Manumpak Sianturi: Lurah Diminta Tindak Tegas Ketua RW 02 Marunda

Iklan Semua Halaman

.

Manumpak Sianturi: Lurah Diminta Tindak Tegas Ketua RW 02 Marunda

Sku Metropolitan
Minggu, 01 Desember 2019


BEKASI, METRO – Sejumlah Warga RW (Rukun Warga) 02 Marunda  mengeluhkan terkait pelayanan pengurus ketua RW yang diduga bertindak nakal terhadap pengurusan surat tanah, dan  disana ada dugaan  pemalsuan tandatangan  oleh oknum pejabat kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.Demikian hal itu disampaikan oleh Munumpak Sianturi kepada Metropolitan, Jumat ( 29/11).


“Para warga yang telah menjadi korban pelayanan Ketua RW 02 Irman Sayas  yang dipercaya sebelumnya mengurus tanah, sudah sangat meresahkan sehingga mereka berniat untuk menempuh jalur hukum,” kata Manumpak.


Dirinya mempertanyakan kinerja RW terhadap pelayanan yang tidak sesuai aturan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan juga Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyatakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dari aturan-aturan tersebut terkesan terabaikan oleh RW Irman Sayas. Kalau ini dibiarkan terus, pelayanan kepada masyarakat pasti akan terhambat.

“Secara hukum, Ketua RW juga merupakan Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.,” tutur Pakar Hukum Agraria ini.

Menurutnya, sebagai penduduk dalam lingkungan RW setempat, memiliki hak-hak untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Namun, di Kelurahan Marunda muncul berbagai keluhan dari sebagian masyarakat karena Ketua RW. 02 yang dijabat Irman Sayas M. Yamin sangat sulit untuk ditemui untuk mempertanyakan perkembangan kepengurusan surat tanah , membuat sejumlah warganya merasa resah, sehingga mendatangi Kantor Kelurahan Marunda untuk bertemu Lurah serta mempertanyakan keberadaan Ketua RW 02 tersebut. 

Ungkapnya , dari sejumlah warga Kelurahan Marunda yang  datang untuk mengadu dengan kelurahan tidak pernah mendapat pelayanan yang baik dari Ketua RW O2 tersebut diantaranya, Tongasmat M Yasin, Muhami, Ridemeh, H . Matroji, Udin Yahya dan Suryadi. 

Pada kesepatan itu dalam pertemuan dengan Plt Lurah Jogi, Manumpak Sianturi menyapaikan bahwa ia telah membeli tanah di wilayah RW. 02 dan dipercayakan untuk mengurus segala surat tanah tersebut kepada Ketua RW. 02 Irman. Namun hingga kini belum jelas, malah tanda tangan Plt. Lurah Jogi diduga dipalsukan seraya memberikan surat itu kepada Plt. Lurah Jogi untuk di foto copy sebagai bukti. 


Saat itu juga keluhanan sulit bertemu dengan Ketua RW 02 disampaikan salah seorang warga kepada plt. Lurah Jogi, kepada Manumpak menyebutkan telah bolak balik ingin bertemu malah menunggu hingga seharian hingga larut malam dirumah Ketua RW 02 Irman Sayas untuk mempertanyakan keberadaan surat-surat tanahnya, yang sudah lama dipercayakan kepengurusannya kepada RW 02 Irman Sayas tetap tidak berhasil.

Lulusan S3 Hukum Inipun geram, dan menyebutkan bawah apa yang telah diperbuat oleh RW dan kelurahan sudah tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2016 tentang Pedoman RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga), dijelaskan bahwa RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.

Dengan dibentuknya RW adalah untuk membantu Lurah dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manumpak  menambahkan, Jawatan sebagai Ketua RW dalam permasalahan tersebut diatas dapat dinonaktifkan, karena diduga melakukan tindakan tercela atau tidak terpuji yang menyebabkan hilangnya kepercayaan warga terhadap kepemimpinannya.

Beberapa asas yang dilanggar oleh Ketua RW 02 Irma Sayas adalah asas ketidak berpihakan, asas keterbukaan, dan asas kepentingan umum.

Ketiga asas tersebut mengharuskan Pejabat Pemerintahan untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif (membeda-bedakan) dan harus berlaku adil terhadap setiap orang.

Secara prosedur  telah mengadukan Ketua RW 02 kepada Plt Lurah dengan alasan mempertanyakan mengenai pengurusan surat tanah, dan dugaan pemalsuan tandatangan Plt. Lurah serta telah melampirkan bukti-bukti surat. 

Atas pengaduan tersebut Plt. Lurah Jogi seharusnya bertindak cepat untuk dapat melakukan pembinaan dengan cara memberikan teguran lisan dan teguran tertulis, sehingga masyarakat mendapat jawaban kejelasan yang pasti mengenai keluhan mereka. “Jika keluhan masyarakat belum teratasi dan masih terjadi maka Plt. Lurah harus mengeluarkan keputusan untuk menonaktifkan Ketua RW yang disahkan oleh Camat atas nama Walikota. jelas Manumpak Sianturi. (Bresman Sirait).