“Mafia Tanah Masih Bercokol di Bekasi”

Iklan Semua Halaman

.

“Mafia Tanah Masih Bercokol di Bekasi”

Sku Metropolitan
Jumat, 01 November 2019


BEKASI- METRO- Istilah mafia tanah sering terdengar dan termuat dibeberapa media dan bahkan Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djalil telah membuat rapat koordinasi tentang Pemberantasan dan Pencegahan Mafia Tanah di Hotel Grand Kemang, Jakarta, Senin (29/10/2018).

Dalam rapat itu, Kementerian ATR/BPN telah membuat perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mencegah dan memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia.

Akan tetapi komitmen itu nampaknya masih belum terlaksana dengan secara menyeluruh dan perlakuan masih berpihak pada golongan tertentu saja.

Seperti yang dialami oleh Limono HJ, warga Karang Asih, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, telah memiliki sebidang tanah hak milik Sertipikat No. 1628, di Kamp. Selang Bojong, Desa Muktiwari, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, seluas 50.380 M2 yang diperoleh dari hak milik Sertipikat No. 8 atas nama, Masjid bin H. Hasan, sesuai Pelepasan Hak No. 410.343/IPH/1996 pada tanggal 29-08-1996, harus berbuntut panjang oleh mafia tanah dan mafia hukum, demikian dikatakan Lemono HJ pada SKU Metropolitan lewat HP, Minggu  (27/10).

Awalnya, Lemono HJ mempunyai saudara bernama Pulan menikahi Mumun warga Muktiwari berdekatan dengan lokasi tanah, pada tahun 2008 Saudaranya Pulan membutuhkan dana sehingga Lemono HJ memberikan sertifikatnya kepada Pulan untuk digadaikan, kemudian di ketahui bahwa sertifikatnya dipengang oleh Joko Suryanto SH selaku Notaris dan PPAT berlamat, Jl. Ir. H. Juanda No.7 B, Kel. Marga Jaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan Rp. 100 juta.

Pada tahun 2009, Pulan meninggal dunia, Lemono HJ memerintahkan Mumun untuk menanyakan  sertifikat itu kepada Joko, namun jawaban Joko mengatakan bahwa tanah itu telah dibeli dari Pulan dan sudah ada aktanya dari Notaris

Mendengar berita itu, pada tahun 2016 Lemono HJ menggugat Joko Suryanto ke PN Kota Bekasi lewat Penasehat Hukum Arkan SH, menurut Arkan bahwa perkara itu jelas menang, tidak mungkin ada Akta pelepasan hak jual-beli, tanpa atas nama yang tertera di Sertifikat, ini kan awalnya pinjaman-meminjam dan kemudian timbul AJB dari mana jalannya sebut Lemono HJ menirukan penjelasan PH Arkan SH.

Anehnya lagi ada dua perkara perdata ditahun yang sama, di pengadilan sama, penggugatnya sama dan tergugat juga sama, pada perkara pedata No. 17/Pdt.G/2016/PN Bks. Penggugat Lemono HJ dan Tergugat I, Joko Suryanto, tergugat II Dahlia Rasid dan tergugat III adalah BPN, bila di cek di PN Kota Bekasi status perkara Minutasi, sementara Perkara yang satu lagi No. 207/Pdt.G/2016/PN Bks. Penggugat dan tergugat sama persis dengan perkara No. 17 diatas dan status perkaranya sekarang ini pemberitahuan putusan Kasasi.sesuai laporan PH kepada lamono gugatan tersebut kalah dan dimenangkan oleh Joko Suryanto. "kan ini membingungkan" jelas Lemono.

Setelah perkara tersebut Lemono HJ mendatangi Kantor BPN Kab. Bekasi, untuk memblokir sertipikat atas namanya, nampaknya pihak BPN merasa ragu atas kemunculan Lemono sehingga menghubungi Joko  via handpone, dalam pembicaraan itu Joko mengatakan bahwa Lemono HJ telah meninggal, yang akhirnya Joko mendatangi Kantor BPN dan bertemu dengan Lemono, pada kesempatan itu Lemono menawarkan uang Rp. 1,2 Miliar kepada Joko sebagai jasa menyimpan sertifikat itu selama 10 tahun, namun Joko menjawab bahwa tanah itu sudah dibeli dari Pulan sambil pergi meninggalkan pertemuan tersebut kata Lemono mengakhiri.

Sementara menurut Mumun isteri Pulan mengatakan, pernah menemui Joko di Kantornya didepan Stasiun Bulan-bulan, ketika ditanya berapa hutang suaminya, Joko menjawab pertama Pulan menerima Rp. 100 juta, kemudian Rp. 200 juta dan telah jual-beli, kemudian Mumun menanyakan kwitansinya sebagai bukti penerimaan uang itu, tapi Joko langsung marah-marah dan banting-bating meja."saya kan perempuan ya takutlah dibentak gitu" sebut Mumun.

Mumun menambahkan pada saat sidang perdata ada 2 orang dijadikan saksi dari warga, termasuk saya yang mengetahui asal-muasal objek perkara, tapi PH Arkan menolak, kata Arkan sudah dipersiapkan.

Begitu juga ketika saya dipanggil ke Polda Metro Jaya, saya membawa photo suami katanya untuk dicocokkan dan dipintai keterangan, tapi hingga saat sepi-sepi aja tidak ada tindak lanjunya, kata Mumun.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Joko Suryanto, selaku Notaris dan PPAT Kota Bekasi , yang bersangkutan tidak berada ditempat, menurut stafnya, Joko Suryanto, sedang berada diluar kantor. (Bresman Sirait)