Kelebihan Pembayaran BBM 1,2 M di DLHK Kab.Karawang Jadi Temuan BPK.

Iklan Semua Halaman

.

Kelebihan Pembayaran BBM 1,2 M di DLHK Kab.Karawang Jadi Temuan BPK.

Rabu, 30 Oktober 2019



KARAWANG,METRO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan  pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Karawang Tahun Anggaran (Ta) 2018 sebesar Rp1.216.430.250 serta terdapat belanja BBM diluar kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp410.000.000.

Hal tersebut tercatat dalam buku III  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Kabupaten Karawang tahun 2018,No: 24C/LHP/XVIII.BDG/05/2019
tanggal 22 Mei 2019.

Mengutip pemeriksaan BPK, Dalam pemeriksaanya, Lembaga auditor negara ini mengungkapkan perjanjian kerja sama Jual Beli BBM  tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena Kerja sama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan SPBU 34-41332 dilaksaakan berdasarkan naskah perjanjian kerja sama (tanpa nomor) , kemudian pertanggungjawaban laporan penggunaan BBM tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Disamping laporan pemeriksaan Dokumen Perjanjian, BPK juga mengungkapkan nilai realisasi belanja BBM pada bukti pertanggungjawaban berbeda dengan realisasi  belanja BBM yang diterima oleh pihak,  hal tersebut diketahui berdasarkan bukti pertanggungjawaban belanja BBM berupa kuitansi pembayaran deposit BBM yang diperoleh dari Bidang Kebersihan, Pengelolahan Sampah dan Limbah pada TA 2018 telah dilakukan pembayaran deposit sebanyak 12 kali kepada pihak SPBU 34-41332 yang dilakukan secara tunai oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Kebersihan bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan nilai total pembayaran deposit sebesar Rp6.772.246.850.

Lebih lanjut, BPK menyebutkan Kuitansi pembayaran deposit BBM ditandatangani oleh pihak SPBU, BPP, PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bidang Kerbersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah. 

Dari hasil pemeriksaan BPK  menunjukkan bahwa seluruh kuitansi tersebut bukan merupakan bukti pembayaran yang sebenarnya. Nilai yang tercantum dalam kuitansi tersebut bukan nilai deposit yang dibayarkan kepada pihak SPBU. Perwakilan SPBU yang menandatangani deposit adalah pengawas SPBU.

Hal tersebut terungkap oleh BPK, dari Hasil konfirmasi kepada PT SA yang merupakan perusahaan yang menaungi SPBU 34-41332 dan perolehan data internal PT SA terkait realisasi pengisian BBM  menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah BBM dan uang yang diterima PT SA antara dokumen pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup dengan data pada PT SA.Selisih antara bukti pertanggungjawaban dengan uang yang benar-benar diterima oleh PT SA adalah sebesar Rp1.626.430.250.

Hasil Pemeriksaan Selisih antara SPJ dengan pengeluaran Belanja BBM  sebesar Rp1.626.430.250 (Rp6.772.246.850-Rp5.145.816.600).Kemudian selisih dari dana tersebut, antara lain sebesar Rp410.000.000 digunakan untuk belanja BBM atas kegiatan yang tidak tercantum dalam APBD Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan hidup. 

Sedangkan sisanya sebesar Rp1.216.430.250 (Rp1.626.430.250 – Rp410.000.000) digunakan  untuk membiayai kegiatan yang tidak dapat diakui, antara lain untuk penyetoran ke kas daerah atas tindak lanjut temuan BBM Ta. 2017 serta uang lelah/tambahan penghasilan pegawai di Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara dikutip dari LHP , PPTK Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Kebersihan, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyatakan mengakui terdapat selisih antara bukti pertanggungjawaban BBM dengan pemakaian BBM riil.Uang yang dicairkan dari Bendahara Pengeluaran, tidak semuanya dibayarkan kepada pihak SPBU. Sisa uang yang tidak dibayarkan disimpan dalam brangkas yang ada pada PPTK Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihan dengan sepengetahuan Kepala Bidang dan Kepala Dinas.

Menurut BPK hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah

Atas permasalahan tersebut,  Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang menyatakan sepakat
dengan uraian tersebut.

BPK merekomendasikan Bupati Karawang menginstruksikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk lebih optimal dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pembinaan atas
pelaksanaan belanja BBM sesuai ketentuan;b) Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.216.430.250 dan
menyetorkannya ke kas daerah serta memproses tuntutan ganti kerugian daerah;c) Memerintahkan Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Limbah untuk lebih cermat dalam koordinasi atas pelaksanaan belanja BBM sesuai ketentuan; d) Memerintahkan PPTK Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kebersihanuntuk lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan belanja BBM sesuai ketentuan; e) Memerintahkan BPP Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah, dan Limbah untuk membayarkan deposit sesuai dengan jumlah nilai yang diajukan sesuai ketentuan.

Atas temuan BPK,  Pemerintah Kabupaten Karawang, Bupati Karawang akan menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut di atas pada bulan Juni 2019.(Tigor.s/Martinus)