Penjaringan Calon Wakil Bupati Bekasi Dinilai Maladministrasi.

Iklan Semua Halaman

.

Penjaringan Calon Wakil Bupati Bekasi Dinilai Maladministrasi.

Kamis, 04 Juli 2019

Ketua LSM KOMPI Ergat Bustomy

BEKASI,METRO - Penjaringan Calon Wakil Bupati Bekasi dinilai mal administrasi.
Proses pencalonan Wakil Bupati memasuki babak yang kedua, Setelah menutup pendaftaran calon Wakil Bupati yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dan memasuki masa Seleksi  calon. Namun proses pencalonan ini dinilai mal administrasi oleh Komite Masyarakat Peduli Indonesia  (KOMPI).

KOMPI menilai, dalam proses penjaringan pendaftaran calon Wakil Bupati dimaksud karena dinilai hanya dilakukan oleh satu Partai dan tidak melibatkan Partai Pengusung atau partai koalisi dalam proses 
penjaringan ini.

“Didalam Pasal 78 ayat 1 dan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 tahun 2017.Seharusnya Partai Golkar melibatkan Partai pengusung lainnya seperti NASDEM, PAN dan HANURA," kata Ketua KOMPI Ergat Bustomy melalui reles Pers, Rabu, (3/7/19)

Tambahnya, didalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, menyatakan dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau 
diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota dilakukan melalui  mekanisme Pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai  Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung  mengusulkan dua orang calon wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Daerah melalui Gubernur, Bupati, dan Wali kota dilakukan jika masa jabatanya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

“Sepanjang massa jabatannya belum terhitung 18 bulan. Setelah partai Koalisi melakukan penjaringan dan seleksi sampai kepada rekomendasi dari Partai Pendukung. Baru kemudian Partai Koalisi mengusulkan 2 orang calon Wakil Bupati,” tambahnya.

Selain itu, KOMPI menduga proses penjaringan pendaftaran Calon Wakil Bupati Bekasi sisa masa jabatan 
tahun 2017-2022 berjalan mal ladministrasi karena dalam prosesnya diduga tidak melibatkan unsur pengurus dari Partai Pengusung dan tidak menyiapkan secara detail Tata Tertib (tatib) terkait persyaratan dan kriteria calon yang akan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dirinya , khawatir dugaaan maladministrasi yang dilakukan DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi dapat menimbulkan kegaduhan ketika pengumuman hasil penjaringan para kandidat calon Wakil Bupati. 

Untuk itu, KOMPI berharap kepada DPD Partai golkar Kabupaten Bekasi dapat transparan dalam  melakukan seleksi terhadap bakal kandidat yang akan direkomendasikan , agar dalam keputusan yang diambil tidak ada pihak yang dirugikan.

“DPD Partai Golkar seyogyanya transparan atas proses seleksi dan penetapan Wakil Bupati Bekasi ini. Publik ingin tahu, Metode apa yang digunakan dalam menseleksi calon Wabup. Saya khawatir kedepannya ada gugatan dan kegaduhan atas hasil pengumuman calon Bupati” tutupnya.

Sementara Ketua Bappilu DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Son Haji saat di komfimasi Metropolitan melalui WahtsApp  mengakui tidak melibatkan partai pengusung yakni yakni parpol PAN, Nasdem dan Hanura saat pembentukan panitia penjaringan calon Wakil Bupati Bekasi.

"Ini penjaringan Internal Partai," kata Son Aji.

Perlu diketahui bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi telah menutup pendaftran calon Wakil Bupati Bekasi pada tanggal 2 Juli 2019 kemarin, adapun calon yang sudah mendaftar sebaganyak 18 orang dari berbagai profesi, mulai dari Kepala Desa, Wiraswasta, Birokrat, Politisi hingga Praktisi Hukum.(Martinus).