Berdalih Uang Kas, Pengelola SMPN 11 Tamsel Lakukan Pungli ?

Iklan Semua Halaman

.

Berdalih Uang Kas, Pengelola SMPN 11 Tamsel Lakukan Pungli ?

Sku Metropolitan
Jumat, 01 November 2019



BEKASI, METRO- Pungutan berdalih uang kas di SMP Negeri 11 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, dipertanyakan orang tua siswa. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Nomor. 800/22479/Disdik/2019, Tanggal 25 September 2019, tentang larangan pungutan di sekolah SDN dan SMPN, tidak dihiraukan Kepala Sekolah SMPN 11 Tambun Selatan.

Beberapa siswa SMPN 11 mengatakan, “kami dipungut dana sebesar Rp 2.000-, setiap minggu. Dana tersebut untuk pembelian perlengkapan sekolah seperti, pembelian spidol, tinta dan keperluan lainnya. Dana tersebut disetorkan ke Guru oleh bendahara kelas, dana tersebut dipungut setiap hari senin” ujar beberapa siswa kelas 8 Selasa (30/10).

Kepala Sekolah SMPN 11 Tambun Selatan, Daman, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya selasa (30/11), mengatakan, saya tidak mengetahui ada uang kas yang dipungut guru dari siswa. Kalau ada pungutan berdalih uang kas, itu diluar pengetahuan saya, katanya mengelak.

Ketua Umum LSM Peduli Anak Bangsa (PAB), Holder S, ketika dimintai tanggapanya tentang pungutan berdalih uang kas, menuturkan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan, peraturan Permendiknas nomor 75 tahun 2016. Dimana sekolah dilarang melakukan pungutan apapun. Kalau masih ada pengelola sekolah SMP Negeri yang melakukan pungutan dari siswa, sudah jelas melanggar aturan. hukum atau instasi terkait sudah seharusnya menindak Kepala Sekolah yang melakukan pungutan terhadap siswa, ungkapnya.

Menurutnya, pungutan Rp 2.000/minggi/siswa memang tidak terlalu besar, tetapi kalau ditotal siswa kelas 7 hingga kelas 9, kurang lebih 988 orang dikali 2.000= Rp 1.976.000/minggu. Pungutan berdalih uang kas tersebut kami menduga hanya akal akalan pengelola sekolah untuk mendapatkan keuntungan dari siswa, katanya. 

Pengamatan wartawan, beberapa gedung terlihat kumuh, tidak dicat serta ruang belajar  dan pintu mengalami kerusakan. Diduga Kepala sekolah tidak pernah melakukan perawatan terhadap gedung dan ruangan kelas. Padahal pemerintah telah mengalokasikan anggaran melalui Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), untuk biaya perawatan. (dpt)