Kejari Cikarang Tetapkan Mantan Kades Karang Asih Sebagai Tersangka

Iklan Semua Halaman

.

Kejari Cikarang Tetapkan Mantan Kades Karang Asih Sebagai Tersangka

Sku Metropolitan
Senin, 09 Desember 2019


BEKASI, METRO – Mantan Kepala Desa Karang Asih berinisial AM harus ditahan Kejaksaan Negeri kabupaten Bekasi. AM di tetapkan tersangka karena dugaan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)  tahun anggaran 2016.

Mantan Kades yang keluar kantor kejaksaan nampak memakai  rompi tahanan dengan tangan diborgol, Ia hanya tertuduk dan terdiam saat digiriring jaksa menuju mobil tahanan.

“Tersangka AM, Kejaksaan telah melakukan penahanan tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penahanan nomor print-4045/M.2.3.31/Fd.1/12/2019, tanggal 09 desember 2109, selama, 20 (dua puluh) hari  kedepan terhitung mulai tanggal 09 Desember 2019 s/d Desember 2019 dirutan lapas kelas III Cikarang-Bekasi,”ucap Kepala Seksi ( Kasie) Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Angga Dihelayaksa pada saat jumpa Pers di Kantor Kejaksaan, Senin (8/12).

Dikemukakan Angga bahwa , tahun 2016 desa Karang Asih mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber APBDes dari provisi maupun Kabupaten Bekasi dengan total keseluruhan Rp.3.083.879.000 (Tiga milliar delapan puluh tiga Juta delapan juta delapan ratus tujuh Puluh sembilan ribu rupiah).
Dalam penggunaan anggaran Alokasi Desa dana Desa (ADD) Karang Asih tahun 2016, Angga mengemukakan bahwa dari perhitungan BPKP menemukan ada penyimpangan dengan kerugian Negara sebesar Rp.1 Milliar.

“Tersangka ini berperan paling banyak secara keseluruhan. Namun,apakah ada pihak lain yang terlibat, nanti akan kita tunggu fakta persidangan seperti apa,”lanjut dia.



Dirinya mengatakan, proses penyelidikan kasus penyalahgunaan APBDes Karangasih ini dilakukan sejak 2018 lalu, namun lamanya pengungkapan kasus karena saat itu kabupaten bekasi sedang melaksanakan pilkades serentak dan Pilpres.



“Dari 2018 mau ke 2019 di Kabupaten Bekasi ada Pilkades serentak. Kemudian juga ada Pilpres. Kita tidak mau penegak hukum di sini dijadikan suatu alat politik. Iya memang agak molor (pengungkapan kasus). Tapi secara keseluruhan kita profesional. Siapapun akan kita tindak,” tuturnya.

Untuk pasal yang sangkakan , Angga menyebutkan, pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidana dengan penjara seumur hidup atau  paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun.



Sementara untuk subsidiairnya, pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang RI Nomo 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambahkan dengan undang-undangan RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Ely).

Baca Berita :