Refer Harianja : Saya Berupaya Membuktikan Dengan Dalil Hukum yang Ada

Iklan Semua Halaman

.

Refer Harianja : Saya Berupaya Membuktikan Dengan Dalil Hukum yang Ada

Rabu, 16 Oktober 2019



BEKASI, METRO -  Sidang perkara perdata No.495/Pdt.Bth/2018/PN.Bks,  adalah gugatan perlawanan terhadap PT. Bangun Tjipta Pratama (BTP) sebagai Pemohon Sita Eksekusi No. 13/EKS/2015/ PN. Bks, jo No. 66/Pdt.G/2015/PN.Bks, jo No. 214/Pdt/2006/PT Bandung, jo No. 1554. K/Pdt/2008, jo No. PK/Pdt/2011, di  PN Bekasi, 7 Agust 2018.

Penetapan yang dimohonkan oleh PT. Bangun Tjipta Pratama (PT. BTP) Kemang Pratama dalam perkara ini disebut sebagai Terlawan Penyita, Arga bin Tabeng sebagai terlawan tersita I dan Rekson Sitorus (PH Refer Harianja dan Maruli Harianja) sebagai terlawan tersita II.

Sidang perlawanan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Djuyamto SH, masing-masing anggota Sofiah Marlianti SH. MH dan H. Moh. Anshar SH. MH dibantu PP. Yuliani SMhk.

Baca Berita :
Majelelis Hakim Keluarkan Terdakwa Acam Bin Mendung Dari Penjara
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Kunjugin PN Bekasi 
Kuasa Hukum Terdakwa Rizal Akan Laporkan Walikota Bekasi Ke Mabes Polri

Pada sidang, Selasa (15/10/2019), saat memeriksa saksi Ahli bahasa Erfi Firmansyah yang sengaja dihadirkan oleh terlawan ll Refer Harianja, yaitu untuk membaca dan memastikan pengertian dan penjelasan dari empat (4) Surat yang dikeluarkan para pejabat  antara lain, Pejabat Perum Jasa Tirta II, tanggal 01  Sept 2003, Perum Jasa Tirta II, tanggal 15 Juli 2004, Perum Otorita Jatiluhur tanggal 25 Juli 1993 dan Surat Sekwilda Pemkab DT II Bekasi, tanggal 6 Nov 1992.

Setelah diuraikan setiap surat dari 4 surat tersebut, saksi ahli mengatakan dalam persidangan bahwa masing-masing surat tersebut saling berkaitan dan menegaskan tentang kepemilikan, letak, status, dan ukuran tanah tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan atas tanah tersebut adalah Arga bin Tabeng sebagai waris Sebih bin Kemon berdasarkan  tanah milik adat Girik C. No 215 Persil 10, luasnya kurang lebih 26.789 M2, yang tertetak di Rt. 03. Rw. 02, Kel. Bojong Menteng, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, karena dalam surat tersebut  jelas dikatakan bahwa tanah milik Sebih bin Kemon adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PU Dirjen Pengairan, dan pembebasan tanah pada tahun 1959, tidak termasuk ganti rugi genangan, sebutnya.

Usai Persidangan Refer Harianja menyebutkan, di dalam tanah objek perkara sebagian adalah tanah milik Rekson Sitorus yang dibeli dari para ahli waris Sebih bin Kemon dan  juga telah ada Putusan PN Bekasi,  No. 457/Pdt.G/2011/PN. Bks tanggal 23 April 2012, dalam amarnya menyebutkan bahwa Akta Jual Beli antara Rekson Sitorus dengan para ahli waris yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. H. M. Ridwan Indra R.A, SH. Nomor. 318/AD/2/Jatiasih/ 1994, tanggal 11 Mei 1994, pecahan dari tanah Milik Adat Girik No 215 Persil 10 atas nama Sebih Bin Kemon, seluas 18.700 M2 adalah sah dan benar menurut hukum, dan sudah dilakukan eksekusi pada tanggal 23 April 2012 Jo. Penetapan KPN Bekasi No. 46/ EKS.G/ 2012/ PN.Bks, tanggal 19 September 2012 Jo Berita Acara Aanmaning  No. 46/EKS.G/2012/PN. Bks, tanggal 19 September 2012, sebut Refer.

Refer Harianja juga menyinggung Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 633/Pdt. G/2016/PN Bks. Dalam amarnya mengatakan bahwa penerbitan SHGB No.7/Bojong Menteng dengan gambar situasi No. 15.390/1 tanggal 3 Februari 1993 adalah cacat hukum (cacat yuridis) dan menguatkan Akta jual beli Nomor. 318/AD/2/Jatiasih/ 1994, tanggal 11 Mei 1994.

Putusan PN Bekasi No. 633/Pdt. G/2016/PN Bks. Refer mengatakan " Nampaknya para hakim pada PN Bekasi menganggap majelis hakim yang membuat putusan tersebut menganggap kerdil, solah-olah ada rekayasa dalam putusannya  sehingga saya sangat berupaya kuat untuk membuktikan dengan dalil-dalil hukum yang ada, pada persidangan didepan majelis hakim yang mulia ini sebutnya.

Sementara dalam amar putusan No. 66/ Pdt.G/ 2005/ PN. Bks. menyebukan bahwa SHGB No. 7/Bojong Menteng dan gambar situasi,   No.15.390/1991, tanggal 3 Pebruari 1993, milik PT. BTP. Developer Kemang Pratama adalah sah secara hukum dan AJB milik Rekson Sitorus batal demi hukum, pada hal bila dicermati dari gugatan PT. BTP itu adalah kurang pihak, dimana asal usul tanah tersebut tidak digugat dan begitu juga BPN selaku penerbit HGB juga tidak digugat serta Sidang Setempat pun tidak dilakukan, sebut Refer dengan nada kesal.

Sebenarnya amar putusan No. 66/Pdt.G/2005/PN Bks, hingga putusan PK yang sudah inkrah, telah terbantahkan oleh amar putusan No. 633/Pdt.G/2015 juga hingga putusan PK tanggal 24 Mei 2019, bila ada dua putusan yang sudah inkrah dalam objek yang sama, kemudian siapakah yang menjadi pemilik lahan yang sebenarnya, pada hal Rekson Sitorus adalah pembeli yang baik dan taat hukum. sebut Refer.

Senada dengan Wahyu yang mengajukan perlawanan intervensi dalam perkara ini karena telah mempunyai putusan pengadilan yaitu putusan No. 152/Pdt.G./2017, yang amar putusannya, menyatakan, bahwa penerbitan SHGB No.7/Bojong Menteng dengan gambar situasi No. 15.390/1 tanggal 3 Februari 1993 adalah cacat hukum (cacat yuridis) dan menguatkan Akta jual beli Nomor. 213/5/Jatiasih/ 2000 tanggal 17 Mei 2000 adalah sah secara hukum.kata Wahyu.

Sementara Tagam Situmorang SH, kuasa dari pelawan menyebutkan bahwa dalam perkara ini sangat berkeyakinan gugatannya akan dikabulkan karena sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada telah diserahkan secara lengkap dan benar kepada Majelis Hakim yang Mulia sebut Tagam.  (Bresman Sirait)

Baca Berita :
Uang Pindah Ke Rekening Pribadi Pegawai Damkar Kab.Beakasi, Kata Pengamat Itu Bentuk Korupsi
BPK Temukan Penyimpangan Pembayaran Pajak Dipindahkan Ketabungam Pribadi
BPK Menunjukkan Kelebihan Pembayaran PBI Jaminan Kesehatan Kab.Bekasi Rp165juta