Pemkab Bekasi Belum Daftarkan Ribuan THL Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Iklan Semua Halaman

.

Pemkab Bekasi Belum Daftarkan Ribuan THL Menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Sku Metropolitan
Jumat, 02 Agustus 2019


BEKASI, METRO - Sebanyak 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bekasi mempekerjakan tenaga harian lepas (THL). Namun dari puluhan OPD itu, baru delapan yang sudah mendaftarkan THL-nya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Padahal, Bupati Bekasi sudah mengeluarkan Perbup Nomor:103 Tahun 2017 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Perbup tersebut ditandatangani Bupati Bekasi pada 18 Desember 2018 lalu.

“Juga dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Bekasi Nomor:560/SE-42/DISNAKER/2018 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan di lingkungan Pemkab Bekasi, tertanggal 26 Oktober 2018. Surat edaran dan perbup tersebut secara umum isinya soal kewajiban mendaftarkan kepesertaan jaminan sosial bagi THL atau non PNS,” kata Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Nyumarno.

Ia menuturkan, berdasarkan data yang diterima dari delapan OPD yang sudah mendaftarkan THL menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 1.768 orang. Sementara jumlah THL dari 30 OPD di Kabupaten Bekasi sekitar 13 ribu orang.

Dari total seluruh jumlah THL di Kabupaten Bekasi, paling banyak dipekerjakan di Dinas Pendidikan. Jumlahnya mencapai 9.068 orang.

“Delapan OPD tersebut yakni, Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kebersihan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran, Bagian Umum dan Sekretariat DPRD,” katanya.

“Ini masih ironis. Karena masih terdapat 22 OPD yang mempekerjakan THL atau non PNS tapi belum mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Saat ini baru sekitar 13 persen peserta dari 8 OPD yang didaftarkan,” lanjutnya.
Menurut Nyumarno, pekerja non PNS atau THL tidak bisa disalahkan karena belum terdaftar menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jadi bukan salah pekerjanya. Tindaklanjut dari pimpinan OPD dilakukan dengan kerjasama antara pimpinan OPD dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Dari pihak DPRD Kabupaten Bekasi, sudah memberi dukungan dengan menaikkan upah tenaga honorer pendidikan sebesar Rp.500 ribu. Kenaikan upah tersebut dianggarkan di APBD 2019.
“Didalamnya, sudah include iuran jaminan sosial ketenagakerjaan sekitar Rp.5.400-Rp.6.000/peserta. Jika dihitung anggaran jaminan sosial untuk THL, sudah teranggarkan sekitar Rp.957 jutaan untuk seluruh THL di Pemkab Bekasi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepersertaan Program Khusus BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kabupaten Bekasi, Ahmad Hidayat membenarkan bahwa belum semua OPD yang mendaftarkan THL-nya menjadi perserta  jaminan sosial ketenagakerjaan. “Iya benar, belum semuanya.  Baru hanya 8 (Delapan ) Dinas yang mendfatar perseta BPJS Tenagakerja  namun kita sedang melakukan kunjungan dan pendekatan kebeberapa dinas lainnya ,” kata Ahmad
Fathoni mengatakan, bahwa sudah ada merespon, seperti dari dinas pendidikan akan mendaftarkan THL-nya menjadi peserta BPJS Tenagakerja terhitung bulan agustus ini, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bekasi sudah mulai bulan ini. “Dinas Diskominfo juga sudah kami kunjugi, Insyaalah mau masuk juga,” tuturnya
Hidayat mengatakan, bahwa THL yang diftarkan dikenakan biaya Rp.5.400 dengan estensi asuransi kecelakaan kerja sebersar 0.24 persen, dan jaminan kematian sebesar 0,3 persen,  dengan asumsi honor sebesar Rp.1 Juta,  dan keuntungan mendaftar BPJS untuk memberikan perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian .
“Jaminan kematian nanti bakal mendapat uang santunan Rp.24 juta dengan estimasi santunan kematian, biaya pemakaman, santunan berkala,” jelas Hidayat.
Disinggung tunggakan, Hidaya membenarkan ada beberapa dari dinas yang tertunggak tapi pihaknya masih memberikan toleransi dan pelayanan pun tetap diberikan. Namun pihaknya tetap ada upaya melakukan penagihan. (Ely/Martinus)

Baca Berita :
Polres Metro Bekasi Ringkus Enam Begal Terkenal Sadis
44 Puskesmas di Kabupaten Bekasi Statusnya telah Blud
Sidang Lanjutan Fitnah Ijazah Walikota Bekasi

DPMD Bersama Polres Metro Bekasi Lakukan Pendampingan DD