Aturan Hukum Larangan Pungutan Dana di Sekolah

Iklan Semua Halaman

.

Aturan Hukum Larangan Pungutan Dana di Sekolah

Sku Metropolitan
Rabu, 23 Oktober 2019


BEKASI, METRO- Tahun ajaran baru, dunia pendidikan tidak pernah sepi dari ‘pungutan liar’. Ada-ada saja oknum yang memanfaatkan momen ini untuk mengeruk keuntungan. seperti yang terjadi di Sekolah Menengah Atas negeri (SMAN) dan Sekolah Menegah Kejuruan Negeri (SMKN) di Kota dan Kabupaten Bekasi.

Pungutan yang dilakukan oleh pengelola SMAN dan SMKN tersebut diduga atas persetujuan Kepala kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah III dan Dinas pendidikan Jawa Barat. Hal itu terbukti dengan leluasanya pengelola sekolah melakukan pungutan berdalih Komite.

Seperti SMAN 5 Tambun Selatan, menetapkan biaya pembangunan sebesar, Rp. 675.000, SMAN Negeri 1 Setu, sebesar Rp 2.000.000 dan biaya seragam Rp 2.500.000, kelas X ditambah biaya klinik dari siswa kelas XI dan XII sebesar Rp 200.000/siawa.

Kepala Sekolah SMAN 5 Tambun Selatan, Sri Aranusi, ketika dikonfirmasi tidak mendapat penjelasan, menurut humas Kurnia Kepsek tidak ada di tempat, konfirmasi tertulis, tidak dijawab.
Diberitakan sebelumnya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Cibarusah menerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari  Direktorat PSMK Kemendikbud sebesar Rp.335.679.000, untuk pembangunan ruangan praktek siswa. Tetapi pihak sekolah masih melakukan pungutan dari orang tua siswa kelas 10 untuk sumbangan awal tahun (SAT) sebesar Rp.1.500.000, dan untuk biaya seragam sebesar Rp.1.500.000, serta iuran SPP sebesar Rp.300.000/bulan/siswa.

Beberapa siswa kelas X yang dikonfirmasi wartawan di halaman sekolah menuturkan, orang tua kami keberatan dengan biaya yang dipungut oleh kepala sekolah. Awalnya pihak sekolah melalui komite mengundang orang tua siswa untuk rapat, tetapi kepala sekolah langsung mematok biaya seragam sebesar Rp.1.500.000, dan sumbangan awal tahun (SAT) Rp.1.500.000Komite sekolah tidak sempat berbicara, awalnya orang tua siswa mau demo karena tingginya biaya yang tetapkan pihak sekolah, ujar para siswa.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Cibaruah, Epri Nuryantoro, ketika disambangi ke kantornya tidak ada di tempat, menurut, petugas piket, kepala sekolah sedang keluar kantor.

Kepala kantor Cabang Dinas wilayah III, Casmiadi, ketika disambangi dikantornya tidak ada ditempat, konfirmasi tertulis juga tidak ada jawaban, diduga Kepala kantor KCD membiarkan pengelolan SMA/SMK Negeri melakukan pungutan.

Ketua Umum LSM Peduli Anak bangsa (PAB) Drs Holder S, ketika dimintai tanggapnnya tentang maraknya pungutan d SMA dan SMK Negeri menjelaskan, kalau selama ini istilah pungutan ataupun sumbangan, masih banyak yang belum tahu perbedaanya. Padahal, antara kedua istilah tersebut telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

“Jangankan di level kepala sekolah, di tataran dinas pendidikan pun masih banyak yang belum tahu apa itu pungutan dan apa itu sumbangan. Malah banyak kasus ditemukan, misalnya pihak komite sekolah mengumpulkan wali murid untuk membangun mushola atau pagar, atau lainnya. Lalu, meminta restu dinas pendidikan. Kemudian, dinas menjawab, ya sudah kalau semua sudah sepakat apalagi sudah ada keterangan tidak dipaksakan, silahkan saja. Padahal antara pungutan dan sumbangan itu jauh berbeda,” jelasnya.

Sumbangan itu dalam terminologi Permendikbud, sesuatu yang tidak boleh dipaksakan. Tidak boleh disebutkan nilainya, tidak ada batas waktunya, dan tidak boleh ada sanksinya. Intinya sukarela. Sedangkan pungutan, keterbalikan dari istilah sumbangan. “Tapi yang banyak terjadi sekarang, pungutan namun berbalut sumbangan,” cetus Holder.

Begitupun aturan mengenai seragam sekolah, ada aturannya. Tidak bisa Komite Sekolah serta merta menentukan besaran seragam yang mesti dibeli. Seperti, anak-anak diminta membeli seragam jas sekolah seharga ratusan ribu rupiah. Dengan harga seperti itu, bukan lagi level jas untuk anak sekolah. “Jadi harus disesuaikan harga seragam tersebut dengan harga pasaran.

Sementara itu, pengamat Hukum Dr Manotar Tampbolon SH. MM. MH menuturkan, dalam melakukan tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pihak sekolah telah didukung dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau daerah (sekolah negeri) tidak diperbolehkan melakukan pungutan terhadap wali murid. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar.

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Dasar menyatakan: Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri tersebut diatas dijelaskan larangan dilakukannya pungutan jenis apapun di sekolah negeri saat lulus atau pun penerimaan siswa baru (PSB) mulai dari tingkat SD, SMP dan SLTA sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, terutama untuk pendidikan SD, SMP dan SMA atau SLTA sederajat. Aturan itu juga memuat ancaman sanksi bagi yang melanggar. Bagi yang melanggar mendapat sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan hukum pidana (penjara).

Dalam hukum pidana secara umum mengatur bagi pihak kepala sekolah yang bersangkutan dan kepala Dinas Pendidikan setempat yang mengetahui dan tetap melakukan pungutan terhadap wali murid maka dapat dianggap menyalahgunakan jabatan, dan atas tindakan tersebut melanggar Pasal 423 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara. Begitu pula jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan pungutan dapat diancam dengan hukuman paling singkat empat tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Lain halnya dengan sekolah yang diselengggarakan oleh masyarakat (swasta). Pungutan terhadap wali murid dapat dilakukan, selama hal tersebut dengan persetujuan komite sekolah akan tetapi pungutan/sumbangan yang diperoleh dari wali murid tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012.

Selengkapnya bunyi Pasal 11 huruf c Peraturan Menteri pendidikan dan kebudayaan No 44 Tahun 2012 yakni: pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan baik secara langsung atau tidak langsung, jelasnya. (dpt/arnol)