Komentar
JAKARTA, METRO- Ketua
Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, rencana penghapusan Ujian Nasional (UN)
diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimun dan Survei Karakter oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan merupakan terobosan positif. Namun ia menekankan,
penghapusan UN untuk diganti dengan sistem terbaru itu harus memiliki
skema grand design yang jelas, berkaitan dengan maksud dan
tujuan dari sistem itu sendiri.
“Serta
tetap memperhatikan kesiapan sarana, prasarana dan tenaga pengajar agar dalam
pelaksanaannya sistem baru tersebut dapat benar-benar lebih baik dari UN. Kami
mendukung sedari awal untuk dihapus, tapi dengan jaminan harus ada skema grand
design, yang lebih sempurna ketimbang UN,” kata Syaiful saat Rapat Kerja
bersama Mendikbud Nadiem Anwar Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,
Kamis (12/12/2019).
Sebagaimana
diketahui, bahwa pendidikan di Indonesia sangat kompleks, dimana tanggungjawab
tidak hanya berada di Kemendikbud, namun turut melibatkan Kementerian dan
lembaga lainnya, sehingga harus ada masterplan dan sinegritas
antar lembaga dalam hal upaya memajukan penddidikan di Indonesia. Untuk
itu, Komisi X DPR RI mendorong Mendikbud agar serius dalam merumuskan kebijakan
dari sistem baru tersebut.
Sehingga,
imbuh Syaiful, formulasi kebijakan yang dibuat dapat tepat dan sesuai dengan
semangat pendidikan berbasis kompetensi, jangan sampai sistem baru tersebut
hanya berujung menjadikan peserta didik dan tenaga pengajar sebagai korban
percobaan kebijakan. “Jangan sampai siswa kita menjadi kelinci percobaan
kembali dalam sistem pendidikan dan dunia pendidikan nasional kita,” pesan
politisi F-PKB itu.
Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mengawal kebijakan Mendikbud
yang berdampak positif itu, sebagai wujud keseriusan Komisi X DPR RI dalam
menjalankan tugas dan fungsi Kedewanan di sisi pengawasan. Selain membahas
mengenai penghapusan UN, Raker juga membahas mengenai Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP), pelonggaran zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan
pagu anggaran pendidikan dalam APBN 2020. (pln/dpt)