Terkait Pembentukan DOB, Pemprov Jabar Minta Kepala Daerah Mengirim Hasil Kajian

Iklan Semua Halaman

.

Terkait Pembentukan DOB, Pemprov Jabar Minta Kepala Daerah Mengirim Hasil Kajian

Sku Metropolitan
Rabu, 28 Agustus 2019
ilustrasi


BEKASI, METRO-Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meminta Bupati/Walikota di Jawa Barat untuk segera mengirimkan hasil kajian agar terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB).

Surat bernomor 118/2878/Pemksm tertanggal 2 Juli 2019 yang ditandatangani oleh  Asisten Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Sosial Setda Jabar Daud Achmad itu, dilayangkan kepada Bupati Cianjur terkait pembentukan DOB Kabupaten Cianjur Selatan dan Kota Cipanas.

Kepada Bupati Bekasi terkait DOB Kabupaten Bekasi Utara, kepada Bupati Tasikmalaya terkait DOB Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Bupati karawaang terkait DOB Kota Cikampek dan Bupati Bandung terkait DOB Kabupaten Bandung Timur.

Dalam surat tersebut, Gubernur dalam menjalankan amanat RPJMD yang salah satunya pembentukan DOB baru, meminta kepala daerah untuk memberikan informasi mengenai progress atas usulan dan fasilitas pemerintah daerah untuk persiapan DOB baru tersebut.

Menganggapi hal tersebut, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengaku saat ini belum terlalu fokus atas wacana terbentuknya DOB Kabupaten Bekasi Utara, karena saat ini pihaknya masih berfokus pada pembenahan Kabupaten Bekasi.

"Kalau kita sih belum ya, jadi Kabupaten Bekasi kalaupun ada, kita akan kaji dulu ya daerah otonomi baru. Untuk saat ini kita masih fokus rapih-rapih saja," ungkap dia, Rabu (28/8).

Sejauh ini, ia mengaku belum melakukan apapun atas kajian ini. Sehingga ia enggan menyebutkan soal setuju atau tidaknya DOB Bekasi Utara.

"Hari ini kita belum melakukan kajian, kalau setuju atau nggak ya kita kaji dulu. Ketika hasil kajiannya oke ya tentu saja banyak yang harus kita ajak bicara terkait dengan ini," jelasnya.

Ia mengungkapkan bila kajian telah dilakukan, maka ia pastikan bakal menindaklanjuti surat yang dikirimkan Pemprov Jawa Barat tersebut. "Nanti hasil kajiannya kalau sudah oke, kalau cuman wacana kan nanti persepsinya akan beda. Setelahnya barulah tindaklanjuti," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Utara (ALU), Sanusi mengujarkan, Bupati salah bila sejauh ini belum ada kajian. Karena menurutnya kajian tersebut telah dibuat sejak lama.

"Ini yang salah dari bupati, bupati gak paham membangun Bekasi dari hal yang mana. Kajian sudah dari 2007-2008 oleh profesor Sadu, dan semua SK DPRD pada 2009 sudah keluar. Kalau Eka, bupati ngomong seperti itu wajar kalau dia gak tau," jelasnya.

Selain itu, pihaknya sangat mengapresiasi atas respon yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, karena selama ini pihaknya mengaku terkesan diabaikan dalam pembentukan Kabupaten Bekasi Utara.

"Kalau bicara respon, kami sangat berterimakasih sekali terkait rencana pembentukan DOB Bekasi Utara, yang sudah menjadi visi beliau (Gubernur), karena pada gubernur sebelumnya kami menunggu dan terkesan diabaikan. Pak gubernur sekarang memang sudah memiliki prioritas pada 5 CDOB, termasuk Bekasi Utara, kita yang meminta agar dimekarkan karena ini sangat mendesak," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, kajian terkait pemekaran Kabupaten Bekasi Utara telah lengkap persyaratannya. Untuk itu, dalam waktu dekat ini ia bersama pengurus ALU bakal memberikan hasil kajian tersebut ke Bupati Bekasi dan DPRD Kabupaten Bekasi.

"Sekarang ini semuanya sudah beralih ke undang-undang yang baru nomor 23 dan telah disesuaikan semuanya soal pemekaran. Kajian sudah, SK DPRD sudah, sekarang tinggal melengkapi saja. Kita punya rencana dalam minggu ini kami akan kesana ke Bupati dan DPRD untuk memberikan laporan perjuangan Alu dan kita akan jelaskan. Pemekaran sudah tidak boleh diabaikan karena telah terpenuhi semua secara administratif," tandasnya. (ely)

Baca Berita :
Memberikan Pelayanan Terbaik, Pengembang Apartemen Kemang  View Perbaiki Pasilitas


Bupati Bekasi Minta BPD Dan Kades Kompak