Ruislag dan Relokasi SDN Lambangjaya 02, Dewan Sarankan Bupati Bentuk Tim

Iklan Semua Halaman

.

Ruislag dan Relokasi SDN Lambangjaya 02, Dewan Sarankan Bupati Bentuk Tim

Sku Metropolitan
Rabu, 25 September 2019


BEKASI,METROPemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi diminta segera merelokasi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Lambangjaya 02, Tambun Selatan. Sebab,kondisi saat ini yang terisolir dan akses masuk sekolah tersebut terbatas,, lantaran berada ditengah kawasan perumahan Grand Wisata dan dibatasi oleh seng sebagai pembatas wilayah perumahan.


Namun informasinya  Pemkab Bekasi mengalami kesulitan dalam melakukan tukar guling atau penukaran atas sesuatu hal yang dianggap sepadan (Ruislag) tanah pengganti, lantaran belum adanya kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan pihak pengembang yaitu Grand Wisata.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Zamroni mengatakan, persoalan Ruislag harusnya bukan perkara sulit. Sebab, sudah ada aturan yang mengatur persoalan tersebut.

"Kita kan ada regulasi yang mengatur, ada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kemudian Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ditambah petunjuk teknisnya di Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Bekasi," beber politisi Partai Gerindra ini. Rabu (25/9).

Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Bupati menginstruksikan anak buahnya untuk menyiapkan tim kajian, lalu hasilnya disampaikan ke DPRD Kabupaten Bekasi untuk membahas persoalan Ruislag sekolah tersebut.

"Terkait sekolah itu kita juga belum kroscek sejauh mana, terkait bangunannya, asetnya. Bupati termasuk OPDnya juga harusnya menyiapkan tim untuk relokasi. Saya juga belum tahu prosesnya sejauh apa terkait asetnya itu. Relokasi pemindahannya mau dimana, karena memang SD itu mayoritas yang bertempat tinggal di wilayah tersebut," tandasnya.

Kendati demikian, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tambun Selatan ini mengaku belum dapat melakukan tindakan apapun sebagai legislatif. Sebab, hingga kini DPRD Kabupaten Bekasi belum membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Yang jelas hari ini, pembentukan AKD komisi belum selesai walaupun memang adanya di dapil saya, saya masih menunggu proses AKD, syukur-syukur saya ditempatkan di komisi yang membidangi itu," ungkapnya.[Ely]