Wacana Gabung ke DKI, Machrul Falak Hermansyah: Apa Kota Bekasi Bangkrut ?

Iklan Semua Halaman

.

Wacana Gabung ke DKI, Machrul Falak Hermansyah: Apa Kota Bekasi Bangkrut ?

Sku Metropolitan
Sabtu, 24 Agustus 2019


 
Fhoto : Machrul Falak Hermansyah


BEKASI, METRO –Belakangan ini, Wacana pemekaran wilayah sekitar Ibu Kota mulai ramai dibicarakan. Salah satunya Munculnya kepermukaan pembentukan wilayah Kota adminstratif Jakarta tenggara

Adalah Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang lebih akrab disapa Pepen, yang mengusulkan Kota Bekasi Bergabung ke-DKI Jakarta dengan nama Jakarta Tenggara.

Menanggapai Wacana tersebut, Machrul Falak Hermansyah,ST (Anggota DPRD Kota Bekasi periode 2014-2019) menyampaikan penggabungan sebuah Kota/Kab (Daerah Otonom) dalam PP 78/2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, pada Pasal 22 Ayat 1 (Daerah Otonom dapat dihapus apabila Derah yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu Menyelenggarakan Otonomi Daerah).

“Apakah Kota Bekasi Bangkrut???,"kata Machrul melalui reles Persnya kepada Metropolitan, Sabtu (24/8/2019).

Menurutnya, Usulan penggabungan Daerah Otonom setelah ada kajian yang komprehensif, baik aspek administratif, teknik dan cakupan kewilayahan.

"Berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan DPRD mengusulkan kepada Pemerintah Propinsi (Keputusan Gubernur ditambah Keputusan DPRD) dan selanjutnya Rekomendasi dari Mendagri untuk di setujui Presiden,” jelas  Machrul.

Politisi Partai Golkar Kota Bekasi ini menyampaikan jika kota Bekasi bergabung Ke DKI Jakarta, maka dipastikan:

Pertama; Kehilangan Potensinya sebagai daerah otonom ( Hak, Wewenang, dan Kewajiban untuk menyelenggarakan Pemerintahan sendiri untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang2an ), kedua ; Tidak akan lagi ada DPRD dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bekasi karena pasti akan ikut aturan UU DKI sebagai daerah Istimewa, Ketiga; Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang eselon II dan mempunyai jabatan di Kota Bekasi sebagai Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala Dinas/Badan, akan kehilangan jabatannya karena di DKI Wilayah Kota Madya  hanya ada Suku Dinas (Jabatan setara Eselon III), begitu pula selanjutnya berimbas para pejabat eselon III, IV kota Bekasi pasti akan sangat dirugikan. Kemudian tidak akan ada lagi TKK (Tenaga Kerja Kontrak ) karena di DKI hanya ada PHL (Pekerja Harian Lepas), Keempat; Potensi Pengeluaran Anggaran Belanja sangat besar yang bersumber dari APBN/APBD, untuk Perubahan Alamat Warga Kota Bekasi, Cetak 1-2 juta E-KTP, Kartu Keluarga, STNK, BPKB, Akte/Sertifikat Tanah, Rek. Listrik, Biaya untuk Plang Nama kantor Pemerintahan, Sekolah, Rumah tinggal, Rumah Ibadah, Penggantian logo pada atribut ASN, Siswa/i   TK, SD, SMP dan SMA. Dll, Kelima ; Anggaran untuk Kajian Penghapusan/Penggabungan daerah otonom dan Survei Publik.

“Proses Politiknya juga sangat Panjang, karena harus merevisi puluhan Perda di Pemprov DKI  Jakarta dan Jawa Barat tentu ini Butuh anggaran untuk Pembentukan Pansus2 sebagai landasan Keputusan DPRD,”tutur Machrul.

