Pers Penting Pengawal Tufoksi Pengadilan

Iklan Semua Halaman

.

Pers Penting Pengawal Tufoksi Pengadilan

Sku Metropolitan
Minggu, 17 November 2019


BEKASI, METRO- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Kelas 1A Khusus, Mukhlis, SH. MH, menyampaikan peran pers sangat penting untuk mengawal proses peradilan yang independen dan transparan. Hal itu diungkapkan dalam kegiatan Coffe Morning dan Dialog Interaktif bersama AWPI DPC Bekasi Raya dan PN Bekasi Kelas 1A Khusus di Rumah Makan Wulan Sari, Jumat (15/11).

Kegiatan dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten diantaranya, Wakil Ketua PN Bekasi Kelas 1A Khusus, Mukhlis. SH. MH.  Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara), Anggreany Hariyani Putri.  Praktisi Hukum Andreas Sapta Finady. Wartawan, Didit Susilo. Dialog dihadirkan mahasiswa mahasiswi jurusan hukum, Pengacara. Hakim. Humas kota Bekasi dan Pers.

Mukhlis, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas1A Khusus mengatakan, keberadaan pers sangat penting dalam memberikan pencerahan kepada para pencari keadilan. Tupoksi antara pers dan pengadilan juga memiliki kesamaan dalam hal mencari kebenaran. Karena itu sinergitas antara pengadilan dan Pers itu sangat penting agar, masyarakat dan para pencari keadilan bisa mendapatkan informasi yang aktual mengenai proses hukum di pengadilan,” ungkapnya di hadapan para peserta dialog

Dirinya menjelaskan, fungsi Pengadilan Negeri, adalah, menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Pengadilan negeri tidak dapat menolak dengan alasan apapun, termasuk berupa alasan tidak ada dasar hukumnya. Dalam membuat sebuah putusan, hakim pengadilan harus sesuai dengan tiga azas yaitu, legal justice (adanya aturan hukum) moral justice (adanya keadilan bagi para pihak) dan social justice (harus memberikan manfaat bagi masyarakat).

Dalam proses peradilan dikenal azas cepat, sederhana dan murah, karena itu untuk mewujudkan azas tersebut, Mahkamah Agung (MA) sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, melakukan sejumlah inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan, dengan cara buka aplikasi e-Terang (pembuatan surat keterangan secara elektronik), dimana para pemohon surat keterangan tidak pernah dipidana bisa melakukan pendaftaran secara online, jika persyaratan sudah lengkap, maka tidak sampai 10 menit surat keterangan sudah selesai.
"Pengadilan Negeri juga sudah mencanangkan zona integritas sejak tahun 2016. Karena itu kami meminta kepada rekan rekan Pers. Untuk ikut mengawasi juga membantu integritas dan pelayanan kepada para pencari keadilan" paparnya.

Anggreany Haryani Putri, Akademisi dari Falkutas Hukum Universitas Bhayangkara (Ubhara), mengatakan, Pers memiliki sebagai fungsi sosial control dan mempunyai hak untuk pemenuhan kebutuhan informasi penuh terhadap masyarakat. Misal dalam membuatan berita, seorang jurnalis harus sesuai fakta yang ada tidak ditambah tambahi dan dikurang kurangi. Pers juga berhak untuk memberikan kritik jika melihat ada penerapan hukum di Pengadilan, ada yang salah, sehingga menciptakan budaya yang transparan, tegasnya. (Fthr).