Sidang Lanjutan Syahrizal,Penasehat Hukum Menilai Perkaranya Dimasuki Politik

Iklan Semua Halaman

.

Sidang Lanjutan Syahrizal,Penasehat Hukum Menilai Perkaranya Dimasuki Politik

Selasa, 20 Agustus 2019


BEKASai,METRO - Sidang lanjutan terdakwa Syahrizal dijerat UU ITE pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik karena  Walikota Bekasi, Rahmat Effendi diduga memiliki ijazah palsu SMA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, Jl. Pramuka No.8, Kota Bekasi, Rabu (14/8).

Setelah sidang  dibuka oleh Ketua majelis hakim Adeng Abdul Khohar, dan anggota masing-masing Togi Pardede dan Beslin Sihombing, sementara terdakwa kembali didampingi kuasa hukumnya dari LBH Patriot yaitu DR. Manotar Tampubolon SH, MA, MH, Cupa Siregar SH, Maniur Sinaga SH, Antoni Sitanggang SH, Aneng Suryana SH dan Panji Senoaji SH, menggatikan kuasa hukum terdakwa sebelumnya dari LBH Pasopati yaitu Syaful Huda SH, Surijana Yogaswara SH dan Tuti S H

Pada sidang sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Adeng SH, telah memperingatkan terdakwa bahwa sidang kali ini adalah kesempatan terakhir bagi terdakwa  menghadirkan saksi-saksi meringankan untuk didengar keterangannya pada persidangan, kata ketua majelis kakim, namun salah seorang dari tim kuasa hukum terdakwa Cupa Siregar SH mengacungkan tangan keatas untuk memohon pada Majelis Hakim yang Mulia dengan maksud agar persidangan kali ini ditunda, "Kami dari Tim  kuasa hukum terdakwa Syarizal yang baru kali ini duduk dalam persidangan ini, untuk itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar diberi kesempatan satu kali ini saja untuk ditunda karena kami sebagai kuasa belum mendapat atau mencopy Berita Acara pemeriksaan terdakwa dari penyidik yaitu untuk menjadi bahan pertanyaan bagi saksi-saksi yang meringankan", sebut Cupa Siregar SH.

Menanggapi permohonan tim penasehat hukum terdakwa Ketua Majelis Hakim dengan persetujuan majelis lainnya tetap menolak permintaan tim kuasa hukum terdakwa dengan alasan bahwa jadwal persidangan hari ini adalah kesempatan terakhir bagi terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi meringankan, oleh karena saksi-saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh terdakwa maupun penasehat hukum, maka persidangan tetap dilanjudkan yaitu dengan pemeriksaan terdakwa kata Ketua Majelis Hakim dalam persidangan.

Mendengar penjelasan hakim tersebut, Tim kuasa hukum terdakwa Cupa Siregar SH, kembali memohon yang kedua-kalinya kepada Majelis Hakim yang Mulia, agar untuk pemeriksaan terdakwa diundur untuk sidang berikutnya, 

Lebih lanjut Cupa Siregar SH mengatakan dalam persidangan "sidang hari ini yang mulia adalah sidang untuk saksi meringankan bagi terdakwa, karena  gagal, maka untuk sidang berikutnya kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia agar pemeriksaan terdakwa dapat dilakukan untuk sidang berikutnya", mohon tim penasehat hukum terdakwa.

Atas permohonan tim penasehat hukum terdakwa tersebut, ketua majelis hakim Adeng Abdul Kohar, tetap menolak  dan sidang akan dilanjutkan pada pemeriksaan terdakwa, mendengar penjelasan ketua majelis hakim itu, sehingga dengan rasa kecewa tim kuasa hukum terdakwa  keluar meninggalkan ruang persidangan.

Dan tetap sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa, ketua majelis hakim Adeng langsung memeritahtan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Malda SH agar mengajukan pertanyaan kepada terdakwa.

Kemudian JPU Malda memberikan beberapa pertanyaan pada terdakwa termasuk pembacaan salah satu barang bukti berupa surat dari salah seorang Direktur SMA  di Jakarta yang pada intinya menyatakan bahwa nama Rahmat Efendi pernah belajar di Sekolah tersebut dan menyangkut  ijazah tidak ada pemasalahan, sembari membawa surat itu kehadapan majelis hakim serta bukti-bukti lainnya bentuk surat dan mengajak terdakwa kemeja majelis hakim untuk memperlihatkan surat tersebut, sembari JPU bertanya apakah terdakwa pernah melihat surat tersebut, terdakwa Syahrizal menjawab tidak.

