Penasehat Hukum Terdakwa Acam Bin Mendung "Warning" JPU dan Majelis Hakim

Iklan Semua Halaman

.

Penasehat Hukum Terdakwa Acam Bin Mendung "Warning" JPU dan Majelis Hakim

Kamis, 24 Oktober 2019



BEKASI, METRO - Dalam Perkara pidana No 419/Pid.B/2019/PN.Bks, dengan terdakwa Acam bin Mendung (79 thn),  Penasihat Hukum (PH) terdakwa memberikan "warning" kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)  Fariz Rahman dan Majelis Hakim yang dipimpin Togi Pardede,SH, masing-masing aggota Ranto Pasaribu dan Ramli Rizal SH.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh penasihat Hukum,Budiyono SH, saat bersidang di Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Bekasi, Rabu (23/10).

"Dalam rangka _amar maruf nahi munkar_ serta guna menghindari terjadinya OTT oleh KPK di wilayah Pengadilan Negeri Bekasi yang kita cintai ini, dengan ini, oleh kami  informasikan kepada Majelis Hakim yang mulia dan Jaksa Penuntut Umum yang terhormat, bahwa berkaitan dengan  persidangan perkara pidana dengan Terdakwa Acam bin Mendung ini, kami Penasihat Hukum telah berkoordinasi dengan KPK, Komisi Yudisial, Badan Pengawas MA, Jaksa Agung RI serta Komisi Kejaksaan RI,  agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap persidangan ini. Karena itu, mohon kita semua sama-sama menjaga wibawa Pengadilan Negeri Bekasi ini," kata Budiyono mengingatkan. 

Mendengar warning tersebut, Togi Pardede,SH menjawab "Ya, tidak masalah, silakan. Kami belum apa-apa dan tidak melakukan apapun yang menyimpang berkaitan dengan persidangan Acam bin Mendung ini!" jawab Togi Pardede. 

Dengan Warning ini, menurut Penasehat Hukum disampaikan karena belajar dari kekhawatiran terulangnya proses pemeriksaan dan penahanan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, yang menetapkan tersangka dan menahan Acam bin Mendung tanpa didukung satu bukti pun yang mengindikasikan bahwa Acam bin Mendung melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dan atau pemalsuan dan atau menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta outentik, sebagaimana dakwaan JPU. 

Selain itu PH BMS Situmorang menjelaskan bahwa JPU telah menyerah kepada Majelis Hakim, tidak mampu lagi menghadirkan, Dirut  PT Anugerah Duta Sejati (ADT) Laurence M Takke, Hotmariani Saragih dan Mursalin, jelasnya. 

BMS menambahkan bahwa JPU memberikan ke Majelis Hakim surat, dari Laurence M. Takke, yang mengatakan tidak bisa hadir karena masih berduka atas kematian ibu kandungnya,

Sementara Hotmariani Saragih, mengatakan sedang berada di luar kota selama 2 minggu dan Surat dari Ketua RT. alamat tempat tinggal Mursalim mengatakan bahwa Mursalim sudah lama tidak pulang ke rumahnya. 

Tanpa komentar banyak,  Ketua Majelis Hakim  Togi Pardede langsung memerintahkan JPU untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ketiga Saksi tersebut. Ujar BMS

Wibawa JPU dan Pengadilan Negeri Bekasi yang dipimpin Ketua Majelis, Togi Pardede,SH benar-benar dipertaruhkan ,sebab, ketiga saksi yang tidak dapat dihadirkan JPU adalah saksi kunci untuk terang-benderangnya perkara ini, karena saksi Laurence M. Takke adalah Pelapor sekaligus pembeli Tanah, sementara Hotmariani Saragih adalah Penjual Tanah garapan kepada Laurence M. Takke dan Mursalim adalah orang yang diyakini Penyidik Polda Metro Jaya dan JPU selaku penerima uang pembayaran tanah - Acam bin Mendung sebesar Rp. 306.000,- dari Laurence M. Takke, dkk. 

Hal ini semakin terbukti bahwa Acam bin Mendung adalah korban kriminalisasi dan rekayasa hukum, yang dimulai dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya, mari kita tunggu terobosan JPU dan Majelis Hakim yang mulia, yang dipimpin Togi Pardede, SH dalam memaknai dan menilai Kriminalisasi dan Rekayasa Hukum di wilayah hukum PN Bekasi, kata BMS Situmorang mengakhiri (Bresman Sirait)

Baca Berita :
Majelis Hakim Keluarkan Terdakwa Acam Bin Mendung dari Penjara