BERITA BEKASI – Ambruknya Atap
bangunan Sekolah Menegah Pertama (SMP) Negeri 2 Karang Bahagian menjadi bukti
pemerintah daerah kurang memperhatikan pengelolaan anggaran pendidikan. Insiden
ambruknya gedung sekolah menjadi bukti bahwa sektor pendidikan bukan prioritas.
Padahal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan fokus
pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam lima tahun ke depan.
“Peristiwa ambruknya atap bangunan SMPN 2
Karang Bahagia merupakan tamparan keras untuk Pemerintah Kabupaten Bekasi
(Pemkab Bekasi) Jawa Barat,” tegas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha pada awak media , Rabu (20/11).
Dirinya juga meminta Dinas Pendidikan
(Disdik) Kabupaten Bekasi dan Dinas PUPR harus bisa menjawab pertanyaan
masyarakat terkait hal tersebut dan sudah sudah memerintahkan komisi III untuk
sidak ke semua sekolah dan melakukan inventarisasi bangunan yang
menghawatirkan.
“Sebagai wakil rakyat, saya malu
dengan adik-adik kita yang masih sekolah. Saya sedih melihat kondisi begitu.
Saya sudah perintahkan komisi III untuk sidak ke semua sekolah dan lakukan
inventarisasi bangunan yang sudah menghawatirkan,” kata politisi Partai Gerindra tersebut
Untuk masa mendatang, Aria minta
agar pembangunan sekolah wajib dilakukan pengawasan yang ketat sebagai komitmen
membangun dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi.
“Kedepannya wajib diawasi ketat
pembangunan gedung sekolah. Kualitasnya harus benar-benar diawasi bersama. Itu
sebagai bentuk tanggung jawab kami membangun dunia pendidikan,” katanya.
Berdasarkan informasi yang
dihimpun, ambruk atap Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Karangbahagia semenjak
04 agustus 2019. Para siswa pun terpaksa “mengungsi” di ruangan laboratorium.
Ruang kelas yang ambruk itu digunakan sebagai ruang belajar reguler. Sebelum
rubuh, kondisi ruang kelas memang telah memprihatikan. Rangka penyangga atap
yang terbuat dari kayu itu sudah mulai lapuk. Lantaran tidak ada kelas yang tersisa,
ruang itu pun terpaksa digunakan. (Ely/Martinus)
Baca Berita :
Temuan 2,7 M Transit Kerekening Pribadi BPP, Anggota DPRD Kab.Bekasi Nilai Kurang Pengawasan
Diduga 15 Titik Jaling Tidak Sesuai RAB, Dewan Minta Dipotong Pembayaran
Baca Berita :
Temuan 2,7 M Transit Kerekening Pribadi BPP, Anggota DPRD Kab.Bekasi Nilai Kurang Pengawasan
Diduga 15 Titik Jaling Tidak Sesuai RAB, Dewan Minta Dipotong Pembayaran