KPK Tetapkan 2 Jaksa Jadi Tersangka Dugaan Suap Lelang Proyek Di Yogyakarta

Iklan Semua Halaman

.

KPK Tetapkan 2 Jaksa Jadi Tersangka Dugaan Suap Lelang Proyek Di Yogyakarta

Rabu, 21 Agustus 2019

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat Konfrensi Pers di Gedung KPK, Jakarta , Selasa (20/8).


JAKARTA, METRO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di dua daerah yaitu Yogyakarta dan Solo, Senin (19/8). Dari OTT itu setidaknya KPK mengamankan lima orang karena dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta TA 2019.

"Lima orang tersebut yakni, Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan juga Anggota TP4D, ‎Eka Safitra (ESF), Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (MAM), Gabriella Yuan Ana (GYA), Anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jalan Supomo‎, BAS, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta‎, ALN, dan Direktur PT Manira Arta Mandiri (MAM)‎, NVA," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alexander menjelaskan, kasus ini bermula saat Dinas PUPKP Kota Yogyakarta melaksanakan  lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo Yogyakarta, dengan pagu anggaran sebesar Rp10,89 miliar.

"Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta
.Salah satu anggota Tim TP4D ini adalah ESF selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta," Kata Alexander  saat menggelar  kompresi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (20/8/2019).

ESF, kata Alexander, memiliki kenalan sesama Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu SSL. SSL pun mengenalkan ESF kepada GYA selaku Direktur Utama PT.MAM adalah pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP. ESF bersama pihak-pihak dari PT MAM yaitu Direktur Utama, GYA, Direktur NPA dan Komisarisnya, melakukan pembahasan langkah-langkah agar perusahaan GYA dapat mengikuti dan memenangkan lelang.

"Adapun dilakukan dengan cara  menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti lelang, besaran harga perkiraan sendiri (HPS), maupun besaran harga penawaran yang disesuaikan dengan spesifikasi/persyaratan yang dimiliki oleh perusahaan milik GYA. Selain itu ditentukan juga berapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang atau perusahaan pendamping," ungkap Alexander.

Kemudian, ESF selaku tim TP4D kemudian mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta ALN  untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan Tenaga Ahli K3.

"ESF memasukkan syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusaaan GYA bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang," kata Alexander.

Lanjutnya, GJA , NPA  dan satu pihak lainnya berinisial NAA kemudian menggunakan bendera perusahaan lain yaitu PT Widoro Kandang (PT WK) dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati (PT PBMS) untuk mengikuti lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.

"Perusahaan pilihan mendapat peringkat 1 dan 3 pada penilaian lelang. Pada tanggal 29 Mei 2019, PT WK diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar," ujar Alexander.

Alexander mengatakan bahwa Para pihak terkait diduga menyepakati komitmen fee sebesar 5 persen dari nilai proyek. Terdapat beberapa kali realisasi pemberian uang yaitu Pertama, pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, kemudian 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, selanjutnya  pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen fee secara keseluruhan.

"Sedangkan sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019," kata Alexander.

Sebelum sisa 2 persen fee itu direalisasikan, KPK pun melakukan operasi tangkap tangan pada Senin (19/8) atau pada saat pembayaran 1,5 persen fee atau sebesar Rp110.870.000. Tim KPK mengamankan uang tersebut dari tangan ESF di dalam rumahnya.

Uang itu diberikan menggunakan kantong plastik berwarna hitam. Setelah mengamankan ESF dan uang tersebut, tim satgas KPK secara paralel memgamankan GYA di kantornya sekitar pukul 15.27 WIB. Semua pihak yang diamankan itu pun dibawa ke Mapolresta Solo, dan kemudian pada keesokan harinya dibawa ke Jakarta.

Kemudian, KPK mengamankan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Yogyakarta, ALN di kantornya pada 15.42 WIB. Selanjutnya KPK mengamankan Anggota Pokja Lelang Pengadaan Rehabilitasi Saluran Air Hujan Jalan Supomo‎, BAS sekira pukul 15.57 WIB.

Berita Terkait :
Tindak Tegas Jaksa Yang Salahgunakan TP4, Kejagung Serahkan Jaksa SS Kepada KPK 

"Pagi ini, 5 orang yang diamankan di Solo dan Yogyakarta diterbangkan ke Jakarta dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.01 WIB," ucapnya.‎

Setelah dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta tahun anggaran 2019.


"Ketiga tersangka adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Yogyakarta yang juga anggota TP4D, Eka Safitra (ESF) Jaksa pada Kejari Surakarta, Satriawan ‎Sulaksono (SSL), dan Direktur Utama (Dirut) PT Manira Arta Mandiri, Gabriella Yuan Ana (GYA)," ujar Alexander.

Sebagai pihak yang diduga penerima,  ESF Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta, anggota Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D dan  SSL sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta. disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu GYA sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Alexander menyampaikan Pihaknya sangat kecewa. Pihak yang seharusnya melaksanakan tugas mencegah penyimpangan terjadi untuk mendukung pembagunan malah justru menyalahgunakan posisi dan kewenanganya sebagai Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah atau TP4D, yang justru memposisikan untuk memenangkan pihak tertentu.

"KPK memahami pembentukan TP4D oleh Pengacara sebagai arahan Presiden yang menyinggung lambatnya penyerapan anggaran karena para kepala daerah takut
mengambil kebijakan apabila dikerjakan, Sangat disayangkan perananan pengawasan malah mengambil lahan memperkaya diri sendiri dan memposisikan pihak lain atau oknum tertentu" ujar Alexander. (Martinus)

Baca Berita :
KPK Tetapkan Lima Tersangka Dalam Kasus Suap Restitusi Pajak PT WAE