Jual Buku LKS, Inspektorat Akan Panggil Kepsek SDN 06 Babelan

Iklan Semua Halaman

.

Jual Buku LKS, Inspektorat Akan Panggil Kepsek SDN 06 Babelan

Sku Metropolitan
Jumat, 20 September 2019


BEKASI, METRO- Meski sudah dilarang, beberapa sekolah di wilayah Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, masih saja menjual buku Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa. Larangan sekolah menjual buku LKS pada siswa itu diatur dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 yang menerangkan bahwa, penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan.

Aturan tersebut juga tercatat dalam Permendikbud Nomor.8 tahun 2016 tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Tetapi peraturan tersebut seolah tidak berlaku bagi SDN 06 Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, karena pihak sekolah masih menyuruh siswa membeli buku dari salah satu tempat yang sudah ditunjuk oleh pihak sekolah, atau tidak jauh dari lokasi sekolah.

Nn salah seorang orang tua siswa SD Negeri  06 Babelan mengatakan, “Anak saya di suruh guru membeli sepuluh (10) buku LKS dengan harga Rp.90.000. Kami bingung, kenapa sekolah menyuruh siswa membeli buku LKS? Padahal sudah ada buku paket dari pemerintah, katanya heran.

PLT Kepala SDN 06 Babelan, Upi, ketika ditanya melalui telepon selulernya mengatakan,  itu tanggung jawab guru, “Coba hubungi guru saya Pak Riki”, katanya berkelit seakan lepas tanggungjawab dari amanah yang dia terima selaku kepala sekolah.

Sementara itu, Riki ketika dikonfirmasi mangatakan,  ”Saya tidak menjual buku LKS, kalau buku modul itu benar saya jual. Itupun tidak di sekolah, tapi diluar sekolah, itupun bagi yang mau saja, tidak saya paksa,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Auditor Inspektorat Pembantuan (Irban) IV Kabupaten Bekasi, Ogi Prayogi akan segera memanggil kepala SD Negeri 06 Babelan beserta komite.  Jika terbukti ada jual beli buku LKS maka akan dikenakan sangsi sesuai aturan yang berlaku.

“Kita akan lakukan pemanggilan untuk klarifikasi terhadap kepsek dan komitenya. Jika terbukti, kita akan kenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Karena itu sudah masuk kategori pungutan liar/pungli,“ tegasnya ketika dihubungi via pesan singkat, Senin (09/2019). (Hidayat)