Proyek Tanpa Papan Kegiatan, Pengguna Anggaran dan Pelaksana Bersekongkol?

Iklan Semua Halaman

.

Proyek Tanpa Papan Kegiatan, Pengguna Anggaran dan Pelaksana Bersekongkol?

Sku Metropolitan
Senin, 11 November 2019
Pembangunan SN 11 Wanasari 



BEKASI, METRO- Ketua Lembaga Monitoring Pembangunan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Indonesia LMPPSDMDI}, Leo Butar butar,  menegaskan setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah ‘pelanggaran’ karena tidak sesuai dengan amanat Undang – Undang dan Peraturan lainnya.
Pembangunan saluran di Perumahan Pondok Tanah Mas

Kedua peraturan dimaksud yakni Undang – Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Proyek tanpa plang nama proyek), melanggar Peraturan Presiden dan Undang – Undang,” tandas Leo.

Menurutnya, plang informasi proyek itu bertujuan, agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik. 

“Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),” paparnya.

Disinggung mengenai masih adanya proyek yang dikerjakan tanpa plang nama proyek di Kabupaten Bekasi,  baik itu dikerjakan oleh kontraktor maupun pihak sekolah, Leo kembali menandaskan, apa yang dilakukan itu pihak rekanan atau sekolah telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya, melanggar UU dan Perpres,” tukas dia.

Baca Berita :
Transit Ke Rekening Pribadi Pegawai Setda,Kata Pengamat Itu Sudah Bentuk Korupsi
Ketidak Cermatan DPRKPP Kabupaten Bekasi Berpotensi Rugikan Keuangan Daerah

Sayangnya apa yang dinyatakan oleh Ketua LMPPSDMDI ini berbanding terbalik dengan yang terjadi di SDN 11 Wanasari dan beberapa proyek di wilayah Kabupaten Bekasi.  Proyek  yang tengah dikerjakan dan bersumber dari APBD ini dikerjakan tanpa plang informasi proyek.

Pada tahun 2011, SDN Wanasari 11, Kalurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, mandapat bantuan rehap dari salah satu perusahaan, katanya.

Kami mengharapkan Dinas teknis , untuk memasang plang papan nama pada seluruh kegiatan  proyek pembangunan diwlayah setempat. Baik itu proyek infrastruktur jalan , drainase ,ataupun proyek irigasi .

Sebab, berdasarkan investigasi kami dilapangan sejumlah pengerjaan pembangunan proyek sekolah, saluran dan proyek inrastruktur di diwilayah Kabupaten Bekasi banyak yang tidak memasang papan proyek. 

"Apakah pembangunan proyek tersebut dananya bersumber dari APBN, APBD, Provinsi Jawa Barat atau APBD Kabupaten Bekasi, kan semuanya menggunakan keuangan negara, jadi kalau proyek tanpa papan nama disebut proyek siluman" kata Leo Minggu, (10/11/2019).

Leo menandaskan, kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selain itu ada Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.


Dijelaskan, pentingnya informasi Papan nama tersebut, di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

"Dengan adanya plang papan nama proyek itu, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan proyek yang ada di daerah mereka masing-masing "tandas Leo.(dpt)

Baca Berita :