Uang Pindah Ke Rekening Pribadi Pegawai Damkar Kab.Bekasi, Kata Pengamat Itu Sudah Bentuk Korupsi

Iklan Semua Halaman

.

Uang Pindah Ke Rekening Pribadi Pegawai Damkar Kab.Bekasi, Kata Pengamat Itu Sudah Bentuk Korupsi

Selasa, 15 Oktober 2019

Caption : Ilustrasi


METRO,BEKASI - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelaksanaan pembayaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam  Kebakaran, (Damkar) Kabupaten Bekasi, ketahui terdapat mekanisme pembayaran pajak yang dipindahkan ke rekening  tabungan pribadi Bendahara Pengeluaran sebelum disetorkan ke kas negara dan kas daerah. 

Menurut pengamat politik dan Komunikasi Publik Universitas Jayabaya,  Igor Dirgantara menilai hal itu adalah pelanggaran prosedural yang berpotensi korupsi.

Kata Igor, melakukan mekanisme pembayaran pajak yang dipindahkan ke rekening tabungan pribadi sebelum disetorkan ke kas negara dan kas daerah atau memindahkan dana APBD ke rekening pribadi adalah pelanggaran dan bagian dari bentuk korupsi dengan memanfaatkan posisi dan situasi untuk kepentingan pribadi. 

"Jangan ada lagi pembiaran seperti ini, harus ada tindakan tegas yang bisa memunculkan efek jera. Praktek seperti itu sangat rawan terjadi penyimpangan dan korupsi, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2009," ujar Pria yang juga merupakan Direktur Survey dan Polling Indonesia (SPIN) 

Igor menyebutkan, bahwa kejadian seperti ini harus segera di klarifikasi, di verifikasi,  disertai bukti valid pertanggung jawaban sesuai bukti pembayaran pajak atau pengguna anggaran.  

Jika tidak,  kata Igor maka patut di duga ada potensi penyalahgunaan keuangan daerah dan negara atas pajak yang belum disetorkan ke kas negara dan kas daerah. 

"Hal ini  sangat penting untuk membentuk pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan daerahnya secara kredibel,"tutur Igor.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelaksanaan pembayaran belanja oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pemadam  Kebakaran, Kabupaten Bekasi, ketahui terdapat mekanisme pembayaran pajak yang dipindahkan ke rekening  tabungan pribadi Bendahara Pengeluaran sebelum disetorkan ke kas negara dan kas daerah. 

Hasil pemeriksaan itu pun tercatat dalam laporan Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (LHP) BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2018 Nomor 34/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal 24 Mei 2019.

Hasil pemeriksaan itu pun tercatat dalam laporan Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (LHP) BPK atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi tahun 2018 Nomor 34/LHP/XVIII.BDG/05/2019, Tanggal 24 Mei 2019.

Dalam pemeriksaannya, lembaga auditor negara ini menemukan permasalahan, diketahui bahwa, 236 dari 423 NTPN atas pajak pusat tidak  ditemukan (belum diterima di kas negara) dengan nilai total sebesar Rp44.102.693,00. Selain itu, diketahui bahwa, masih terdapat pajak daerah yang telah dipungut oleh  Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp16.324.500,00. 


Dalam dokumen LHP itu disebutkan ,berdasarkan pengakuan Bendahara Pengeluaran diketahui bahwa, uang pajak tersebut  memang belum disetorkan pada TA 2018 dan baru dibayarkan pada TA 2019, setelah BPK  melakukan konfirmasi uang atas potongan pajak beserta NTPN yang harus disetorkan ke  kas negara oleh Bendahara Pengeluaran. Selama ini, uang pajak dari GU ke-2 sampai  dengan GU ke-10 oleh Bendahara Pengeluaran diberikan kepada Sdri. ET, yang merupakan pegawai tenaga harian lepas (THL), pada Dinas Pemadam Kebakaran untuk disetorkan ke  kas negara dan ke kas daerah. Namun, uang potongan pajak tersebut tidak disetorkan ke kas  negara dan kas daerah. Uang tersebut oleh Sdri. ET digunakan untuk kepentingan pribadi  dan NTPN yang diinput Sdri. ET bukan merupakan NTPN asli. NTPN diinput dengan cara  menyalin NTPN asli lainnya, kemudian diganti tiga karakter pada bagian tengah NTPN.

Menurut BPK, Hal tersebut tidak sesuai dengan  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16  Tahun 2009 pada: 1) Pasal 2A, yang menyatakan bahwa, masa pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender  atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3  (tiga) bulan kalender; 2) Pasal 39 ayat (1) huruf i yang menyatakan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja  tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat  menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling  singkat, 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit, 2 (dua)  kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat)  kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar; dan 3), Pasal 39A huruf b yang menyatakan bahwa, setiap orang yang dengan sengaja  menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti  pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang  sebenarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling  lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur  pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak  dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan  pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.

Dalam LHP juga disebutkan kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala OPD terkait selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak cermat dalam melakukan  pengawasan dan pengendalian dalam proses pertanggungjawaban belanja; b. Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikatur pada OPD terkait tidak cermat dalam  melakukan pengawasan dalam proses pertanggungjawaban belanja; c. Bendahara Pengeluaran pada OPD terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas yang  menjadi tanggung jawabnya; dan d. Operator dan/atau Bendahara Pengeluaran pada OPD terkait tidak melakukan input NTPN ke dalam SIMDA Keuangan sesuai dengan nomor yang sebenarnya.

Menurut  BPK  kondisi tersebut  berpotensi terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah dan negara atas pajak yang belum disetorkan ke kas negara dan kas daerah

Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala OPD terkait sependapat dengan temuan BPK, dan akan memberikan bukti setor pajak yang asli kepada BPK  serta melakukan penyetoran ke kas negara dan kas daerah. dan kekurangan penyetoran pajak TA 2018 sebesar Rp60.427.193,00 (Rp44.102.693,00 +  Rp16.324.500,00) tersebut, Bendahara Pengeluaran telah menyetorkan ke kas negara dan  ke kas daerah pada TA 2019. 

Atas termuan BPK merekomendasikan Bupati  Bekasi agar menginstruksikan  Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Verifikatur OPD terkait agar cermat dalam melakukan pengawasan dalam proses pertanggungjawaban belanja dan melakukan verifikasi bukti pertanggungjawaban dengan tertib, Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran OPD terkait agar mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku; dan Memerintahkan kepada seluruh Operator dan/atau Bendahara Pengeluaran OPD terkait  agar melakukan input NTPN ke dalam SIMDA Keuangan sesuai dengan nomor yang  sebenarnya.

Berdasarkan rencana aksi Pemerintah Kabupaten Bekasi, Plt. Bupati Bekasi akan  menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud dalam kurun waktu 60 hari setelah LHP diterima (Martinus)

Sementara, saat dikomfirmasi Meropolitan terkait hal tersebut kepada Seketaris Dinas Pemadam Kebakaran Kab Bekasi  Titin Komariah  usai melakukan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2020 , di Gedung DPRD Kab Bekasi, Selasa (15/10),  enggan memberikan komentar  (Martinus)