Atas pertanyaan-pertanyan yang dilontar JPU kepada terdakwa dalam persidangan kebanyakan menyangkut ijazah Rahmat Efendi sehingga ketua majelis hakim memperingatkan JPU Malda SH, agar memberikan pertanyaan kepada terdakwa menyangkut dakwaan bukan hal ijazah palsu tegor ketua majelis hakim kepada JPU Malda SH.

Terdakwa Syahrizal mengakui dalam persidangan, bahwa akun facebook atas nama Tuah Abdi adalah miliknya. Namun yang  tulisan yang ada difacebok adalalah miliknya. Sebenarnya adalah kegiatan saat kami demo di Istana dan di depan Kantor Depdagri Jakarta. Kalimat yang ada di akun facebook saya ada tertulis di spanduk yang kami bawa saat demo, Kami demo agar penyelenggara negara dan  penegak hukum dinegeri ini berjalan dengan baik dan benar tanpa ada pilih-buluh, agar semua masyarakat diberlakukan sama dihadapan hukum, termasuk Walikota Bekasi yang diduga memiliki ijazah palsu sesuai laporan F.Taswin di Polrestro Bekasi kota, Register No.LP/1.794/K/VIII/2018/SPKJ/Restro Bekasi kota, pada tanggal 23-8-2018.

Terdakwa juga menyebutkan bahwa SP3 yang dikeluarkan oleh Polretro Bekasi Kota adalah Surat Penghentian Penyelidikan bukan Surat Penghentian Penyidikan, sehingga ketika dibawa ke Bandung untuk dipraperadilkan ternyata tidak bisa diterima karena surat yang dikeluarkan Polrestro Bekasi kota adalah Surat penghentian Penyelidikan,

tandasnya, pada hal kami ini adalah mendukung laporan F.Taswin agar laporan itu ditindak lanjuti oleh penegak hukum, kenapa harus saya yang dipenjarakan ? tanya terdakwa dalam persidangan, tanpa ada jawaban akhirnya sidang ditutup dengan agenda persidangan berikutnya tuntutan dari JPU Malda SH.

Diluar persidangan tim kuasa hukum terdakwa Syahrizal, Cupa Siregar SH ketika dimintai keterangannya mengenai keluar dari persidangan, mengatakan  sangat kecewa dengan sikap majelis hakim, "masa kita sudah memohon dengan hormat kepada majelis hakim yang mulia untuk yang kedua yaitu penundaan pemeriksaan terdakwa supaya diundur untuk sidang berikutnya, saya jadi bingung dalam perkara ini, kenapa Ketua Majelis Hakim Adeng Abdul Khohar begitu gebut dalam perkara ini, pada hal masa tahanan terdakwa masih panjang, ada apa ini? tanya Cupa SH. 

Senada dengan DR. Manotar Tampubolon SH. MA. MH, menilai bahwa perkara klienya ini telah dimasuki politik, sehingga sulit untuk mencari keadilan yang seutuhnya. Manotar mengatakan, pada awalnya sebagai kuoasa hukum terdakwa adalah tim LBH Patriot juga, dimana pemberitahuan sidang awal sidang adalah pada tanggal 17 Juli 2019, dengan acara pembacaan dakwaan kliennya Syahrizal, namun pada tanggal 12 Juli 2019 sidang telah dilaksanakan  tanpa ada pemberitahuan pada tim kuasa hukum, dengan alasan tidak hadirnya kuasa hukum pada persidangan pertama, maka langsung  datang pemberitahuan melalui WA menyebutkan bahwa kuasa hukum untuk mendampingi terdakwa Syahrizal telah di cabut, sehingga komunikasi terputus, kami diminta lagi untuk mendampingnya setelah sidang pemeriksaan terdakwa yang kita mohon untuk ditunda, tidak dikabulkan oleh majelis hakim, pada hal masa tahanan terdakwa masih panjang. 

Lebih jauh Manotar mengatakan, kalau mau majelis hakim bersih dan jujur untuk menggali fakta-fakta hukum dalam persidangan seharusnya saksi korban harus dimintai keterangan dalam persidangan bila perlu panggil paksa, karena fakta-fakta hukum dalam persidanganlah sebagai dasar penilaian majelis hakim untuk mengambil keputusan sehingga tercipta rasa keadilan yang seutuhnya.

Ia menambahkan setelah mengetahui bahwa Ketua majelis hakim yang menangani perkara ini adalah Ade Abdul Kohir SH. MH, sudah merasa curiga dengan kredibilitas hakim yang satu ini, karena baru-baru ini diperkara kliennya yang lain bermasalah  tidak sesuai dengan putusan yang sudah diperjanjikan sehingga  hakim Adeng Abdul Khohar SH di laporkan ke Komosi Yudisial, kata Manotar. (bresman Sirait)

Baca Berita :