Tim Verifikasi PSU Diragukan Kinerjanya

Iklan Semua Halaman

.

Tim Verifikasi PSU Diragukan Kinerjanya

Sku Metropolitan
Minggu, 21 Juli 2019
Caption : Ketua LSM KOMPI Ergat Bustomy



BEKASI, METROPrasarana, sarana dan utilitas perumahan yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang harus diserahterimakan secara sah dari pengembang kepada pemerintah. Sayang, potensi yang besar itu tidak dikelola dengan baik. Tim Verifikasi yang dibentuk bupati  untuk memproses penyerahan parasaran dan saranan utilitas (PSU) tidak berjalan  efektif dan patut dipertanyakan keseriusannya. Demikian hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) Ergat Bustomy kepada Metropolitan, Minggu (21/7).

Berita :
Penegak Hukum Didesak Turun, Ada dugaan Suap.
Tata cara Pemilihan Wabup Bekasi.
DPRD Kabupaten Bekasi Cabut Dua Raperda.
Siapa Calon Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Gerindra.

“Berdasarkan catatan KOMPI, penyerahan lahan PSU (Prasarana dan Sarana Utilitas)kepada pemerintah daerah dari 167 lebih pengembang, tercatat tahun 2018 hanya 35 pengembang  perumahan yang menyerahkan aset PSU kepada pemerintah,” ungkap Ergat.

Ergat mengatakan pengembang menyerahkan 40% dari total 100% lahan yang dibangun tersebut diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2017 Tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan, Rumah Susun dan Perniagaan di Kabupaten Bekasi. “Dalam Penyediaan PSU paling sedikitnya 2%, untuk kolam rentensi, 4% sebagai fasilitas sosial dan fasilitas umum , 6% sebagai sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau (RTH) dan paling sedikit 28% sebagai prasaran dan utilitas” jelas Ergat

Menurut Ergat bahwa keberadaan fasos/fasum yang menjadi tanggungjawab pengembang, ini sangat penting, artinya bagi masyarakat dan kelanjutan akan pembangunan dan investasi. “Ketika pengembang belum menyerahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah, maka yang akan dirugikan tidak hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah daerah. Ini yang harus dipahami,” ujar Ergat 

Sebelum lahan fasos/fasum tersebut diserahterimakan oleh pengembang, pemerintah tidak punya legalitas secara administratif untuk melakukan suatu pembangunan dan merawat utilitas. “Ini jadi beban pemerintah daerah. Apalagi, masyarakat tahunya itu punya pemerintah. Seperti kalau lampu mati, ada jalan, atau saluran rusak, itu kewajiban pemerintah. Padahal ada di pengembang,” papar Ergat.

Menurut Ergat, lambatnya tim verifikasi melakukan inventarisasi bisa menimbulkan persoalan yang mengiring keanehan-keanehan suatu kecurigaan, yang berdampak pada  dugaan kejahatan terselubung untuk menutupi raibnya tanah fasos/fasum hak masyarakat. Motifnya klise, uang.
“Modusnya, seperti jamak terjadi, tanah tersebut dikuasai oleh pengembang perumahan tersebut dan dikomersilkan. Sementara, pihak pemerintah cukup ‘berkedip mata saja,” ungkap Ergat.
Modus lain, menurutnya yang lebih rapi adalah memainkan perencanaan pembangunan dengan utak-atik hitungan luas tanah. Targetnya, pengembang bisa memanfaatkan tanahnya semaksimal mungkin.
“Meski demikian, semua dugaan tersebut tentu menjadi mentah jika tim verifikasi  melaksanakan Perda No. 9 Tahun 2017  secara serius ,” tutup Ergat. (Martinus)