bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung, Jaksa KPK mengatakan, bahwa dalam kasus Meikarta, semua peran yang terlibat suap ikut bertanggungjawab secara pidana,” terang  pria yang akrab di panggil Boksu ini.

Namun sambung  Boksu, setelah proses putusan mantan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin (NHY) bersama 4 orang anak buahnya selesai, kabar proses hukum selanjutnya pun hingga kini belum ada kejelasan, sehingga menjadi pertanyaan masyarakat khususnya bagi para penggiat anti korupsi di Bekasi.

“Kita minta KPK jangan main setengah-setengah dalam pemberantasan korupsi. Jangan sebatas pihak eksekutif, tapi legislatifnya juga di proses karena sebelumnya sudah ada anggota dewan yang mengembalikan uang, termasuk ada pengakuan pansus  RDTR (Rencana Detil Tata Ruang) DPRD soal bagi-bagi uang Meikarta,” ungkap pria yang akrap dipanggil Boksu ini.

Untuk pihak legislatif sendiri, lanjut Boksu, bukannya hanya DPRD Kabupaten Bekasi, tapi juga ada keterlibatan oknum DPRD Provinsi, termasuk dugaan keterlibatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat yang terungkap di persidangan telah menerima sejumlah uang untuk membantu memuluskan perizinan Meikarta.

“Semua itu kan terkuak di persidangan, dari para saksi-saksi yang terlibat dalam pusaran suap perizinan Meikarta. Jadi, kita minta KPK untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulainya dengan tuntas sehingga publik khususnya masyarakat Bekasi tidak bertanya-tanya tentang proses hukum suap Meikarta,” pungkasnya.

Sementara, Sekretaris Distrik LSM GMBI Kab Bekasi, Samsudin, kepada Metropolitan mengatakan, LSM GMBI meminta dan mendesak pimpinan KPK untuk menetapkan para saksi-saksi kasus suap perijinan proyek Meikarta untuk dijadikan tersangka.

“Sejumlah oknum anggota dewan di Kabupaten Bekasi diduga kuat ikut terlibat korupsi dalam proyek Meikarta,” kata Samsudin yang juga menjadi salah seorang orator di Gedung KPK.

Tak hanya itu, pihaknya juga meminta KPK untuk menjadikan Bupati Bekasi yang baru dilantik sekaligus saksi dalam kasus Meikarta agar statusnya ditingkatkan. "Selain belasan oknum anggota dewan, kami juga minta status hukum Bupati Bekasi selaku saksi kasus  Meikarta oleh KPK," ungkapnya.

Usai melakukan orasi, Samsudin mengatakan, massa LSM GMBI saat itu diterima oleh perwakilan Humas KPK, Ibu Tata.

Kata Samsudin, Ibu Tata mengatakan, terkait orientasi LSM GMBI dengan menyampaikan aspirasi demo di KPK, KPK menginginkan agar bisa berdiskusi, pemaparan, terus memberikan data kepada komisoner KPK.

Sambung Samsudin, bahwa Ibu Tata ( Humas KPK) juga mengatakan bahwa surat yang dilayangkan LSM GMBI pada hari Senin, bahwasannya komisioner KPK ini ada 5 orang. Komisioner KPK harus membaca dan mengetahui, ini baru 3 (tiga) orang komisioner KPK yang membaca, atau mekanisme SOP nya itu ditanda tangani, setelah itu 2 (dua) orang Komisioner KPK yang sedang berada diluar kota  sudah membaca dan menandatangi, maka 5 (lima) orang Komisioner KPK akan berembuk.

Namun saat LSM GMBI meminta adanya notulen dari pertemuan ini,  ibu Tata tidak bisa memberikan dengan alasan bahwa secara SOP harus berhati hati dan melanggar etika. Akan tetapi akan tetap melanjutkan hal tersebut kepada komisioner KPK agar dapat berdiskusi dengan LSM GMBI.

“Kamis, (11/6/2019), perwakilan LSM GMBI distrik Jakarta akan melakukan diskusi/audensi dengan KPK, sementara Distrik Kabupaten Bekasi akan melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Pemkab Bekasi dan DPRD,” ujar Samsudin.

Diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhi hukuman penjara selama 6 tahun kepada Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin. Neneng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap dari pengembang proyek Meikarta.

Vonis yang diberikan kepada Neneng ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa KPK yang meminta hakim memberikan hukuman selama 7 tahun 6 bulan dan denda Rp.250 juta, subsider 4 bulan kurungan.

“Mengadili terdakwa Neneng Hasanah Yasin dengan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp.250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan 4 bulan penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim, Tardi ,di Pengadilan Negeri Bandung, Rabu, 29 /5/2019).

Sementara itu, terdakwa lainnya Jamaludin merupakan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PMPTSP Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, dan Neneng Rahmi Nurlaili menjabat Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi, mereka di vonis 4 tahun 6 bulan penjara.

Diberitakan di media massa dan online  dalam bulan yang lalu, sidang lanjutan kasus dugaan suap izin proyek Meikarta berlanjut dengan agenda pemeriksaan saksi dari pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Mereka diduga mendapatkan uang Rp.1 miliar untuk memuluskan pembahasan revisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi.

