Soal Titipan Ganti Rugi Jalan Tol, PN Kota Bekasi Menyesalkan Peryataan Pengacara Dani Badhani

Iklan Semua Halaman

.

Soal Titipan Ganti Rugi Jalan Tol, PN Kota Bekasi Menyesalkan Peryataan Pengacara Dani Badhani

Sabtu, 07 September 2019



BEKASI, METRO. Pengadilan Negeri Kota Bekasi, sangat menyesalkan atas pernyataan pengacara Dani Badhani yang menyebutkan bahwa PN Kota Bekasi disinyalir telah mendapat untung dari uang konsinyasi pembebasan lahan Tol  Cimanggis-Cibitung1, demikian dikatakan Humas PN Kelas I A Kota Bekasi Djuyamto SH. MH. dalam siaran persnya, Jumat, (7/9/2019).

Djuyamto menjelaskan,  semestinya pengacara mengetahui bahwa titipan ganti rugi/konsinyasi itu belum bisa diambil karena terhadap tanah obyek ganti rugi itu masih terdapat sengketa, sebagaimana ketentuan pasal 32 Perma No.3 Tahun 2016.

Ia menjelaskan, bahwa kronologi permasalahan perkara itu adalah pada permohonan konsinyasi yang diajukan PPK Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis - Cibitung 1, oleh Dirjen Bina Marga, Kemen PU dan Perumahan Rakyat Indonesia mengatakan bahwa permohonan konsinyasi diajukan untuk pembayaran ganti kerugian tanah seluas 42.669 meter dengan nilai Rp. 218.893.207.401,- berdasarkan penetapan No. 04/PDT. P. Cons/2016/PN.BKS, tanggal 6 Juni 2017.

Disamping itu sebut Djumyanto, ada tercatat 11 perkara gugatan yang terdaftar di PN Bekasi, dimana objek yang menjadi sengketa adalah objek yang sama yaitu Kp. Cimanggis, Kel. Jatikarya, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi, dimana H. Dani Bahdani adalah sebagai kuasa hukum dari warga Jatikarya (Candu Bin Gondo, dkk) dalam perkara No. 199/Pdt.G/2000/PN Bks, jo No. 208/PDT/2002/PT. BDG, jo No. 2630.K/Pdt/2005, jo No. 218.PK/PDT/2008.

Lanjutnya,  sementara pada tanggal 27 Desember 2017 Kol (Purn) Ramzani SH, dkk telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang kedua terhadap : perkara Nomor : 199/Pdt.G/2000/PN.Bks Jo. No. 208/PDT/2002/PT.BDG Jo. No. 2630.K/Pdt/2005 Jo No. 218.PK/PDT/2008 dan Perkara No. 221/Pdt.G/2010/PN.Bks Jo. No. 571/PDT/2012/PT.BDG Jo. No. 407.K/PDT/2015 Jo. No. 331 PK/PDT/2017 dan berkasnya sudah dikirimkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor : W11.U5/3108/HT.04.10/VI/2018.PK tertanggal 8 Juni 2018.

Dari 11 perkara yang tercatat di PN Bekasi Jelas Djumyanto, masih ada pihak – pihak yang sedang mengajukan upaya hukum atau belum berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde), sehingga pihak yang paling berhak belum dapat ditentukan.

"Dengan demikian belum diserahkannya uang ganti titipan rugi/konsinyasi adalah karena ketentuan hukum yang sudah diatur jelas dalam perma,demikian tanggapan PN Bekasi agar tidak menjadikan informasi yang menyesatkan dan tidak berdasarkan fakta,"sebut humas PN Bekasi Djuyamto. 

Diberitakan sebelumnya baik di media elektronik maupun media sosial lainnya, pengacara H. Dani Bahdani menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi dapat untung atas titipan ganti rugi/konsinyasi atas pembebasan lahan tol Cimanggis-Cibitung1, juga mengenai putusan No 04/PDT/P.CONS/2016/PN.BKS, tanggal 6 Juni 2017, yang menyatakan ganti rugi untuk warga, tidak terealisasi dengan berbagai alasan dan menduga, hal tersebut sengaja diciptakan PN Bekasi untuk menikmati untung dari Bank. Karena bicara penetapan pengadilan, uang itu harus di simpan di Pengadilan bukan di Bank. kata Dani Bahdani di media, juga di  akun fb miliknya. (Bresman Sirait)