Kelebihan Pembayaran Peningkatan Jalan Tarumanegara 2,1 M, Kasi Sudah Bolak Balik di Panggil Polda

Iklan Semua Halaman

.

Kelebihan Pembayaran Peningkatan Jalan Tarumanegara 2,1 M, Kasi Sudah Bolak Balik di Panggil Polda

Selasa, 22 Oktober 2019

Dinas PUPR Kab.Karawang


KARAWANG,METRO -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,1 M  di Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang Kabupaten  Karawang  Tahun Anggaran 2018 atas ketidak sesuaian mutu beton pada pekerjaan  peningkatan jalan tarumanagara Kecamatan Teluk Jambe  yang dilakanakan oleh PT MJU.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi (Kasi) Peningkatan & Pembagunan  Jalan  Dinas PUPR Kab.Karawang Joko Purnomo Juni R , saat dikompirmasi Metropolitan  mengatakan pengembalian sudah ada realisasi namun belum sepenuhnya dan atas permasalahan tersebut dirinya mengungkapkan  telah dipanggil Polda (Red-Polda Jawa Barat)

"Ada realisasi tapi belum full dan ini juga dipermasalahkan di Polda (Red- Polda Jawa Barat) dan sudah bolak-balik dipanggil," kata Joko diruang kerjanya, kamis (17/10).

Disinggung nilai telah di kembalikan pihak rekana , Joko  tidak bisa menjelaskan secara detail namun dirinya menyebutkan bahwa sudah ada itikad baik dari rekanan,"Sudah dikembalikan  dan masih anggsuran tapi masih belum full (red-seluruhnya)," tuturnya. Namun saat diminatin bukti setor , Joko mengatakan belum bisa menunjukan bukti setornya dengan alasan karena masih dipermasalahkan di Polda 

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,1 M  di Dinas Pekerjaan Umum dan  Penataan Ruang Kabupaten  Karawang  Tahun Anggaran 2018 atas ketidak sesuaian mutu beton pada pekerjaan  peningkatan jalan tarumanagara Kecamatan Teluk Jambe  yang dilakanakan oleh PT MJU.

Hasil pemeriksaan itu pun tercatat dalam Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2018 Nomor 24A/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal 22 Mei 2019.

Dalam pemeriksaannya,  Kegiatan peningkatan jalan pada  Dinas PUPR sebesar Rp28.891.666.000 atau 9,21%. Pekerjaan Peningkatan Jalan Tarumanagara dilaksanakan oleh PT MJU dan  diawasi oleh CV. AC.  dengan jangka waktu 120 hari kalender atau sampai  dengan 31 Desember 2018. Berdasarkan dokumen Final Quantity, Item pekerjaan atas kegiatan Peningkatan Jalan Tarumanagara telah diubah dari kontrak awal atau Contract Change  Order (CCO) sebanyak satu kali dengan tambah kurang pekerjaan tetapi nilai kontrak  akhir sebesar Rp29.487.600.000 sesuai Berita Acara Perubahan Pekerjaan Nomor 056.2/151/32.906.Add/PPK-3/PUPR/2018 tanggal 8 Oktober 2018

Pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara nomor  tanggal 19 Desember 2018. Realisasi pembayaran atas pekerjaan telah 100% dari perjanjian atau sebesar Rp29.487.600.000

Dalam pemeriksaan, lembaga auditor negara ini menemukan permasalahan adanya  ketidaksesuaian mutu beton yang terpasang atas item pekerjaan perkerasan - Beton K-350 tb. 30 cm (Dgn T-Bars). Berdasarkan  pemeriksaan fisik tersebut, diketahui bahwa atas item pekerjaan perkerasan - Beton K-350 tb. 30 cm (Dgn T-Bars) tidak sesuai dengan mutu yang diperjanjikan dalam kontrak berdasarkan laporan hasil pengujian kuat tekan beton silinder (Kg/cm2) nomor Lab/Beton/IV/2019/036.I yang dilakukan oleh Laboratorium Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Namun demikian, BPK tidak melakukan penilaian terhadap masa
manfaat dan dampak teknis atas ketidaksesuaian mutu tersebut, termasuk jika terjadi kegagalan konstruksi dikemudian hari.

Menurut BPK, Berdasarkan penghitungan kuat tekan karakteristik, diperoleh kuat tekan beton  sebesar 158,33. Dengan penyesuaian penghitungan harga menggunakan beton mutu K-175 (paling dekat dengan kuat tekan karakteristik yang diperoleh) didapat kelebihan pembayaran sebesar Rp2.199.497.260,98.

Dalam LHP,  atas permasalahan tersebut  Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kabupaten Karawang menyatakan tidak sepakat atas uraian permasalahan tersebut.

lebih lanjut dijelaskan ,bahwa secara teknis pihaknya sudah melakukan kegiatan pengecoran sesuai dengan  prosedur, sebelum melakukan pengeceoran Beton K-350, sudah dibuatkan Job Mix Design untuk K-350 dari Batching Plant dan sudah dilakukan Tril Mix, sebagaimana hasilnya tercantum dalam laporan, setiap kali pengecoran diambil sampel di lapangan dan dilakukan pengetesan kuat tekan beton di laboratorium Kab.Karawang sebagaimana hasilnya tercantum dalam laporan bahwa pada saat pengecoran beton telah dilakukan pemadatan dengan  menggunakan concrete vibrator, Perawatan/curing beton dilaksanakan dengan menyiram beton dengan air ditutup dengan geotextile.

Lebih lanjut LHP menyatakan bahwa kenyataan di lapangan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan metode pelaksanaan yaitu bahwa pembukaan jalan (open traffic) pada usia beton 7 hari atau 14 hari, seharusnya dibuka pada umur beton 28 hari.

Bahwa dalam LHP , BPK  tidak sepakat dengan pernyataan Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang karena sesuai dengan Spesifikasi  Umum Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga 2010 (Revisi 3) dan metode pelaksanaan,pekerjaan, Pelaksana bertanggung jawab atas rekayasa lalu lintas untuk menjaga kualitas/mutu beton.  Selain itu, pada Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh PPK, Rekanan Pelaksana, dan Konsultan Pengawas  telah disepakati mengenai penunjukan Laboratoroim tempat pengujian kuat tekan Beton

Atas permasalah tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karawang menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2.199.497.260,98 atas Peningkatan Jalan Tarumanagara sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah dan memerintahkan PPK, PPTK, Pengawas Lapangan dan PPHP untuk lebih cermat  dalam melaksanakan tugasnya.

Atas temuan BPK, Bupati Karawang akan menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut diatas pada bulan Juni 2019. (Tgs/Martinus)