DPRD Kabupaten Bekasi Teruskan Tuntutan Mahasiswa Ke Presiden dan DPR RI

Iklan Semua Halaman

.

DPRD Kabupaten Bekasi Teruskan Tuntutan Mahasiswa Ke Presiden dan DPR RI

Sku Metropolitan
Jumat, 27 September 2019




BEKASI, METRO - Aksi lanjutan dari buntut demonstrasi Mahasiswa di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia [DPR-RI], pada tanggal 24 September 2019, menggerakan sejumlah mahasiswa diberbagai daerah, yang salah satunya terjadi di Kabupaten Bekasi yang mengatasnamakan Aliansi Bekasi Bersatu melakukan aksi di depan gedung DPRD Kabupaten Bekasi, mengusung empat tuntutan.
Aliasi Mahasiswa Bersatu, membawa empat tuntutan, pertaman menuntut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) terhadap UU KPK, pembatalan Rancangan KUHP (RKUHP) maupun RUU lainnya yang tidak pro rakyat.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah segera menindak pelaku pembakaran hutan ataupun korporasi yang mendalanginya, serta mendesak penyelesaian pencemaran lingkungan yang terjadi di sepanjang garis pantai Kabupaten Bekasi akibat kebocoran minyak Pertamina.
Kordinator Lapangan Aksi ,Embron Pauzan mengatakan bahwa proses  hari ini adalah bukanlah proses dialog tapi menuntut dewan agar bersama sama menolak UU KPK, RKUHP yang hari ini dilihat tidak pro dengan rakyat.
Kami ingin DPRD Kabupaten bekasi bersama aliansi mahasiswa bekasi menolak merekomendasikan kepada DPR RI penerbitanUU KPK dan RKUHP, kata Embron,Minggu [27/9]
Massa aksi diterima Ketua DPRD Kabupaten Bekasi sementara, Aria Dwi Nugraha bersama sejumlah anggota dewan lainnya seperti Nyumarno, Bakti Sakti dan Ade Zamroni di ruang pansus.
Berkaitan tuntutan mahasiwa yang disampaikan, Aria menyampiakan bawah  DPRD Kabupten bekasi mengecam terhadap tidakan refesif terhadap mahasiwa dan demonstran yang terjadi dijakarta dan kota kota lain.
Namun perlu kami sampaikan bahwa percaya dalam melaksanakan tugasnya para apratur baik unsur TNI dan Polri,Satpol PP memiliki stadar operasi prosedur dan memahami bahwa pelaksanaan aksi rasa terkadang banyak kemungkinan-kemungkinan bahwa aksi bisa diususupi oleh oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan situasi sedang berlangsung
Untuk itu perlu Aria menyampaikan, bahwa marilah bahwa menyampaikan aksi unjuk rasa dapat mengikuti rambu rambu aturan mengenai penyampaian aksi dimuka umum  jagan sampai aksi yang disampaikan mengakibatkan kejadian kejadian yang tidak diinginkan bersama yang berakibat berjatuhnya korban dan rusaknya fasilitas umum maupun merugikan orang lain.
Penyampaian aksi tentu sesuai aturan tidak diperkenankan membawa barang barang berbahaya , kita semua harus saling menghormati , para pengujuk ras menghormati Warga orang lain serta aparat keamanan dan memahami aparat hanya melaksanakan tugas, tutur Aria
Bekenaan hal tersebut tuntutan tertulis mahasiswa, Aria menyampaikan kami akan .diskusi dengan dewan dewan yang lain untuk upaya terbaik dalam menyelesaikan tuntutan tersebut dan akan menyapaikan ketingkat Provinsi dan Pemerinah Pusat untuk dapat bertindak aktif dan bijaksana dalam merumuskan kebijakan seluruhnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Aspirasi orang banyak harus diperhatikan dan dipertimbangkan sebagai masukan yang positif bagi pemerintah pusat.
Aria juga menyapaikan bahwa terkait surat dari mahasiswa yang menyampaikan empat point tuntutan yang langusung ke pemerintahyaitu DPRD kabupaten bekasi mengecam tindak reperesif terhadap mahasiswa yang terjadi dijakarta dan kota kota lain, menolak rancangan undang undang yang tidak pro rakyat  dan mendesak penyelesaian pencemaran lingkungan yang terjadi di sepanjang garis pantai Kabupaten Bekasi akibat kebocoran minyak Pertamina.