Lanjutnya, setidaknya merevisi 2 Undang Undang, yaitu UU tentang Pembentukan Kotamadya Bekasi, UU Keistimewaan DKI dan UU lain yang diperlukan. Rancangan Undang-undang tersebut harus masuk ke Program Legislasi Nasional ( PROLEGNAS) di DPR RI.

Dirinya menyinggung, soal ketika Kota Bekasi pernah meminta Pengelolaan SMA/SMK yang tidak dikabulkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, bahwa Dalam hal pengelolaan SMA/SMK, mengacu pada UU 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kewenangan Pemerintah Propinsi, bukan kemauan pribadi Gubernur.

"Jadi revisi dulu Undang-undangnya. Jika Pemerintah Kota Bekasi ingin menggratiskan SMA/SMK dengan tidak berbenturan dengan UU 23 /2014 adalah dengan memberikan Stimulasi Biaya Pendidikan kepada masing-masing Siswa/i SMA/SMK dengan mentransfer dana yang dibutuhkan untuk SPP,  lansung ke Rekening Siswa/i SMA/SMK tersebut,” jelas Machrul.

"Jika ingin mendapatkan bantuan keuangan lebih besar lagi dari Pemprop Jabar, Kepala Daerah dapat mengusulkan anggaran Pembangunan sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-undangan yang ada," saya yakin Pak Ridwan Kamil akan merespon dengan baik.

Selain itu, terkait Potensi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Bekasi yang hampir 2 Trilliun  kata Machrul, didalam UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Kewenangan Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten mendapat bagian sebesar 30% dari Pajak Kendaraan Bermotor tersebut serta 10% lagi tambahan untuk Pembangunan jalan dan Moda transportasi.

"Jika ingin mendapatkan bantuan keuangan lebih besar lagi dari Pemprop Jabar, Kepala Daerah dapat mengusulkan anggaran Pembangunan sesuai dengan mekanisme peraturan Perundang-undangan yang ada," ujarnya.

Sementara, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar menegaskan hingga saat ini Pemerintah masih melakukan moratorium terhadap permintaan Daerah Otonomi Baru (DOB). Usulan itu ada sebanyak 315 sejak tahun 2014 dengan pengajuan berupa surat maupun beberapa dokumen.

“Tugas kita kan menerima aspirasi, tetapi kita jelaskan dan tegaskan bahwa kebijakan kita masih moratorium, ada 315 yang sudah mengajukan secara surat, 255 di antaranya beserta dokumen-dokumennya,” kata Bahtiar di Gedung A Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (21/08/2019).

Namun ia menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum menerima usulan Walikota Bekasi untuk menggabungkan diri dengan Provinsi DKI Jakarta maupun pembentukan Provinsi Bogor Raya. 
“Sampai hari ini kami belum lihat dokumennya,” ujar Bahtiar.

Meski demikian, pada prinsipnya Kemendagri menghormati gagasan untuk membentuk daerah otonomi baru (pemekaran), maupun penggabungan daerah otonomi. Meski keputusan Pemerintah masih pada tataran regulasi dan kebijakan moratorium.

"Gagasan silahkan saja, nanti kan ada tim kajian yang menilai. Sejauh mana implementasi itu, kan harus memerlukan politik pemerintahan, termasuk regulasi," ungkapnya.

Regulasi mengenai pembentukan daerah yang terdiri atas Pemekaran Daerah dan Penggabungan Daerah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjelasan tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3). Sementara, mengenai persyaratan diatur dalam Pasal 34, 35,36,37 dalam Undang-Undang yang sama.

Seperti diketahui, Kota Bekasi mengusulkan untuk bergabung ke Jakarta yang dicetuskan oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (Pepen) sebagai Jakarta Tenggara. Hal tersebut merupakan opsi yang dipilih Pepen, dibandingkan pihaknya harus bergabung dengan Provinsi Bogor Raya yang dicetuskan Wali Kota dan Bupati Bogor. (Martinus)