Waduh!!!!! “Pengguna Anggaran Tidak Tahu Perubahan Perencanaan”

Iklan Semua Halaman

.

Home

Waduh!!!!! “Pengguna Anggaran Tidak Tahu Perubahan Perencanaan”

Sku Metropolitan
Rabu, 23 Oktober 2019
5:55:00 AM
komentarKomentar


BEKASI, METRO -Perubahan Rehab Total SDN Pantaibahagia 04 Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi dari dua lantai menjadi satu lantai tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.598.800.000, tidak diketahui oleh Sekretaris Dinas Pekerjaan Perumahaan dan Penata Ruang (PUPR), Imam Nugraha.

Seketaris Dinas PUPR Kabupaten Bekasi selaku kuasa Pengguna Anggaran, Iman Nugraha Saat ditemui di Gedung DPRD mengatakan, mengenai hal tersebut akan melakukan konfirmasi terlebih dahalu karena sifatnya sangat tehnis. "Saya kompirmasi dulu, kepada bidangnya," kata Imam kepada watawan Metropolitan, Selasa (15/10).

Disinggung, ada dugaan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), merangkap konsultan dan pengawas,  Imam menyebutkan hal tersebut tidak diperbolehkan. "Massa ada PNS Merangkap Konsultan," kata Iman.
Tekaitnya ada dugaan PPTK menjadi konsultan dirinya akan mengkroscek terlebih dahulu terhadap informasi tersebut, bila memang benar diminta agar berhenti menjadi konsultan.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Grasi, H.Malau, ketika dimintai tanggapanya tentang terjadinya perbuhan rehap SDN 04 Pantaibahagia menuturkan, sebelum dilaksanakan pembangunan, terlebih dahulu pihak pemda dalam hal ini PUPR membuat perencanaan. Perencanaan juga dilakukan oleh pihak ketiga atau Konsultan, Detail Engineering Desingn (DED) biayanya diri APBD. dari hasil gambar bestek yaitu gambar bangunan yang dibuat lengkap untuk konstruksiyang akan dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), katanya.
Dia menambahkan, agar tidak terjadi penyimpang bangunan, Pemerintah dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum telah membuat Peraturan NOMOR : 29/PRT/M/2006, Tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung. Dalam peraturan tersebut bagian ke III.3. tertuang persyaratan keandalan bangunan geduang, persyaratan keselamatan bangunan gedung, Persyaratan keselamatan bangunan gedung meliputi, 1, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap beban muatan, persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya kebakaran, dan persyaratan kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan. 2. Persyaratan Struktur Bangunan Gedung a. Struktur Bangunan Gedung. Setiap bangunan gedung, strukturnya harus direncanakan dan dilaksanakan agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, lokasi, keawetan, dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
Kemampuan memikul beban diperhitungkan terhadap pengaruh-pengaruh aksi sebagai akibat dari beban-beban yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur, baik beban muatan tetap maupun beban muatan sementara yang timbul akibat gempa, angin, pengaruh korosi, jamur, dan serangga perusak.
Dalam perencanaan struktur bangunan gedung terhadap pengaruh gempa, semua unsur struktur bangunan gedung, baik bagian dari sub struktur maupun struktur gedung, harus diperhitungkan memikul pengaruh gempa rencana sesuai dengan zona gempanya.
Struktur bangunan gedung harus direncanakan secara daktail sehingga pada kondisi pembebanan maksimum yang direncanakan, apabila terjadi keruntuhan kondisi strukturnya III-37 masih dapat memungkinkan pengguna bangunan gedung menyelamatkan diri.
Apabila bangunan gedung terletak pada lokasi tanah yang dapat terjadi likuifaksi, maka struktur bawah bangunan gedung harus direncanakan mampu menahan gaya likuifaksi tanah tersebut.
Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman/Petunjuk Teknis Tata Cara Pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung, jelasnya.
Menurutnya, kalau terjadi perubahan bangunan dari dua tingkat menjadi satu tingkat akibat kultur tanah yang labil, sama saja menghamburkan uang rakyat. karena sebelum pelaksanaan pembangunan, Pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk DED. Hal tersebut membuktikan Dinas PUPR bekerja tanpa melakukan survei kelapangan, katanya. 


Diberitakan sebelumnya, Kepala tukang pelaksana proyek, Agus, ketika dikonfirmasi di lokasi pembangunan menuturkan, dalam perencanaan awal pembangunan ruangan belajar ini, bertingkat, tetapi karena kultur tanahnya labil atau tidak mendukung, maka terjadi perubahan menjadi satu lantai, tetapi tetap empat ruangan belajar. Sedangkan perusahaan pelaksana pembangunan adalah CV Timur Sarana Jaya, dengan nilai Rp 1.549.969.000,.

Menurutnya,  perubahan pembangunan dari dua latai menjadi satu lantai sudah diketahui oleh orang tanpa menyebut nama pegawai Pemda Kabupaten. Dalam perencanaan Pondasi bangunan 1,5 meter, tetapi karena kultur tanah pundasi dirubah menjadi 80 cm. Apabila digali lebih dalam, langsung penuh dengan air, kedalaman 80 cm saja kita sudah harus pakai pompa untuk menyedot air. Untuk mengecoran pondasi kita pakai anyaman bambu dulu, disedot airnya baru dilaksanakan pengecoran, ujarnya.

Agus menambahkan, walaupun terjadi perubahan rencana pembangunan dari dua lantai menjadi satu lantai, biaya pembangunannya tetap sama. Sedangkan petugas dari Pemda yang melakukan pengawasan adalah, Bahruddin merangkap Konsultan dan  PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, jelasnya.(karsim/Martinus)