Masa Jabatan Berakhir, Hak Keuangan Anggota DPRD Dicabut

Iklan Semua Halaman

.

Masa Jabatan Berakhir, Hak Keuangan Anggota DPRD Dicabut

Sku Metropolitan
Jumat, 02 Agustus 2019
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Yuliana


BEKASI, METRO Masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 akan berakhir pada Senin (5/9) mendatang. Hal itu berdasarkan perhitungan waktu dilantiknya para legislator tersebut pada tanggal 5 Agustus 2014 lalu, atau terhitung 60 bulan kerja. Hal tersebut yang tertuang pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 171/Kep.933-Pem.Um/2014.

Kendati demikian, sebelum anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 mendatang dilantik, para anggota dewan tersebut masih memiliki kewajiban untuk menduduki kursi tersebut, walaupun kewenangan sebagai anggota legislatif dibatasi.

Seusai tanggal berakhirnya masa jabat para anggota dewan, segala bentuk hak keuangan yang selama ini dimilikinya, juga ikut dicabut. Hal itu dikatakan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi, Yuliana, Jumat (2/8).

"Masa jabatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi berakhir tanggal 5 Agustus nanti, semua hak keuangan mereka dicabut, tapi setelah tanggal itu mereka masih bisa datang ke dewan atau bisa dibilang mereka masih dewan sih, tapi kewenangannya terbatas," ujarnya.

Hak keuangan yang dimaksud, kata dia, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor.18 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

Dalam ketentuan tersebut, sejumlah penghasilan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi sudah tidak bisa diberikan, seperti uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan.

"Tunjangan kesejahteraan juga tidak diberikan, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta pakaian dinas dan atribut, begitu juga rumah dinas, kendaraan dinas, dan belanja rumah tangga," bebernya.

Mengingat rentan waktu habis masa jabatan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2014-2019 dengan pelantikan DPRD Kabupaten Bekasi periode 2019-2024 terhitung cukup jauh. Maka dalam waktu dekat ini, pihaknya akan mengkonsultasikan terkait hak dan kewenangan dewan purna bakti kepada institusi terkait.

"Masa jabat dewan sekarang habisnya hari Senin besok, sementara dewan baru dilantiknya bisa sampai sebulan lagi, nah ada jarak sebulan ini mau gimana. Jadi, nanti kita mau konsultasikan ke BPK, Mendagri, dan Pemprov Jabar. Gedung DPRD kan gak boleh kosong gak ada dewan. Sementara hak mereka dicabut, makanya kita besok konsultasi baiknya gimana," tandasnya. ( Ely)

Baca Berita :
Polres Metro Bekasi Ringkus Enam Begal Terkenal Sadis
44 Puskesmas di Kabupaten Bekasi Statusnya telah Blud
Sidang Lanjutan Fitnah Ijazah Walikota Bekasi
DPMD Bersama Polres Metro Bekasi Lakukan Pendampingan DD