LSM GMBI Minta Bupati Bekasi Focus Pada Pembangunan

Iklan Semua Halaman

.

LSM GMBI Minta Bupati Bekasi Focus Pada Pembangunan

Jumat, 12 Juli 2019
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat, Kamis (11/7)

BEKASI,METRO - Ratusan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi Jawa Barat.

Ratusan massa tersebut menuntut agar mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) tetap melanjutkan kasus suap Proyek  Meikarta disamping itu menyampaikan Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk membubarkan Panitia Khusus Panitia Pemilih (Pansus Panlih) Wakil Bupati Bekasi, DPRD Kabupaten Bekasi.

Sekretaris Distrik GMBI Kabupaten Bekasi, Syamsudin Kepada Metropolitan menuturkan, pihaknya meminta Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja untuk tetap focus pada pembangunan Kabupaten Bekasi, serta lebih focus pada kepentingan masyarakat."katanya ,Kamis (11/07/2019)

Menurut Syamsudin, Eka lebih baik sendiri dimasa sisa jabatannya setelah diangkat sebagai Bupati Bekasi Definitif sisa masa jabatan 2017-2022.

”Kami datang membawa aspirasi masyarakat, oleh sebab itu dengan adanya pemilihan wakil bupati hanyalah membuat kegaduhan. Kami ingin di Kabupaten Bekasi ada pemerintahannya khususnya Pak Eka untuk lebih focus pada program yang direncanakan,”tuturnya.

Adapun Pansus Panlih Pemilihan Wakil Bupati Bekasi harus dibubarkan, Syamsudin beralasan lantaran ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang dijadikan saksi pada sidang perkara kasus perizinan Meikarta yang menetapkan Neneng Hasanah Yasin beserta anak buahnya sebagai terdakwa, dan harus menjalani kurungan penjara selama 6 tahun.

”Saat ini Ketua Panlih itu kan juga jadi saksi, bahkan empat unsur pimpinan juga jadi saksi. Jadi sangat tidak elok yang diduga terlibat bahkan telah mengembalikan uang dugaan gratifikasi harus memilih calon wakil bupati,”tuturnya.

Sementara itu Asisten Daerah III Pemkab Bekasi, Suhup menuturkan, dirinya belum bisa memberikan informasi secara jelas. Sebab hal tersebut menjadi kebijakan pimpinan.”Kalau saya tidak berewenang untuk berkomentar, bukan tidak ingin memberikan informasi. Namun dalah hal pansus panlih DPRD dan kaitannya dengan calon wakil bupati. Suhup menuturkan lebih baik diam.

”Ya sifatnya hanya untuk menampung aspirasi bagi LSM yang menyampaikan kepentingan untuk masyarakat. Oleh sebab itu saya hanya mendengarkan dan untuk kelanjutannya apa yang sudah saya terima ini akan disampaikan kepada Bupti Bekasi,”ujarnya saat ditemui usai audiensi, (Martinus)