Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Syahrizal Menilai Tuntutan JPU Keliru

Iklan Semua Halaman

.

Pledoi Kuasa Hukum Terdakwa Syahrizal Menilai Tuntutan JPU Keliru

Rabu, 11 September 2019



METRO,BEKASI-  Pledoi kuasa hukum dalam sidang perkara pidana terdakwa Syahrizal alias Rizal (44) yang dijerat UU ITE Pasal 27 ayat 3, tentang pencemaran nama baik DR. Rahmad Efendi Walikota Bekasi, yang diduga menggunakan ijazah SMA palsu.  yang dibacakan pada persidangan Pengadilan Negeri (PN)  Bekasi kelas 1 A khusus Kota Bekasi,Rabu  (11/9)

Dalam pledoinya kuasa hukum terdakwa masing-masing, DR. Manotar Tampubolon, SH. MA. MH, Antoni Sitanggang SH, Panji Seonaji SH, Manjur Sinaga SH dan Cupa Siregar SH, mengatakan bahwa sebagai Penasihat Hukum Terdakwa Syahrizal tidak meninjau lebih dalam mengenai materi  dakwaan dan Tuntutan Pidana, dan perlu disampaikan bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah menjatuhkan tuntutan pidana terhadap terdakwa Syahrizal dengan penjara 1 tahun dan subsider 500 juta dengan kurungan 3 bulan adalah keliru,  karena tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Kata kuasa Hukum, dengan berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh JPU,  tidak ada satupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan yang mampu menerangkan bahwa terdakwa Syahrizal sebagai pelakunya. JPU hanya mengambil keterangan dari saksi-saksi secara sepenggal-sepenggal yang tentu dapat menimbulkan kerancuan fakta dan kebenaran materil.

Disamping itu JPU tidak serius dalam tuntutan yang dibuatnya,karena  semata-mata hanya mengutip isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan surat dakwaan tanpa memiliki niat untuk menguraikan yang penting mengenai unsur delik hukum.

Selain itu menurut kuasa hukum terdakwa mengatakan bahwa JPU dalam tuntutannya adalah Imaginatif serta spekulatif, oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti hukum, Banyak dari apa yang disampaikan oleh JPU merupakan kesimpulan, penafsiran dan asumsi subyektif belaka tanpa didukung bukti-bukti yang sah menurut hukum serta menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku dalam dakwaan dan Tuntutan. Bahwa JPU dalam dakwaan Primairnya menggunakan UU RI No. 11 Tahun 2008 yang sudah tidak berlaku dan tanpa menyebutkan aturan yang menggantikannya dalam dakwaan dan tuntutannya.

Dengan begitu banyaknya kekurangan dalam surat dakwaan dan surat  tuntutan pidana oleh JPU yang keliru dan tidak serius serta tidak didukung dengan bukti-bukti hukum, hal ini dapat dilihat dari korban Dr. Rahmat Effendi yang tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut untuk diperiksa sebagai korban fakta hukum dan analisa juridis yang termuat di dalam requisitoir JPU pada halaman 12 s/d 22, di mana JPU sama sekali  tidak memuat fakta hukum objektif dan/atau tidak memuat analisa juridis dari keseluruhan rangkaian peristiwa sesungguhnya yang telah terungkap & diketemukan selama dalam persidangan perkara pidana in casu.

Suatu tuntutan pidana dari JPU, tidak selalu hanya menuntut pemidanaan atau penindakan saja, akan tetapi bisa juga menuntut pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging) bagi Terdakwa.

Kuasa hukum terdakwa mengutip dari (Lamintang, 1984: 414)' . Taveme seorang yuris handal dari Belanda menggambarkan Penuntut Umum seperti Burung Elang yang apabila telah mencengkeram mangsanya dengan segala upaya tidak akan melepaskan mangsanya, mungkin hal itulah yang sedang dilakukan oleh JPU terhadap Terdakwa. Penuntut umum mengemban tugas kemasyarakatan dan kenegaraan yang kesemuanya itu pada hakekatnya merupakan sebuah amanat dari dan sekaligus merupakan tanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejalan dengan kutipan di atas, seorang Penuntut Umum yang memang benar-benar memegang amanat dan memiliki kemandirian professional sebagai aparat penegak hukum seharusnya akan menuntut bebas terdakwa Syahrizal karena dalam proses persidangan sudah terbukti bahwa tidak ada satupun unsur-unsur dari dakwaan yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

Selanjutnya tidaklah berdosa bagi seorang JPU untuk menuntut seorang terdakwa untuk dibebaskan dari segala dakwaan dan atau tuntutan hukum.

Kuasa hukum terdakwa menambahkan, bahwa kebenaran dan keaslian Ijasah SMA atas nama Rahmat Effendi yang saat ini menjabat Walikota Bekasi, sampai dengan detik saat sekarang ini masih mengisahkan pertanyaan pelik dibenak publik, khususnya kami team penasehat hukum terdakwa sebutnya, “Apakah ijasah itu benar adanya, atau memang palsu alias bodong” ??? Mengapa begitu sulitnya POLRi mengusut dugaan Kepalsuan itu? Bahwa pertanyaan publik akan kepalsuan itu, tetap berkepanjangan dan akan menimbulkan banyak korban bilamana penanganan atas dugaan kepalsuan itu tidak dilakukan dengan benar. Dan kepalsuan Ini akan tetap berlanjut, bilamana begitu gampangnya aparat penegak hukum menjerat seseorang seperti terdakwa Syahrizal dihadapkan ke proses hukum, sementara kepalsuan itu tetap dibiarkan.

Sebelum menjatuhkan palu keadilan terdakwa Syahrizal, hendaklah terlebih dahulu melakukan percikan permenungan, dengan seadil-adilnya fakta-fakta hukum persidangan dalam perkara pidana in casu secara comprehensive integral, dengan tidak terpengaruh dan tidak terperangkap pada BAP Penyidik, begitu pula tidak terpengaruh serta tidak terperangkap pada Dakwaan dan Requisitoir JPU, akan tetapi secara arif dan bijaksana berkiblat pada Pasal 185 ayat 1 KUHAP Juncto Pasal 185 ayat 6 KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Kuasa hukum terdakwa Syahrizal bermohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan nota pembelaan terdakwa Syahrizal, menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan JPU batal demi hukum dan menyatakan terdakwa Syahrizal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JPU, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan pada JPU untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta membebankan biaya perkara pada negara. mohon kuasa hukum. (Bresman Sirait)

Berita Terkait :
Sidang Lanjuta Syahrizal,Penasehat Hukum Menilai Perkaranya Dimasuki Politik

Penasehat Hukum Pertanyakan Integritas Hakim Dalam Persidangan