Hal itu terungkap dalam sidang dengan terdakwa Bupati nonaktif Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan sejumlah pejabat Pemkab Bekasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LL.RE  Martadinata, Kota Bandung, Senin (1/4). Adapun saksi yang dihadirkan adalah Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sunandar dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mustakim.

Sedangkan saksi anggota DPRD Kabupaten Bekasi yakni, H. Daris, J.Sayuti,  Sarin, Yudi Darmansyah, H.Taih Minarno, Abdul Rosyid, H. Anden, Haryanto, Edi Kurtubi, H. Syaifulloh, Mamat Hidayat, Nyumarno, Suganda, H. Khairan dan Syarif Syaifudin.

Saksi lainnya, ada lima staf Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi yakni, staf Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, Endang Setiani, Kasubag Persidangan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, Ika Kharismasari, Kasubag TU Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, M.Suandaru Riatno, Kasubag Umum/staf Bagian Keuangan Setwan DPRD Kabupaten Bekasi Sartika Komalasari, dan Inspektorat Wilayah III/eks staf Setwan DPRD Kabupaten Bekasi, Rosyid Hidayatulloh.

Terdakwa, Kabid Tata Ruang PUPR Pemkab Bekasi, Neneng Rahmi mengatakan, dugaan pemberian uang sekitar Rp.1 miliar itu ada setelah pengembang Meikarta ingin diakomodir dalam pembahasan revisi RDTR. Sebab, kawasan proyek Meikarta berada dalam wilayah Cikarang Selatan dan Utara.

Ia mengatakan, pada April dan Mei 2018, pimpinan dewan mengajak mantan Sekdin PUPR Pemkab Bekasi, Henry.L bertemu di Hotel Horison dan sebuah kafe di Jababeka.
"Setelah pertemuan itu, Henry bicara ke saya bahwa ada permintaan Rp.1 miliar dari pimpinan Dewan. Henry minta saya memenuhi permintaan itu," kata Neneng dalam persidangan.

Uang Rp.1 miliar diberikan secara bertahap, masing-masing Rp.200 juta, Rp.300 juta, Rp.200 juta dan terakhir Rp.300 juta. Pemberian tiga tahap pertama diberikan oleh Henry, dan sisanya Neneng menyerahkan kepada Mustakim sebagai Wakil Ketua DPRD Bekasi.

"Tahap keempat, saya berikan langsung dan diterima oleh Mustakim," ungkap Neneng seraya menambahkan bahwa uang itu dari pihak pengembang.

Namun, di persidangan, Mustakim hanya mengakui mendapat uang Rp.300 juta yang diberikan oleh Neneng. Sementara uang Rp.700 yang diberikan oleh Henry tidak diakuinya.
“Rp.300 juta dibagi berempat (pimpinan dewan). Sama rata Rp.75 juta,” katanya.
Mustakim mengaku, dirinya tidak mengetahui uang yang diterimanya dari Neneng Rahmi adalah terakait pengurusan RDTR Maikarta.

“Saya baru tahu dari penyidik bahwa itu berkaitan dengan Meikarta. Maka saya kembalikan Rp.75 juta dari Bu Neneng Rahmi dan Rp30 juta perjalanan ke Thailand. Total (dikembalikan) Rp.105 juta,” ucapnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Sunandar mengakui mendapat uang dari Mustakim sebesar Rp 75 juta yang kini telah dikembalikan ke KPK. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H Daris mengaku hanya mendapatkan Rp.70 juta dari Mustakim, uang tersebut pun ia mengaku telah dikembalikan ke KPK.

‎Dalam persidangan pun dibahas terkait liburan anggota Pansus Revisi Perda RTRW dan sejumlah pimpinan DPRD serta beberapa setwan Pemkab Bekasi ke Thailand yang diduga dibiayai oleh pengembang Meikarta. Total uang yang dihabiskan dalam pelesiran selama tiga hari dua malam itu sebesar Rp 248 juta.

Jaksa I Wayan Riana mengatakan, mereka yang pergi berlibur menghabiskan dana Rp 9.470.000 hingga Rp 11 juta. Sebagian besar dari mereka sudah mengembalikan uang tersebut kepada KPK.

Ketua Pansus Revisi Perda RDTR  Taih Minarno mengaku menerima uang Rp200 juta dari Hendry L pada sekitar April-Mei 2018. Uang itu terkait pembahasan RDTR. 
"Apa langsung menerima?" tanya jaksa I Wayan Riana.
"Pimpinan yang bersepakat (dengan Henry.L)," ujar Taih.
"Apakah yang di Jababeka itu?" cecar Riana. 
"Bukan. Di Rest Area 57 Tol Cikampek," ungkap dia.
"Yang menyuruh Saudara menerima uang itu siapa?" tutur Riana.
"H Mustakim. Katanya nanti ada sejumlah uang dari Neneng Rahmi untuk teman-teman pansus," jawab Taih.

Pada kesempatan itu, saksi Nyumarno (anggota Pansus Revisi Perda RDTR di DPRD Kabupaten Bekasi mengaku telah mengambalikan dana yang diterimanya sebesar Rp.30 juta ke KPK per Senin (1/4/2019).

"Saya hari ini sudah mengembalikan uang yang bukan hak saya dan keluarga ke KPK. Total uang yang saya kembalikan melalui transfer ke rekening KPK Rp.30 juta," ungkap Nyumarno. Red/Martinus)