Paripurna Penetapan AKD DPRD Kota Bekasi Diwarnai Intrupsi

Iklan Semua Halaman

.

Paripurna Penetapan AKD DPRD Kota Bekasi Diwarnai Intrupsi

Sabtu, 05 Oktober 2019




BEKASI,METRO - Rapat paripurna penetapan susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi diwarnai intrupsi dari fraksi Golkar Persatuan Daryanto.Dia menyebutkan  ada yang perlu diluruskan sebelum paripurna pengesahan ini dilanjutkan karena adanya pembagian anggota ke AKD yang dinilai Proposional. 

Daryanto mengungkapkan bahwa berdasarkan Input Anggota Fraksi Golkar di Komisi I,II, III tidak dilakukan penggambilan musyawarah  untuk mufakat kalau ini dilanjutkan maka ini cacat dan perlu dilakukam pemilihan ulang
"Kami mohon dilakukan pemilihan ulang walaupun keputusan jadinya nanti fraksi golkar tidak ada, dan ini, untuk meluruskan mekanisme yang sebenar benarnya," ujarnya saat mengajukan intrupsi, Usai politikus Golkar itu mengajukan intrupsi bermunculan interupsi dari dewan yang lainya suasana diruang sidang paripurna memanas sidang terpaksa diskorsing.

Setelah itu, rapat paripurnapun kembali digelar, oleh ketua DPRD memberikan kesempatan kepada  Wakil Ketua DPRD Imam Aminudin yang sekaligus kordinator pemilihan komisi II  menyampaikan berita acara pemilihan susunan di Komisi II, Aminun menyampaikan bahwa pemilihan di komisi II diambilnya musyawarah dan mufakat dan akhirnya disepakati pemilihan aklamasi.

Amininudin mengungkapkan, keputusan  aklamasi diambil terlebih dahulu ditanya kepada masing masing anggota. Usai Wakil Ketua menyampaikan berita acara mekanisme pemilihan AKD di komisi II  kembali diwarnai dengan intrupsi dari Dewan

Salah satu intrupsi disampaikan anggota DPRD Sholihin dari Fraksi Golkar Persatuan mengatakan,  bahwa pemilihan ini belum clear, contohnya di komisi III.
"Disitukan (Red -Komisi III)  tidak ada mufakat ngimana mengambil keputusannya kalau tidak ada mufakat," kata Solihin diruang rapat Paripurna, Jumat (4/10).

Dirinya, juga mempertanyakan komitmen secara proposional yang dinilai kurang kordinasi.

Sementara, Nuryadi Darmawan dari Fraksi PDI Perjuangan  mengatakan  komisi III  ini adalah Istimewa sebab empat pimpinan DPRD ada  didalam rapat, jadi apa yang disampaikan oleh saudara  Solihin adalah keliru menjelaskannya, Nuryadi menyebutkan pada saat rapat bahwa Solihin Wall out

"Saudara Solihin itu Wall Out pada saat rapat, kemudian disusul oleh pimpinan H.Edi," ungkapnya saat mengajukan intrupsi.

Politisi PDI Perjuangan mengatakan akan tetapi  H.Edi  sebagai kordinator pimpinan  keluar, terlebih dahulu meminta   waktu  untuk berkonsultasi dengan pimpinan fraksi Golkar, dan itu disepakati oleh anggota yang hadir. Bila 15 menit  H.Edi tidak hadir dan disepakati, maka Ketua dan dua Wakilnya diperkenankan untuk memimpin pemilihan di Komisi III kata Nuryadi

Sehingga, kata Nuryadi dari lima Fraksi dikomisi III diluar fraksi Golkar bersepakat menunjuk untuk  tiga nama " Apakah itu bukan voting, kalau persoalan satu fraksi tidak adil,  ada mekanisme lain tapi tidak mengangu ruang rapat paripurna ini," tegas

Dirinyapun, memohon kepada pimpinan DPRD untuk  tetap melanjutkan rapat serta mengesahkannya sesuai dengan peraturan daerah.

Diketahui, perdebatan yang diwarnai intrupsi pada rapat paripurna saat pengesahan penentuan AKD DPRD Kota Bekasi terutama pemilihan  Komisi-komisi, Fraksi Golkar  Persatuan tidak mendapat jatah pimpinan Komisi. (Martinus)

Berita terkait :
Tidak Transparan, Ketua DPD dan Seketaris PAN Kabupaten Bekasi Diminta Mundur
DPRD Kabupaten Bekasi Teruskan Tuntutan Mahasiswa Ke Presiden dan DPR RI
Syukuran,Japang Santuni 1000 Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa