Tidak Transparan, Ketua DPD dan Seketaris PAN Kabupaten Bekasi Diminta Mundur

Iklan Semua Halaman

.

Tidak Transparan, Ketua DPD dan Seketaris PAN Kabupaten Bekasi Diminta Mundur

Sku Metropolitan
Senin, 30 September 2019
Fhoto : DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Se-Kabupaten Bekasi dan sayap partai ,Minggu [29/9]



BEKASI, METRO - Sebanyak 18 DPC Partai Amanat Nasional (PAN) Se-Kabupaten Bekasi dan beberapa sayap partai menuntut Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi H.Jamil dan Seketaris DPD PAN Roy Kamaruloh untuk mundur dari jabatanya.
Alasannya, mulai menurunnya perolehan kursi DPRD fraksi pada pemilihan pemilu 2019, minimnya kordinasi dengan DPC dan sayap Partai, tidak transparan mengelola keuangan partai dan terindikasi menetukan calon wakil bupati bekasi untuk kepentingan pribadi
"Keresahan temen - temen DPC Kabupaten Bekasi kita terdiri dari 18 DPC, sayap partai, berserta mantan Caleg Pan Kabupaten Bekasi. Kita menuntut agar ketua dan sekretaris mundur dari jabatannya, dan secepatnya PAN Kabupaten Bekasi harus diselamatkan jangan hanya tinggal nama karena oknum-oknum elit yang mementingkan dirnya sendiri ," kata  Demikian hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Forum DPC dan kader PAN Kabupaten Bekasi, Herdiansyah kepada Metropolitan,di warna warni, Minggu [29/9].

Lanjut dia mengatakan DPD PAN yang di pimpin oleh H. Jamil gagal dalam menjalankan roda organisasi, sebab menurutnya dengan menurunnya perolehan kursi DPRD pada Pemilu 2019 dan tidak adanya keterbukaan DPD PAN kepada kader mengenai usungan Calon Wakil Bupati yang nanti akan disandingkan

"Serasa tidak berkordinasi ketika dalam menentukan apapun seperti pencalonan Wakil Bupati yang di tentukan secara krasak-krusuk oleh mereka. Juga perolehan kursi kita jeblok di tahun 2019 ini sangat jeblok lah," ungkap Herdiansyah

Dia menyayangkan DPD PAN Kabupaten Bekasi sangat acuh terhadap kader yang ada di akar rumput dan yang bekerja ditinggal begitu saja, padahal menurutnya tanpa bantuan Kader PAN Kabupaten Bekasi tidak akan meraih satupun kursi di DPR Kabupaten Bekasi.

"Kita sudah mengirimi surat mosi tidak Percaya kepada DPP tinggal menunggu respon DPW dan DPP seperti apa, kalau seandainya partai ini mau selamat di Kabupaten Bekasi dengarkan aspirasi DPC yang ada disini," tegasnya.

Disamping itu, berkomuniskasi dengan ketua DPD dan Seketaris sangat sulit bahkan tidak ada tranparansi laporan keluar masuk keuangan dari iuran dana kampaye.
"Iuran dari Caleg ada tapi tidak dilaporkan, seolah-olah ditutupi, dan teman teman dpc mengangapnya bahwa dengan masa yang lalu setiap bulan itu pasti ada laporan tetapi kepemimpinan sekarang ini sama sekali tidak ada, sudah berapa tahun menjabat sudah tidak laporan, "ungkap Herdiansyah

Dirinya mengungkapan bahwa hal tersebut pernah tanyakan teman  DPC kepada ketua dan seketaris tapi tidak jawaban apa apa.

sementara Ketua forum DPC PAN Kecamatan Muaragembong, Surono menyebutkan kurangnya kursi DPRD di Kabupaten Bekasi karena kurangya kordinasi, kurang komunikasi dari Ketua DPD PAN Kabupaten Bekasi dan Seketaris dan  masukan dari DPC tidak ada, bahkan cenderung dpc dianak tirikan dan dilupakan, dan keresahan atas kempeminan mereka sudah ada sebelum dan sesudah Pileg.
"Biasaya rapat bulan itu ada masukan dari bawah , terus pemberian masukan juga dari atas namun sejauh ini tidak ada, nol sama sekali , dan DPC-DPC ini bukan dianak tirikan lagi, cenderung di lupakan, " ungkap Surono.

Dilokasi yang sama Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bekasi  Roy Kamarullah menepis tuduhan yang dilakukan oleh kader terhadap dirinya dan ketua DPD PAN H.Jamil.

Menurut Roy,bahwa secara internal meraka meraka ini belum pernah menyampaikan hal itu pada ketua dan seketaris dan dirinya menampik susah untuk berkomunikasi.

"
Dimana H.Roy susah dikomunikasikan, Jangankan kader, wartawan aja kalo mau ketemu saya gampangnya aja sama orang beli permen di warung. Diakan tahu nomer telfon Haji Roy itukan ada, dan siapa yang dapat ngebuktiin kepada saya bahwa mereka sudah berkomunikasi dengan saya. Baik lewat WA maupun telpon langsung, buktikan,"ujarnya.

kalau pimpinan partainya yang kurang komunikasi, menurut Roy, kenapa mereka tidak komunikasi kekantor DPD, dan itu kantor kita bersama dan rumah kita bersama mengapa tidak datang ke DPD.

Mengenai Dana kampaye, Roy mengatakan bahwa ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPDPAN Kabupaten Bekasi pada waktu memang memberikan selebaran kepada caleg untuk memberikan sumbagan kepada pileg itu ada yang Rp250 Ribu,Rp500 ribu dan ada yang 1 juta dan tidak pernah ada tarif.

"Inikan bentuk sumbangan , kalau pengertian sumbangan tidak dipulangakan tetapi tanya kepada mereka caleg caleg, buktinya ada siapa yang sudah ambil pengembalian itu, sudah ada yang dikembalikan, " terang Roy.

Kalau berdasarkan SK KPUD bahwa itu bentuknya sumbangan, akan tetapi kebijakan bendahara akhirnya di kembalikan.