Proyek Jalan Batas Kota Bekasi –Babelan Paket 33 dan 34 Diduga Tidak Sesuai RAB

Iklan Semua Halaman

.

Proyek Jalan Batas Kota Bekasi –Babelan Paket 33 dan 34 Diduga Tidak Sesuai RAB

Sku Metropolitan
Minggu, 01 Desember 2019

BEKASI, METRO - Pemerintah Kabupaten Bekasi , melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang (PUPR) tahun 2019 mengalokasikan dana untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Batas Kota Bekasi- Pangkalan Babelan, Kec, Babelan Paket 33 dan 34 yang dibiayai dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP)  Tahun anggaran 2019.
Diambil dari laman resmi lpse.bekasikab.go.id, sebagai pelaksana paket 33 CV Heranja Jaya, nilai Harga Penawaran Sementara (HPS)  Rp.  497.862.004,86  dan pelaksana Paket 34 CV Wahyu Adi Perkasi, nilai Harga Penawaran Sementara (HPS)  Rp.  497.862.004,86 dengan waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 60 (Enam puluh) hari kalender sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
Sunguh sangat disayangkan dari pantauan Metropolitan, di lokasi proyek  kegiatan yang dilaksanakan pada, Kamis,14 November 2019 tidak ditemukan papan informasi yang biasanya berisi sumber anggaran, waktu pelaksanaan serta pihak ketiga pelaksana kegiatan. 
Padahal papan nama tidak hanya sebagai komponen pelengkap ketentuan pelaksanaan kegiatan proyek. Namun lebih dari itu, papan nama proyek sebagai bentuk transparansi atas semua kegiatan yang di biayai uang negara yang di kutip dari pajak rakyat.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomer 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), rakyat berhak mengetahui dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang di biayai lewat anggaran negara (APBN dan APBD).

Keterbukaan atau transparansi dari pada pelaksanaan proyek harus di mulai dari awal kegiatan sampai akhir pembangunan, tidak boleh sedikitpun ada hal yang di tutupi, semisal tidak memasang papan nama proyek.

Pembuatan dan pemasangan papan nama proyek tidak hanya sekedar kewajiban dari kontraktor pelaksana. Namun di dalam dokumen kontrak kerja pelaksanaan juga sudah di sebut item anggaran pembuatan dan pemasangan papan nama proyek.

Disamping itu, saat menyaksikan kegiatan tidak ditemui ada pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Bekasi dan Konsultan ada dugaan ketika proses pemasangan besi dowel dan tie bar dan wiremesh yang seharusnya rapat dibiarkan saja.
Saat ditemui dilokasi, salah seorang Pengurus RW 08 Edy menyangkan pekerjaan yang terkesan asal asalan, salah satunya yang ia sebut saat pemasangan besi (Red- besi dowel dan tie bar dan wiremesh) yang banyak yang kurang dan kosong.

“Pemasangan besi banyak yang kurang,” ungkapnya.

Edy juga mengungkapkan saat pelaksanaan kegiatan tidak ada terpasang informasi papan nama proyek, pengawas baik dari Dinas dan kontraktor pemenang bahkan ia menyebutkan sempat mencarinya.

“Tidak ada papan kegiatan  dan pengawas serta kontraktor,” ucapnya.

Terkait hal tesebut, saat dikomfimasi Wartawan Metropolitan, Jumat (29/11) ke Ruangan Kepala  Bidang dan Pengelolaan Jalan Dan Jembatan pada Dinas PUPR, Heru Paranoto ,tidak ada ditempat  dan hingga berita ini diturunkan belum memberikan jawaban (Martinus).