Iswara : Bila On Schedule Maka 18 Desember 2019 Ada Pendaftaran Dua Cawabup Bekasi

Iklan Semua Halaman

.

Iswara : Bila On Schedule Maka 18 Desember 2019 Ada Pendaftaran Dua Cawabup Bekasi

Sku Metropolitan
Rabu, 27 November 2019

Wakil Ketua Kaderisasi DPD Prov Jawa Barat, M.Q Iswara

BEKASI, METRO - Kekosongan kursi Wakil Bupati Bekasi sisa masa bakti 2019-2022, sehingga belum jelas kapan dua nama yang telah mengatongi rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) akan di serahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kabupaten Bekasi.

Kini jabatan yang ditinggalkan Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja telah kosong selama empat bulan. Dan permainan politik pun digulirkan dengan menjaring bakal calon wakil Bupati Bekasi.


Hingga dilakukan pemilihan Ketua Partai Golkar dikabupaten Bekasi dan telah terbentuk pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten  Bekasi namun, sampai kini  kepastian mengenai seleksi wakil bupati Bekasi.

Wakil Ketua Bidang Kaderisasi DPD Provinsi Jawa Barat M,Q Iswara mengatakan bahwa DPD Partai  Golkar Jawa Barat  telah mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja yang juga merupakan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan nama-nama tersebut ke DPRD Kabupaten Bekasi.

“Kami berharap ditengah pergantian antar waktu ini segera dilakukan pengisian jabatan, mengigat Panitian pemilihan (Panlih) calon wakil Bupati Bekasi oleh DPRD  Kabupaten Bekasi telah dibentuk pada tanggal 18 November 2019,” ucap Pria yang juga merupakan Ketua Bapilu Kemenangan Partai Golkar Prov Jawa Barat di Plaza Grand Wisata, Jumat ( 22/11) malam.

Baca Berita :
DPRD Kabupaten Bekasi Menetapkan 13 Orang Personil Panlih Cawabup
DPD Partai Golkar Jabar Tegaskan Rekomendasi DPP Hanya Dua Nama Cawabup Bekasi


Dengan telah terbentuknya kembali Panitia Pemilihan (Panlih) Cawabup DPRD Kabupaten Bekasi, Iswara berharap  ditengah kesibukan Bupati Bekasi segera menyampaikan rekomendasi DPP Partai Golkar ke DPR untuk dilanjutkan ketahapan berikutnya.


“Kami meminta Bupati Bekasi usulan yang telah ditanda tangani DPP partai Golkar  menyerahaan ke DPRD Karena prosesnya seperti itu,” ucapnya


Iswara mengatakan bila on the schedule (sesuai jadwal) maka tanggal 18  Desember 2019 ada pendaftaran dua calon maka tanggal 23 Desember 2019 sudah bisa dilakukan pemilihan, memilih satu dari dua calon yang usulkan oleh parti koalisi.

Ia menjelaskan,munculnya dua nama (Red-Wakil Bupati) ,merupakan hasil rapat pleno seluruh partai koalisi  di bandung 9 juli 2019,yang dihadiri  langsung oleh Ketua Dedy Mulyadi dan Ade Barka,Ketua DPD Prov Jawa Barat Partai Hanura, Dian,Ketua DPC PAN Kab Bekasi H.Jamil. dan Partai NasDem dihadiri Teten Kamaludin.

"Hasil dari rapat yang diusulkan oleh partai adalah Tuti Nurcholifah Yasin dan H.Akhmad Marjuki," kata Iswara.

Kemudian, tanggal 19 juli 2019, DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi dua nama  yaitu Tuti Nurcholifah Yasin  dan H.Akhmad Marjuki.begitu juga dengan hal dengan Partai Hanura dan PAN mengusulkan nama yang sama.

“Surat rekomdasikan DPP Partai Golkar  bernomor R-795/GOLKAR/VII/2019, jumat  19 Juli 2018 ditanda tangani Ketua Umum Ibnu  Munzir dan  Sekjen Lodewijk F.Paulus,sudah diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Eka Supria Atmja pada jumat di kediamanya,”ungkapnya.

Diiluar surat Partai Golkar, Iswara mengatakan Kemendagri (Kementerian Dalam Ngeri) pada tanggal 08 Agustus 2019 telah mengirimkan surat perihal permohonan penjelasan tentang kondisi partai.


Selanjutnya, surat yang kedua pada 07 Oktober 2019, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Sekda (Seketaris Daerah), Daud Gunawan yang meminta kepada Bupati Bekasi agar segera melakukan tahan tahapan.

“Seperti apa isi surat sekda, diceritakan secara rinci agar segera berkordinasi dengan DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera melakukan pengisian lowongan jabatan antar waktu yang kini masih kosong,” ucapnya.

Iswara menambahkan,belum masih belum adanya tindak lanjut pengsian lowongan wakil Bupati Bekasi,tanggal 30 oktober 2019 Kemendagri kembali mengeluarkan surat yang di tujukan ke DPRD. Agar DPRD melakukan tahapan tahapan antar waktu.

Tentunya, menurut Iswara kenapa pemerintah pusat melakukan surat dua kali dan juga pemerintah provinsi, karena ingin dikabupaten bekasi ini bisa penyerapan anggaran berjalan maksimal.

“Kalau dipimpin satu orang, tentu lebih optimal bila dilasanakan dengan dua orang, mungkin kacamata Kemendagri bahwa serapan anggaran lebih baik,” imbunhnya.


Iswara menyebutkan mereka memahami akan kesibukan dari Bupati Bekasi dan juga sebagai ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi tetapi Bupati  tapi yang penting adalah masyarakat Kabupaten Bekasi. ( Martinus)

Baca Berita :
Tersangka Diduga Atur Skor, Humas Persikasi: Mereka Tercacat di SK Yang Lama

Diduga Atur Skor, Satgas Mafia Bola Menangkap Wasit Dan Manager Persikasi.