Penasehat Hukum Pertanyakan Integritas Majelis Hakim Dalam Persidangan

Iklan Semua Halaman

.

Penasehat Hukum Pertanyakan Integritas Majelis Hakim Dalam Persidangan

Jumat, 23 Agustus 2019



BEKASI,METRO - Perkara pidana terdakwa Syahrizal yang dijerat UU ITE pasal 27 ayat 3, tentang pencemaran nama baik Walikota Bekasi, Rahmat Effendi diduga memiliki ijazah palsu SMA, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, Jl. Pramuka No.8, Kota Bekasi, Rabu (21/8)

Dalam persidangan Kuasa hukum terdakwa syarizal dari LBH Patriot  DR. Manotar Tampubolon SH, MA, MH, Cupa Siregar SH, Antoni Sitanggang SH, pertanyakan soal integritas ketua majelis hakim Adeng Abdul Khohar SH, MH dan kekecewaan atas penolakan permohonan  sidang pemeriksaan terdakwa untuk diundur untuk sidang berikutnya, karena mengingat masa tahanan terdakwa masih panjang.

Manotar mengatakan bahwa ia telah melaporkan ketua majelis hakim Adeng Abdul Khohar ke Komisi Yudisial (KY) atas perkara kliennya yang terdahulu bermasalah, selain itu telah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Wayan Karya SH, Mhum,  bertujuan agar ketua majelis hakim yang memimpin perkara kliennya Syahrizal untuk diganti, karena merasa trauma takutnya kliennya Syahrizal akan menjadi korban berikutnya.

Berita Terkait :
Sidang Lanjutan Syahrizal Penasehat Hukum Menilai Perkaranya Dimasukin Politik

Menimpali serangan Penasehat hukum itu, Ketua majelis hakim Abdul Khohar menjawab bahwa dalam persidangan ini " saya tetap akan profesioanal sesuai KUHAP,  saya sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi terdakwa dan juga pada JPU, walau saya telah mendengar isu-isu yang berkembang saat ini bahwa tiga instansi yakni Polrestro kota Bekasi, Kejaksaan dan Pengadilan mendapat sesuatu dari Walikota Rahmat Efendi, hal itu saya tidak peduli, dalam perkara ini, saya tetap akan profesional sesuai KUHAP. " ujar Adeng. 

Usai persidangn Dr. Manotar menilai bahwa dalam perkara ini banyak keganjilan-keganjilan dimana terdakwa Syahrizal, membuat di diakun fecebook miliknya adalah foto-foto spanduk diwaktu mereka Demo ke Istana Presiden dan ke Departemen Dalam Negeri, dan kekecewaan terdakwa kepada penegak hukum karena laporan mereka atas dugaan ijazah palsu Wali Kota Bekasi Dr. Rahmat Efendi ke Polrestro Kota Bekasi tidak jelas,  perbuatan itu saya kira wajar-wajar saja sebutnya. 

"Kalau memang ijazah walikota yang diduga palsu itu, tidak benar? Seharusnya Walikota Rahmad Effendi melaporkan para pendemo dan atau melaporkan pelapor dugaan ijazah palsu yaitu Taswin kepada yang berwajib" kenapa hanya Syahrizal ditangkap dan menjadi terdakwa sebut Manotar.(Bresman sirait)

Baca Berita :
Orangtua Siswa SMPN Tamsel Keluhkan Pungutan