BPK Temukan Transaksi Debit Rp 2,7 M Dari Rekening Pribadi BPP Bagian Umum Setda Kab.Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

BPK Temukan Transaksi Debit Rp 2,7 M Dari Rekening Pribadi BPP Bagian Umum Setda Kab.Bekasi

Kamis, 17 Oktober 2019


Ilustrasi

BEKASI,METRO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa-Barat menemukan mekanisme pembayaran belanja yang dipindahkan ke rekening tabungan pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebelum dibayarkan ke pihak ketiga.

Dari rekening tabungan pribadi BPP tersebut diketahui bahwa terdapat transaksi kredit sebesar Rp 2.788.654.759 dan transaksi debit sebesar Rp 2.774.634.782.

Hasil pemeriksaan itu tercatat dalam buku II  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Kabupaten Bekasi tahun 2018, Nomor :  34B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Dalam pemeriksaanya, Lembaga auditor negara ini menyampaikan hal tersebut disebabkan oleh BPP  Bagian Umum Sekretariat Daerah belum melakukan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku dan Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pertanggungjawaban  belanja.

BPK menyebutkan, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Kondisi tersebut BPK menyampaikan Ini bisa mengakibatkan Penggunaan rekening OPD tidak terpantau dan rawan terjadinya penyalahgunaan

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa uang tersebut disimpan dalam rekening pribadi BPP dengan pertimbangan keamanan fisik uang karena tidak adanya brankas untuk menyimpan uang persediaan,untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sesuai bukti belanja dari PPTK yang telah disetujui pembayarannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Baca Berita :
Uang Pindah Ke Rekening Pribadi Pegawai Damkar Kab.Beakasi, Kata Pengamat Itu Bentuk Korupsi
BPK Temukan Penyimpangan Pembayaran Pajak Dipindahkan Ketabungam Pribadi
BPK Menunjukkan Kelebihan Pembayaran PBI Jaminan Kesehatan Kab.Bekasi Rp165juta 

Disebutkan dalam LHP, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dengan penjelasan antara lain akan memberikan teguran kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Sekretariat Daerah agar mematuhi dalam pembukaan rekening dan penatausahaan keuangan.

Atas Temuan itu  BPK merekomendasikan Kepada Bupati Bekasi agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar  Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pertanggungjawaban belanja dan memerintahkan BPP Bagian Umum Sekretariat Daerah agar melakukan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam LHP disebutkan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi akan menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud dalam kurun waktu 60 hari setelah LHP diterima.(Martinus)