Transaksi Pembayaran Melalui Rekening Pribadi, Wahyudi Akui Tidak Boleh

Iklan Semua Halaman

.

Transaksi Pembayaran Melalui Rekening Pribadi, Wahyudi Akui Tidak Boleh

Senin, 28 Oktober 2019


BEKASI,METRO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prov Jawa Barat menemukan mekanisme pembayaran belanja yang dipindahkan ke rekening tabungan pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebelum dibayarkan ke pihak ketiga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prov Jawa Barat.

Dari rekening tabungan pribadi BPP tersebut diketahui bahwa terdapat transaksi kredit sebesar Rp2.788.654.759 dan transaksi debit sebesar Rp2.774.634.782.dan terdapat saldo sebesar Rp14.019.977

Menurut, Kepala Subbagian (Kasubag) Keuangan Bagian Umum Setda  Kab Bekasi  H.Wahyudi Amsar mengakui pernah diperintah pimpinan untuk mengarifikasi temuan BPK masalah selisih transaksi Rp14.019.977

Dirinya menjelaskan secara fungsi bahwa bendara memiliki fungsi, menerima, mengeluarkan dan menatausahakan, jadi pada saat BPK mengkompirmasi hal tesebut Bendahara menyampaikan bahwa selisih uang tersebut merupakan uang pribadi Bendara

"Saat itu juga Bendara diminta untuk menunjukkan rekapannya dan SPJ," kata Wahyudi kepada Metropolitan beberapa waktu yang lalu diruang kerjanya.

Setelah itu di Audit dan diperiksa diminta peryataan tanggapan pimpinan dan Menurut Wahyu hal tersebut sudah dikirimkan melalui Surat.

Terkait Transaksi melalui rekening Pribadi menurut Wahyudi hal tersebut tidak boleh  "Transksi melalui rekening Pribadi menurut padangan saya memang tidak boleh," tutur Wahyudi.

Diberitakan Sebelumnga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Prov Jawa Barat menemukan mekanisme pembayaran belanja yang dipindahkan ke rekening tabungan pribadi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi sebelum dibayarkan ke pihak ketiga. 

Dari rekening tabungan pribadi BPP tersebut diketahui bahwa terdapat transaksi kredit sebesar Rp2.788.654.759 dan transaksi debit sebesar Rp2.774.634.782 dan terdapat saldo sebesar Rp14.019.977

Hasil pemeriksaan itu tercatat dalam buku II  Laporan  Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan Keuangan Kabupaten Bekasi tahun 2018, Nomor : 34B/LHP/XVIII.BDG/05/2019 tanggal 24 Mei 2019.

Dalam pemeriksaanya, Lembaga auditor negara ini menyampaikan hal tersebut disebabkan oleh BPP  Bagian Umum Sektda Kab Bekasi belum melakukan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku dan Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pertanggungjawaban belanja.

Menurut  BPK, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah

Ini bisa mengakibatkan Penggunaan rekening OPD tidak terpantau dan rawan terjadinya penyalahgunaan kata BPK

Dalam dokument LHP , disebutkan keterangan dari  Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran menjelaskan bahwa uang tersebut disimpan dalam rekening pribadi BPP dengan pertimbangan keamanan fisik uang karena tidak adanya brankas untuk menyimpan uang persediaan,untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan oleh 
Bendahara Pengeluaran sesuai bukti belanja dari PPTK yang telah disetujui 
pembayarannya oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan sependapat dengan temuan BPK dengan 
penjelasan antara lain akan memberikan teguran kepada BPP Bagian Umum Sekretariat Daerah agar mematuhi dalam pembukaan rekening dan penatausahaan keuangan.

BPK juga merekomendasikan kepada Bupati Bekasi agar memerintahkan Sekretaris Daerah untuk menginstruksikan Kepala Bagian Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar  Lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses 
pertanggungjawaban belanja dan  memerintahkan BPP Bagian Umum Sekretariat Daerah agar melakukan pengelolaan kas sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan temuan BPK Pemerintah Kabupaten Bekasi, Bupati Bekasi akan menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud dalam kurun waktu 60 hari setelah LHP diterima.(Martinus)