Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Iklan Semua Halaman

.

Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Swakelola

Sku Metropolitan
Rabu, 10 Juli 2019

BEKASI,METRO - Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri, oleh Perangkat Daerah Iain, Ormas, atau Kelompok Masyarakat. Peraturan baru tentang Pengadaan Barang dan Jasa khususnya Swakelola menghadirkan dimensi baru dalam pembangunan yang leblh Inklusif dan partisipatif.

Hal ini menjadi “pintu masuk” model sinergi baru salah satunya antara pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam penguatan kualitas Iayanan publik dl garis terdepan. Swakelola dilaksanakan manakala barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat disediakan atau tidak diminati oleh pelaku usaha.
Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia menyebutkan bahwa Swakelola dapat juga digunakan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/kemampuan teknis yang dimiliki pemerintah, barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, terlebih pelibatan ormas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan Wujud upaya perluasan pembangunan partisipatif dan kolaboratif.

“Melalui kemitraan ini diharapakan dapat mewujudkan perekonomian yang inklusif sebagai salah satu tujuan dari pembangunan Swakelola merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penyelengaraannya sebagai wujud mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat,” kata Yan Yan.

Lanjutnya, Pelaksanaan swakelola sebagaimana disebutkan dalam Perpres 16 tahun 2018 mekanisme prosesnya tertuang dalam Peraturan Lembaga LKPP No. 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha, atau barang dan jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil dan/atau lokasi yang sulit dijangkau, memenuhi kebutuhan barang/jasa dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah, meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di Perangkat Daerah, meningkatkan partisipasi Ormas atau Kelompok Masyarakat, meningkatkan efektifitas dan/atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swakelola dan juga memenuhi kebutuhan barang/jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Ada 3 Tipe swakelola dalam peraturan presiden sebelumnya namun dalam perpres 16 tahun 2018 pasal 18 ayat (6) terdapat 4 tipe swakelola yaitu Tipe I yaitu Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran, Tipe II yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Iain pelaksana Swakelola, Tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola; dan Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan o|eh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Sementara itu, Para pihak dalam swakelola ini terdiri dari PA/KPA,PPK,PjPHP,PPHP, Penyelenggara Swakelola, Perangkat Daerah Iain, Ormas dan Kelompok Masyarakat.

“Ruang lingkup pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola ini terdiri dari lingkup perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima hasil pekerjaan,” ujar Yan Yan.

Contoh barang/jasa yang dapat diadakan melalui Swakelola tidak terbatas pada barang/jasa yang dilihat dari segi nilai, Iokasi, dan/atau sifatnya tidak diminati oleh Pelaku Usaha, contoh: pemeliharaan rutin (skala kecil, sederhana), penanaman gebalan rumput, pemeliharaan rambu suar, Pengadaan Barang/Jasa di Iokasi terpencil/puIau terluar, atau renovasi rumah tidak Iayak huni, Jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan, penyelenggaraan sayembara atau kontes, Barang/jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya, contoh:pembuatan film, tarian musik, olahraga, Jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan publik, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu, barang/jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha, Barang/jasa yang dihasilkan oleh ormas, kelompok masyarakat, atau masyarakat, contoh: produk kerajinan masyarakat, produk Kelompok Masyarakat, produk kelompok masyarakat penyandang disabilitas, tanaman atau bibit milik masyarakat atau produk warga binaan Iembaga permasyarakatan, barang/jasa yang pelaksanaan pengadaannya memerlukan partisipasi masyarakat, dalam hal pengadaan yang memerlukan partisipasi masyarakat tersebut berupa pekerjaan konstruksi maka hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana.  Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh Pemerintah Daerah penanggung jawab anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat penerima sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalkan seperti pembangunan/pemeliharaan jalan desa/kampung, pembangunan/pemeliharaan saluran irigrasi mikro/kecil, pengelolaan sampah di pemukiman, atau pembangunan/ peremajaan kebun rakyat atau barang/jasa yang bersifat rahasia dan mampu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan, contoh: pembuatan soal ujian dan pembuatan sistem keamanan informasi.

Yan Yan menjelaskan bahwa Swakelola dilaksanakan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan,Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas.

 “Tugas Tim Persiapan menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan , dan rencana biaya  dan Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sementara Tim Pengawas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola,” jelas Yan Yan

Prinsip dari Swakelola Kata Yan Yan ada yang berupa self budgeting , self implemeting dan self controling dimana ketiga aspek tersebut dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Iain, Organisasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.

“Namun demikian meskipun peraturan tentang swakelola telah terbit ada beberapa kendala dalam pelaksanaan swakelola ini”ungkap Yan Yan.

Hal yang perlu diperhatikan kata Yan Yan adalah sebelum memutuskan melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui swakelola adalah pemahaman dan pendalaman bagaimana melakukan identifikasi kebutuhan terhadap kebutuhan swakelola Itu sendiri mulai dari penganggaran, perencanaan, tahapan persiapan, pelaksanaan, prosedur pengawasan, serah terima pekerjaan sampai dengan tata cara pembayaran. Perlu dibuat suatu prosedur tetap pelaksanaan swakelola secara rinci.
“Jadi prosedur tersebut diimplementasikan dalam bentuk Surat Keputusan yang dibuat oleh pejabat terkait untuk mengatur kegiatan swakelola tersebut,” jelas Yan Yan.( Ely)