DAK Disiyalir Jadi Bancakan Kepsek

Iklan Semua Halaman

.

DAK Disiyalir Jadi Bancakan Kepsek

Sku Metropolitan
Selasa, 10 September 2019

BEKASI, METRO- Pemerintah Pusat telah mengucurkan anggaran miliaran rupiah untuk membangun ruangan belajar dan ruangan praktek siswa SMA dan SMK. Tetapi pihak pengelola sekolah diduga tidak mendukung program pemerintah tersebut. Hal itu terbukti dengan masih banyaknya pungutan dari orang tua untuk membiaya pembanguan ruangan praktek dan ruangan belajar.
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cibarusah menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari  Direktorat PSMK Kemendikbud sebesar Rp.335.679.000, untuk pembangunan ruangan praktek siswa. Tetapi pihak sekolah masih melakukan pungutan dari orang tua siswa kelas 10 untuk sumbangan awal tahun (SAT) sebesar Rp.1.500.000, dan untuk biaya seragam sebesar Rp.1.500.000, serta iuran SPP sebesar Rp.300.000/bulan/siswa.
Beberapa siswa kelas X yang dikonfirmasi wartawan di halaman sekolah menuturkan, orang tua kami keberatan dengan biaya yang dipungut oleh kepala sekolah. Awalnya pihak sekolah melalui komite mengundang orang tua siswa untuk rapat, tetapi kepala sekolah langsung mematok biaya seragam sebesar Rp.1.500.000, dan sumbangan awal tahun (SAT) Rp.1.500.000. Komite sekolah tidak sempat berbicara, awalnya orang tua siswa mau demo karena tingginya biaya yang tetapkan pihak sekolah, ujar para siswa.
Sementara itu, Kepala SMKN 1 Cibaruah, Epri Nuryantoro, ketika disambangi ke kantornya tidak ada di tempat, menurut, petugas piket, kepala sekolah sedang keluar kantor.
Pengamatan wartawan dilapangan, pembangunan ruangan praktek siswa dibuat bertingkat, dengan menyuntik tiang penyangga disisi tembok dan membongkar atap ruangan. Pembongkaran ruangan yang sudah tersedia diduga hanya menambah biaya pembangunan. Padahal di lokasi sekolah tepatnya sebelah kiri setelah masuk lokasi sekolah masih tersedia lahan untuk pembangunan ruangan praktek siswa.
Berbagai pihak menyayangkan pungutan SAT di SMKN 1 Cibarusah, seakan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud  tidak mampu menghitung biaya standar pelayanan minimal (SPM) untuk menunjang kegiatan belajar mengejar (KBM) di sekolah. (arnol/dpt)

Baca Berita :
Woooo! "Pengelola SMAN 1  Setu Raup Keuntungan Dari Siswa"


Mirissss Siswa SMPN 5 Belajar dilantai Sambil Tiduran