Diduga 15 Titik Jaling Tidak Sesuai RAB, Dewan Kab.Bekasi Minta Dipotong Pembayaran

Iklan Semua Halaman

.

Diduga 15 Titik Jaling Tidak Sesuai RAB, Dewan Kab.Bekasi Minta Dipotong Pembayaran

Kamis, 21 November 2019

Anggota Komisi III DPRD Kab.Bekasi, Helmi

BEKASI, METRO- Diduga adanya pembiaran terhadap beberapa kegiatan pembangunan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi, khususnya Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan (Jaling) tahun anggaran 2019 yang jumlahnya mencapai Puluhan Miliar.

Namun realisasi anggaran yang dialokasikan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kabupaten Bekasi, banyak terjadi pengurangan volume di setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan kontraktor demi mendapatkan keuntungan lebih besar

Menurut Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi Helmi mengatakan bahwa adanya temuan 15 titik kegiatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkungan (Jaling) tahun anggaran 2019 pada DPRKPP Kabupaten Bekasi terindikasi tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) agar ditindakanjuti dengan turun kelapangan.

“Kepala bidang (kabid)  dan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar turun langsung  kelapangan untuk menindak lanjuti informasi tersebut apabila ditemukan kesalahan terjadi pengurangan volume pada setiap pekerjaan yang dikerjakan oleh rekanan. agar dilakukan pemotongan pembayaran  bahkan sampai tindakan Blacklist,” tutur Politisi Partai Gerindra tersebut.

Helmi menyangkan bila dinilai tidak ada pengawas dan konsultan saat kegiatan tersebut berlangsung, dari mana mereka mengetahui perkerjaan tersebut dikerjakan dengan benar apabila tidak ada pengawasan.

“Apabila sudah tidak lakukan pengawasan namun berita acara tetap berjalan dirinya menggap hal tersebut sudah merupakan kesalahan yang sudah tidak sesuai dengan fungsi dan topoksi kerja dinas,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Berdasarkan hasil investigasi wartawan , beberapa kegiatan Jalan Lingkungan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), diduga kuat telah menyalahi aturan dan tidak sesuai Bestek yang ditentukan dalam Rancana Anggaran Biaya (RAB). 

Bahkan volume ketebalan beton yang seharusnya mencapai 15 cm hanya dikerjakan 7-8 cm. Selain itu, pada volume panjang dan lebar yang sudah ditentukan sesuai usulan masyarakat, dikurangi. Seperti pada kegiatan; 

1. Peningkatan Jalan Gang Perintis Kampung Pamahan RT 002/RW 006 Kadus 2 Desa,  Setya Mulya, Kecamatan Tarumajaya dikerjakan rata-rata 7-8 cm. ; 2)  Peningkatan Jalan Dusun II RT 002 / RW003 Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, kegiatan dikerjakan pada 4/11/2019 dikerjakan rata-rata 7-9 cm.; 3. Peningkatan jalan lingkungan (Jaling) jln Kavling Kampung babakan Rt 001/011 Kampung Babakan X Bedah Rt 01/011, Desa Sukamekar Rt 02/Rw 011, Kec.Sukawangi, kegiatan dikerjakan pada 3/11/2019 dikerjakan rata-rata 7-8 cm.; 4) Peningkatan Jaling Gg. H Jadun Kampung Pulo Asem Rt 014/006 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan, Ketebalan rata-rata hanya 7,5cm.; 5) Peningkatan Jaling Gg. Ambalat 2 Kampung Pulo Timaha Rt 013/008 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan, Ketebalan rata-rata hanya 8cm.; 6) Peningkatan Jaling Kampung Pulo Timaha Rt 007/008 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan. Ketebalan rata-rata 8-9cm.;7) Peningkatan Jaling Gg. H Nasir Kampung Pulo Timaha Rt 007/008 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan. Ketebalan rata-rata 8cm.; 8) Peningkatan Jaling Gg. Drahim Kampung Pulo Timaha Rt 11/007 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan. Ketebalan rata-rata 6-7cm.; 9) Peningkatan Jaling Gg. Heru Kp. Babelan Rt 024/003 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan.; 10) Peningkatan Jaling Gg. H. Kasir Kp. Babelan Rt 015/003 Desa Babelan Kota.; 11) Peningkatan Jaling Gg. Hj. Mino Kp. Pulo Timaha Rt 004/009 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan.; 12)  Peningkatan Jaling Gg. Damar III Rt 012/002 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan.; 13) Peningkatan Jaling Gg. Aeng Rt 012/002 Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan.; 14) Peningkatan Jaling Gg. H Nawan Kampung Babakan Rt 001/010 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi, Ketebalan rata-rata hanya 5,3cm.; 15) Jaling Gg. Bapak Kadus Madun Rt 001/005 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi. Ketebalan rata-rata 8cm.
Menurut keterangan Ketua Umun Lembaga Independen Anti Rasuah (LIAR) Nofal kepada Metropolitan mengatakan, hal tersebut bisa terjadi lantaran ketidak cermatan pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) terhadap beberapa kegiatan yang dikerjakan oleh rekanan kontraktor, hingga terjadinya pengurangan volume terhadap pekerjaan.
"Kalau pihak dinas khususnya bagian pengawasan dan konsultan cermat saat melakukan pengawasan, mereka bisa mencegah sebelum terjadinya pengurangan mutu, namun disini terlihat adanya pembiaran yang terjadi,"ungkap Nofal.

Dikatakan Nofal, hal itu terjadi tidak di satu titik lokasi saja. Hampir 80 persen kegiatan di Tiga Kecamatan yaitu, Kecamatan Sukawangi, Kecamatan Babelan dan Kecamatan Tarumajaya terjadi pembiaran bahkan terindikasi adanya kerjasama antara kontraktor, Konsultan dan Pengawas.
Lebih lanjut dikatakan Nofal, dari sejumlah kegiatan yang ada di Tiga kecamatan tersebut. Jika hasil pengambilan sample coredril ketebalannya mencapai 15 cm, atau sesuai dengan yang ditentukan dalam RAB, itu sudah merupakan pembodohan dan bahkan penipuan hasil laporan berita acara pekerjaan.

Baca Berita :
"Bagaimana bukan pembodohan dan penipuan, titik lokasi pengambilan sample coredrill sudah ditentukan oleh kontraktor, sementara jika diambil di titik lokasi yang berbeda, maka saya bisa buktikan kalau ketebalan volumenya tidak akan sesuai seperti apa yang dilaporkan tersebut,"ujarnya.

Maka dengan temuan ini, harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi khususnya Bupati Bekasi, untuk memberi sanksi tegas kepada pengawas dan PPTK, serta mengevaluasi kinerja konsultan agar tidak terulang kembali pada penggunaan anggaran berikutnya.
jika tidak. Dengan kejadian seperti ini bukan hanya masyarakat saja yang terkena dampaknya, Negara pun akan mengalami kerugian yang cukup besar, dari pengurangan volume yang dilakukan ternyata dibayar 90-100 persen kegiatan.

Dirinya juga meminta kepada pihak Penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Cikarang, agar melakukan infestigasi dan memeriksa kebenaran hasil laporan seluruh pekerjaan Jaling yang ada di Kabupaten Bekasi, "apakah benar laporan pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil pekerjaan yang sebenarnya,"tutupnya. 

Sementara,Kepala Seksi Infrastruktur Pada Dinas PRKPP Kabupaten Bekasi,  Dedy Supriadi saat dikomfimasi Metropolitan melalui cellular,selasa (29/10) belum memberikan jawaban (Martinus).

Baca Berita :