Terkait PTSL, Penyidik Dirkrimsus PMJ Periksa Delapan Warga Sindangsari

Iklan Semua Halaman

.

Terkait PTSL, Penyidik Dirkrimsus PMJ Periksa Delapan Warga Sindangsari

Jumat, 01 November 2019


BEKASI,METRO - Delapan orang Warga Kampung Pulo Ngandang,Desa Sindangsari Kecamatan Cabangbungin telah ditelah dimintai keterangan oleh penyidik Subdit V korupsi Direktur Krimininal Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya (PMJ) atas dugaan tindak Pidana  Korupsi terkait Pungutan  sertifikat tanah pada program pendaftaran Tanah sistem Lengkap (PTSL).

Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum Eri Efendi SH kepada Metropolitan, saat dikantor DPRD Kabupaten Bekasi, Kamis (31/10).

"Semua yang dimintai keterangan seharusnya sepuluh orang tapi yang hadir hanya delapan warga kampung pulo, desa Sindangsari, Kec.Cabang Bungin telah dimintai keteranganya oleh penyidik Unit V Korupsi Dikrimusus Polda Metro Jaya yang menggunakan fasilitas Polsek Cabang Bungin, kamis (24/10) ," kata Pria yang juga merupakan Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Keadilan (PEKA)

Eri berharap,penyidik Diskrimsus Polda Metro Jaya bisa bertindak professional, sebab dalam hal ini murni masyarakat yang menjadi korban program besutan Presiden Jokowi tersebut. 

Dirinya juga mengugkapkan kalau  korban pungutan PTSL  yang diterima Lembanya sebernarnya  ada ratusan warga dan nilainya variatif yang ditarik Panitia PTSL didesa Sindangsari namun saat ini yang berani melaporkan masih 10 orang.

"Pada prinsifnya kami meminta aparat penegak hukum menuntaskan laporan pungutan PTSL di desa Sindangsari. Pasalnya hal ini jelas melanggar Ketentuan SKB 3 Menteri tentang biaya PTSLyang mana hanya di perbolehkan Rp150ribu per bidang. Ini melebihi mencapai Rp300ribu per bidang,” tandasannya.

Seperti diketahui, PTSL merupakan program pemerintah untuk  menertibkan seluruh bidang tanah miliki warga dengan diterbitkan sertifikat. Dalam beberapa kesempatan, sertifikat hasil PTSL bahkan diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Jokowi menegaskan PTSL gratis, tanpa dipungut biaya. Meski, belakangan terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyebut tarif penerbitan PTSL maksimal Rp 150.000.(Martinus)